Pimpinan OJK Harus Berkualitas

NERACA

Jakarta –Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mewarnai sector keuangan. Karena itu dibutuhkan pimpinan yang berkualitas. Namun demikian calon anggota Dewan Komisioner (DK) OJK harus berani mengajukan diri kepada Panitia Seleksi (pansel). Adapun batas waktu untuk masuk seleksi Dewan Komisioner sebelum tanggal 30 Januari 2012. "Jadi memenag harus individunya mendaftar," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (25/1)

Lebih jauh Agus, mengharapkan masyarakat bisa mengajukan nama-nama kepada pansel untuk menjadi kandidat DK. "Kalau teknisnya masyarakat bersama pansel harus bisa mengundang sebanyak mungkin figur yang dirasakan punya kualifikasi untuk bisa daftar, baru dilakukan seleksi, panitia seleksi dan masyarakat diharapkan bisa mengundang sebanyak mungkin kandidat yang punya kualifikasi untuk mendaftar," paparnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini, menyatakan nama-nama yang masuk menjadi kandidat tersebut harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Pansel. Sayangnya, Agus Marto belum mau membocorkan kriteria yang telah ditetapnya dia selaku Ketua Pansel dengan 8 anggota lainnya. "Yang paling jelas adalah dengan sudah diselesaikannya kriteria dan proses kemudian diumumkan, kemudian diundang," tukasnya

Ditempat terpisah, Ketua LPS Firdaus Djaelani mengatakan hadirnya lembaga pengawasan OJK akan memberikan wewenang lebih kepada LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) untuk melakukan pemeriksaan kepada perbankan. Artinya, LPS boleh melakukan pemeriksaan kepada perbankan, di mana saat ini dalam UU LPS, LPS hanya boleh masuk ke dalam bank jika bank tersebut sudah termasuk dalam pengawasan khusus. "Nanti dengan adanya OJK, kewenangan kita lebih luas, memeriksa ke bank, kalau UU LPS hanya berkunjung ke bank ketika termasuk pengawasan khusus untuk analisis bank," ungkapnya

Lebih lanjut Firdaus mengaku akan lebih mempersiapkan organisasinya untuk dapat terjun langsung dalam pemeriksaan bank nantinya. Dan juga perlindungan terhadap nasabah adalah prioritas LPS untuk ke depannnya. "Program penjamin ini benar melindungi nasabah, kami akan meningkatkan pengawasan likuidasi bank, meningkatkan SDM, IT kami," pungkasnya.

Sekadar diketahui, pansel pemilihan dewan komisioner OJK telah terbentuk berdasarkan keputusan presiden (Keppres). Pansel tersebut berjumlah sembilan orang yang terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia, dan kalangan yang mewakili akademisi, pelaku pasar dan sektor keuangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk memimpin panitia seleksi.

Delapan anggota lainnya harus merepresentasikan pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku yang mewakili sektor keuangannya serta akademisi. Delapan anggota lainnya tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rachmany, Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Perbankan Halim Alamsyah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mahmudin Yassin. "Dari kalangan perbankan, akademisi dan industri keuangan non bank ada Mas Ahmad Daniri, Gunarni Suworo, Ariyanti, dan Chatib Basri," papar menkeu.**cahyo

BERITA TERKAIT

OJK Catat Penyaluran KUR di Papua Capai Rp940 miliar

      NERACA   Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada…

Narobil.id Menjawab Tagihan Tanpa Harus Ribet

Menjawab kebutuhan pasar akan kemudahan layanan tagihan, PT Jatelindo Perkasa Abadi salah satu perusahaan biller agregator memperkenalkan platform aplikasi tagihan,…

OJK Sebut Bank Papua Lakukan Perbaikan Kinerja

    NERACA   Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua menyebut Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…