NERACA

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan peningkatan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia akan semakin sulit di tahun-tahun berikutnya. "Persaingan dari negara-negara lain untuk berebut meraih peringkat tinggi EoDB semakin sengit. Ke depannya akan lebih sulit dari tiga tahun terakhir," kata Tom, sapaan akrab Thomas, dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/11).

Dalam laporan tahunan "Doing Business 2018" yang dirilis oleh Bank Dunia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia di 2018 secara keseluruhan naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Pemerintah memiliki target mampu meraih peringkat 40 dalam EODB 2020. Pada EoDB 2017, posisi Indonesia meningkat 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Tercatat dalam dua tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat.

Tom menilai upaya meningkatkan kemudahan berusaha Indonesia menjadi semakin sulit karena negara-negara lain sudah mulai menyadari pentingnya untuk unggul dalam peringkat tersebut. Mantan Menteri Perdagangan itu mencontohkan India yang sudah mulai berupaya meningkatkan peringkat kemudahan berusahanya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan peringkat India yang beberapa tahun sebelumnya buruk, namun kemudian mampu melonjak 30 peringkat dari urutan 130 (2017) menjadi 100 (2018). "Kami mujur karena Presiden Joko Widodo salah satu kepala negara yang fokus intensif ke 'EoDB'. Ini permulaan yang luar biasa. Yang penting terkait ini sebetulnya adalah 'teamwork' (kerja sama)," ucap Tom.

BKPM juga akan mengadakan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar lebih memahami mengenai reformasi perekonomian terkini supaya kemudian mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan fokus memperbaiki sejumlah indikator yang terkait dengan kemudahan berusaha untuk lebih meningkatkan peringkat Indonesia.

Mantan Gubernur BI tersebut mengatakan indikator yang akan difokuskan untuk diperbaiki adalah yang angka peringkatnya masih di atas 100. Indikator tersebut antara lain menyangkut pelaksanaan kontrak (enforcing contracts), memulai usaha (starting a business), pendaftaran properti (registering property), proses pembayaran pajak (paying taxes), perizinan mendirikan bangunan (dealing with construction permits) dan perdagangan lintas batas (trading across borders).

"EoDB sebenarnya indeks komposit atau gabungan dari berbagai hal. Kalau dilihat menurut kelompok, terdapat 10 bagian terkait aspek penilaian peringkat EoDB. Memang masih ada juga yang peringkatnya tidak bagus," ucap Darmin.