Buku 100 Koperasi Besar Indonesia 2017: - Koperasi Terbesar Mampu Beraset Rp7 Triliun

Buku 100 Koperasi Besar Indonesia 2017:

Koperasi Terbesar Mampu Beraset Rp7 Triliun

Jakarta - Tahun ini, buku 100 Koperasi Besar Indonesia (KBI) kembali diluncurkan. Seperti penerbitan 100 KBI dua seri sebelumnya yaitu tahun 2012 dan 2015, kehadiran buku ini menjadi sangat penting karena dapat menjadi referensi dan tolok ukur dalam membaca peta bisnis koperasi di Indonesia.

“Tidak mudah menggali data koperasi besar secara utuh karena tidak banyak koperasi yang memahami arti penting sebuah publikasi. Sejumlah koperasi skala besar malah lebih senang sembunyi dengan berbagai alasan. Utamanya, berkaitan dengan masalah pajak,” kata penulis Buku 100 KBI 2017 Irsyad Muchtar kepada wartawan dalam rilisnya, kemarin.

Karena keengganan untuk tampil ke tengah publik itu, daftar 100 KBI tahun ini, tidak banyak berubah karena masih didominasi para pemain lama. Yang menggembirakan adalah kian meningkatnya aset maupun omset perolehan koperasi besar.”Koperasi terbesar malah mampu mencetak aset lebih dari Rp 7 triliun dan omset lebih dari Rp 5 triliun. Kenaikan ini menegaskan, koperasi makin profesional bahkan sekitar 80 persen dari daftar koperasi besar di buku ini sudah melek teknologi informasi,” ujar Irsyad, yang juga seorang wartawan senior.

Yang menarik, peta sebaran koperasi besar tidak didominasi kota besar maupun hanya di Jawa saja, tetapi merambah ke daerah lain. Koperasi berkinerja lebih dari Rp 1 triliun misalnya tumbuh menyebar, seperti Kospin Jasa Pekalongan, Jawa Tengah, Koperasi Kredit Lantang Tipo di Sanggau, Kalimantan Barat, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah UGT Sidogiri Jawa Timur. Koperasi Warga Semen Gresik Jawa Timur dan KSP Sejahtera Bersama Bogor. Sedangkan pemuncak koperasi besar terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur.

Mengenai parameter koperasi besar, Irsyad mengatakan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) No 07 Per/M-KUKM/XI 2011. Permenkop ini menyebutkan kriteria besar adalah memiliki aset minimal Rp 10 miliar, volume usaha atau omset minimal Rp 50 miliar dan anggota minimal 1.000 orang.

Irsyad yang juga Pemimpin Redaksi Majalah PELUANG menambahkan, jika mengacu pada kriteria Permenkop tersebut, jumlah data yang terkumpul malah lebih dari 200 koperasi besar.“Karenanya dalam buku ini, kami cantumkan tiga lajur koperasi dengan kriteria pertama 100 Koperasi Besar, lajur kedua, 100 Koperasi Progresif dan lajur ketiga, 100 Koperasi Potensial,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara acara peluncuran buku KBI 2017 Yuni Hegarwati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan apresiasi kepada koperasi besar berupa penyerahan tropi dan piagam penghargaan dari Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga.“Launching 100 KBI kami harapkan menghasilkan outcome positif yaitu meningkatnya nilai tambah koperasi, kian terbukanya akses permodalan, dan berkembangnya jaringan pasar melalui penerapan teknologi informasi”, pungkas Yuni. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Koperasi Mantan Napi Terorisme Perluas Pasar di Pesantren-Pesantren

Koperasi Mantan Napi Terorisme Perluas Pasar di Pesantren-Pesantren NERACA Garut - Koperasi Komunitas Mantan Narapidana teroris dan Gerakan Aktivis Radikal…

Kantungi Izin Rights Issue - Lippo Karawaci Bidik Penjualan Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyetujui aksi korporasi untuk menerbitkan rights…

Langkah Making Indonesia 4.0 akan Memiliki Acuan

NERACA Jakarta – Direktur Inovasi Kerja Sama dan Kealumnian (IKK) ITS, Arman Hakim Nasution menyebut, progress roadmap Making Indonesia 4.0…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…