NERACA

Jakarta - Pemerintah membentuk tim kerja untuk mendorong percepatan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang masih terkendala karena persoalan pembebasan lahan. "Kita akan membuat tim bersama, akan dibentuk dibawah Kemenko Perekonomian," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat koordinasi percepatan realisasi proyek strategis nasional di Jakarta, Senin (30/10).

Budi menjelaskan tim kerja ini akan berperan sebagai Komite Koordinasi Transit Oriented Development (TOD) yang melakukan sinkronisasi Masterplan TOD dengan rencana pembangunan depo MRT Jakarta dan perumahan rakyat. Upaya sinkronisasi ini akan dilakukan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha agar proyek transportasi massal ini cepat terwujud.

"Jadi ada pusat dan daerah yang akan mengelola proses kegiatan tindak lanjutan, terutama berkaitan dengan penyelesaian, berkaitan dengan TOD, khusus yang ada di Jakarta Kota," ujarnya. Proyek MRT Jakarta Selatan dan Pusat saat ini sedang menghadapi kendala berupa pengadaan lahan di Kampung Bandan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dalam bentuk tim kerja.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menambahkan sekitar 16 kementerian dan lembaga sertainstansi akan masuk ke dalam struktur Tim Kerja Pengembangan TOD Kampung Bandan. "Kami mengusulkan ada 16 kementerian-lembaga dan instansi yang perlu terlibat dalam tim kerja ini," ungkap Wahyu.

Dalam rapat koordinasi juga diputuskan terkait pembiayaan pembangunan proyek MRT Jakarta yaitu pembagian pembebanan pinjaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 49 persen dan 51 persen. Pembagian beban ini tidak hanya berlaku untuk proyek MRT dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI (Fase I), tetapi juga untuk proyek dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan (Fase II).

Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Bambang Eko Prabowo membenarkan, bahwa belum semua warga bersedia membongkar bangunan mereka. "Baru dua pemilik lahan yang bersedia membongkar bangunan mereka," kata Bambang. Karenanya, kata Bambang, pemkot akan melakukan langkah lanjutan, yakni melakukan koordinasi dengan Bina Marga DKI Jakarta, agar proses eksekusi bisa berjalan lancar. "Kami akan mendorong Dinas Bina Marga selaku pemilik lahan, untuk segera membuat surat permohonan eksekusi ke pengadilan," ujar Bambang.

Kendati demikian, Bambang menuturkan bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil dan dilakukan sepihak saja. Pihaknya, kata Bambang, akan kembalik berkomunikasi dengan warga. "Tentunya lebih dulu kami akan kembali lakukan pendekatan dengan warga, agar bersedia memberikan izin pemanfaatan lahannya," tutur Bambang.