Ada Upaya Mematikan Industri Mobil Nasional

Pembatasan Segmen Khusus

Kamis, 26/01/2012

NERACA

Jakarta – Pemerintah sangat tegas menunjukkan ketidak berpihakannya kepada industri lokal dalam mobil nasional. Pasalnya, usulan Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustian, Panggah Susanto agar industri mobil lokal melirik segmen pasar khusus tertentu dinilai niatan yang tidak baik dan hanya menjadi khawatiran para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Menurut ekonom Fuad Bawazir, pemerintah tidak pernah ada niatan menghidupkan industri mobil nasional. “Saya rasa pemerintah masih main-main dengan hasil karya dalam negeri sendiri,” katanya kepada Neraca, Rabu (25/1).

Fuad menilai pemerintah saat ini justru cenderung mematikan usaha anak bangsa dengan berbagai macam iming-iming yang dilakukan oleh pemerintah. Sebut saja, dimulai dari pajak yang dimurahkan sampai membentuk panja (panitia kerja).

Bila memang mau membantu industri mobil nasional, imbuh Fuad, maka belilah produk mobil nasional dan tidak dengan macam alasan takut kalah bersaing. Tak heran, dia yakin berlarut-larutnya mobnas karena akal-akalan semua pihak, baik pemerintah, ATPM, produsen mobil asing, serta pedagang. “Mereka semua ingin mematikan mobil nasional agar mobil dari luar (negeri) bisa menjadi tuan rumah di negara kita,” kecam Fuad.

Siasat ATPM

Selain itu, Fuad juga menilai ada ‘main mata’ antara pemerintah dan ATPM dibalik lambannya mobil nasional yang layak jual. Mantan Menteri Keuangan ini beralasan kualitas mobnas dengan mobil dari luar tidak jauh beda. Namun, yang membedakan hanyalah harga yang justru harga mobnas lebih murah daripada mobil asing.

Hal senada juga disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof Ahmad Erani Yustika, agar mobnas bisa terwujud maka harus banyak unsur kepentingan yang harus dilobi, karena selama ini Indonesia menjadi ‘surganya’ otomotif dunia.

Dia mengakui membutuhkan waktu lama untuk mewujudkan hal itu, apalagi ada kepentingan produsen mobil yang memiliki pasar di sini. “Mereka pasti akan mulai hitung-hitung berapa keuntungan yang akan hilang apabila mobnas benar-benar diproduksi. Paling tidak 10% dari pasar otomotif, kan, lumayan. Nah, ini yang ditakuti produsen otomotif raksasa. Pemerintah harus mendukung penuh dan jangan setengah-setengah,” tandasnya.

Sedangkan ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswari menyatakan hal senada, untuk membangun mobil nasional perlu dukungan dari semua pihak, agar bisa mencapai skala ekonominya. “Kalau membuat mobil, Indonesia sudah bisa membuatnya sejak lama,” tuturnya.

Menurut Nina, sekarang ini sudah ada kesadaran dari semua pihak bahwa dengan momentum mobil Esemka ini, bangsa Indonesia bisa membuat mobil. Tinggal bagaimana pemerintah, perbankan dan komponen lainnya mendukung upaya membangun mobnas ini agar bisa mencapai skala ekonomi tersebut.

Baik Erani dan Nina Sapti, keduanya sepakat mendukung mobil nasional masuk ke pasar nasional membutuhkan dukungan penuh pemerintah dengan berbagai kebijakan fiskal, permodalan dan bantuan litbang, “Apabila mobil yang diproduksi tersebut bisa masuk di pasar nasional saja, maka akan merupakan hal yang luar biasa. Karena mobil nasional, sudah merupakan bagian dari pasar global,”ujarnya.

Selain itu, mempersiapkan infrastruktur industri, jaringan layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang juga hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing mobil nasional.

Kapasitas Rendah

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan, mobnas sebaiknya hanya masuk di kelas 700 cc ke bawah. Pasalnya, belum banyak mobil yang ada di pasaran saat ini menggarap segmen tersebut. "Kompetisi ketat, hingga harus cari segmen yang smart. Yaitu 700 cc ke bawah," tegas dia.

Budi percaya jika pasar kendaraan ber-cc kecil semakin diminati masyarakat, sehingga menjadi salah satu solusi. Meski begitu, dia berkilah hanya sebatas memberikan himbauan saja. Dijelaskan juga, investor mobnas bebas menggarap mobil dengan kapasitas cc berapapun. Namun, faktor yang terpenting adalah pertimbangan bisnis dari masing-masing pihak.

Selain itu, perkembangan mobnas terhambat disebabkan resistensi perusahaan multinasional dengan merek global yang telah menguasai pasar. "Ada keterbatasan supply chain dari komponen nasional yang masih berskala industri kecil dan menengah. Persyaratan teknis terkuat yakni regulasi keselamatan dan kualitas serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI)," paparnya.

Terkait kebijakan insentif bagi produsen yang akan membuat mobil berkategori low cost and green car (LCGC), Budi menambahkan mobnas termasuk boleh mendapatkannya. Pola insentif tersebut sedang dibahas antarkementerian, dan diharapkan dapat merangsang industri otomotif nasional."Insentif untuk semua, mobnas juga. Ini kan agar mandiri, membentuk power trade, mulai dari mesin hingga transmisi. Dengan begitu akan menumbuhkan banyak industri komponen sehingga tidak harus impor terus," paparnya.

Segmen Tertentu

Tidak jauh berbeda, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustian, Panggah Susanto mengatakan hal yang sama, sebaiknya industri mobil lokal melirik segmen pasar khusus tertentu. Alasannya, supaya tidak berkompetisi langsung dengan produsen mobil raksasa seperti Toyota, Suzuki, Mercedes Benz, BMW, dan KIA Motors.

Selain itu, produsen mobil yang mapan sudah menguasai pasar, distribusi, serta jaringan hingga 800 industri komponen. Ketatnya persaingan pasar mobil di Tanah Air membuat rencana kehadiran mobnas perlu strategi jitu. Salah satunya, lanjut Panggah, mobnas harus masuk di pasar yang selama ini belum digarap oleh produsen-produsen mapan seperti Jepang, Korea maupun Eropa. "Saya harap kapasitas mesin tidak berhadapan langsung (head to head) dengan mobil yang sudah ada di pasaran,"kata.

Menurut dia, saat ini terdapat dua puluh perusahaan mobil raksasa yang sudah mapan dengan kapasitas produksi 900.000 unit per tahun.