Presiden RI Joko Widodo sudah meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi, mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika dioperasikan setelah 29 tahun menunggu urusan lahan selesai.

NERACA

"Bicara Mandalika sudah hampir 29 tahun tidak rampung, karena urusan pembebasan tanah atau lahan," tegas Presiden Joko Widodo saat peresmian KEK Mandalika di Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Jokowi, berlarut-larutnya persoalan pembebasan lahan tersebut, akhirnya mengurangi kepercayaan investasi di kawasan Kabupaten Lombok Tengah itu. Hal ini, kata Jokowi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. "Waktu saya kesini, saya tanyakan masalahnya apa. Apakah tanahnya mahal atau masyarakatnya tidak mendukung, ternyata mendukung," katanya.

Menindaklanjuti itu, Jokowi, mengaku masalahnya hanya selembar kertas, yakni payung hukum untuk pembebasan lahan yang tidak ada karena takut semua. "Gubernur takut, bupati takut. Saya rapatkan di istana, keluar inpres setelah itu tidak ada dua bulan setelah itu bayar dan lancar," jelasnya.

Karena itu, berkaca dari itu, Presiden Jokowi berharap kepada semua pihak untuk bekerja lebih detail. Karena kalau tidak, pekerjaan kawasan ekonomi khusus Mandalika tidak akan selesai-selesai. "Saya kalau tidak ke lapangan tidak ngerti. Kalau tidak detail sampai 100 tahun juga tidak selesai. Karena ini sebuah proyek program berdampak kepada masyarakat harus diselesaikan," tegas Jokowi.

Presiden Joko Widodo pun menitipkan empat hal sebagai pesan bagi pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. "Saya titip, pertama untuk Pak Gubernur dan Bupati dan dibantu Pangdam, Dandrem untuk menghijaukan kawasan di sana, ditanami biar hijau, biar tambah cantik kawasan ini. Kawasan-kawasan yang kurang vegetasi ditanami," kata Presiden.

Presiden juga meminta pengelola KEK Mandalika yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bertanggung jawab untuk mengajak seluruh pihak menghijaukan kawasan yang memang masih sedikit ditanami pohon itu. "Mau minta tanaman berapa ratus ribu, berapa juta saya kirim, tapi kalau 'nanam' diurus, jangan ditinggal, dipelihara diawasi. Kita sering sebut 'tanam 1 juta, 1 miliar pohon' yang hidup hanya 3 ekor. Model-model seperti itu harus kita tinggal. Tanam tidak usah banyak-banyak, tanam 3.000 atau 5.000 tapi hidup semuanya tidak usah bombastis. Saya hapal karena orang lapangan, jangan dibohongi," tegas Presiden.

Pesan kedua adalah agar pengelola menyiapkan pasar cenderamata bagi masyarakat sekitar. "Jangan biarkan masrayakat membuat sendiri sehingga tidak tertata dan kumuh, biar masyarakat menikmati kawasan ini tapi tata yang baik," tambah Presiden.

Pesan ketiga, agar pengelola menampilkan bangunan yang sesuai dengan karakter arsitektur Nusa Tenggara Barat. "Harus ada diferensiasinya, pembedanya dengan Bali dan kawasan wisata yang lain. Di sini punya kekuatan arsitektur yang baik, seperti rumah-rumah suku Sasak dan yang lain. Kekuatan karakter harus dimunculkan jangan malah yang banyak rumah model 'spanyol', kita bukan orang Spanyol," ungkap Presiden.

Bangunan-bangunan itu juga harus dilengkapi dengan toilet berstandar internasional. "Mumpung ini baru pada titik 0, kita mulai sehingga terkonsep dengan baik, terencana dengan baik dan kita ingin agar ini jadi kawasan besar yang akan memberikan dampak ke Nusa Tenggara Barat," tambah Presiden.

Pesan keempat adalah bagi para investor agar ada aturan main atau yang jelas. "Kapan mulai bangun, jangan hanya tanda tangan, cabut kalau tidak mulai konstruksi dalam 6 bulan karena yang mengantre di Mandalika banyak sekarang ini," ungkap Presiden.

Presiden juga mengaku menawarkan Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. "Saya ketemu Sheikh Tamim al Thani, saya tunjukkan gambar di sini. Sheikh Thani kagum betul dengan keindahan di Mandalika ini, langsung beliau sampaikan 'Presiden Jokowi sudahlah saya ambil semuanya', saya katakan 'Nanti dulu' saya tahan harga dong, biar Sheikh Tamim kirim tim baru kita bicara, jangan maunya diambil semuanya," cerita Presiden.

Ia pun menegaskan agar jangan sampai dibiarkan ada investor yang membiarkan tanah menganggur selama enam bulan.

Pembebasan Tanah

Selain itu, Presiden Joko Widodo membuka rahasia untuk menyelesaikan persoalan pembebasan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. "Kalau ada masalah saya kejar terus sampai dapat, ternyata selembar kertas yang namanya inpres pembebasan lahan yang jadi masalah karena semuanya patuh," kata Presiden. "Pak gubernur, pak bupati, semuanya patuh, kita rapat sekali setelah keluar inpres, setelah itu kurang dari 2 bulan pembebasan lancar," tambah Jokowi.

Menurut Presiden, rencana Mandalika untuk menjadi kawasan pariwisata nasional sudah direncanakan hampir 29 tahun dan tidak selesai. "Karena Pembebasan tanah belum rampung-rampung, sehingga mengurangi kepercayaan investor masuk ke Indonesia. Jadi sewaktu saya ke sini saya tanya ke Pak gubernur, bupati, dirut ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), 'problem' sebenarnya apa sih? Apakah tanah terlalu mahal atau masyarakat tidak mendukung?" ungkap Presiden.

Ternyata di lapangan, masyarakat setempat mendukung dan harga tanah juga masih wajar sehingga baru terungkap bahwa masalah utama adalah ketiadaan payung hukum. "Hal-hal seperti ini kalau bapak ibu semua bekerja tidak detail dan tidak menyampaikan masalahnya ke pimpinan yang ada ya tidak rampung-rampung. Saya kalau tidak ke lapangan, tidak ke sini ya tidak mengerti. Pak Menko saya perintahkan untuk mengecek kalau tidak detail tahu masalah di lapangan sampai 100 tahun tidak terlaksana KEK pariwisata Mandalika," tegas Presiden.

Meski KEK Mandalika sudah resmi berfungsi, namun Presiden berpesan agar kawasan itu dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Agar program ini berdampak pada masyarakat, ada yang bisa berjualan cenderamata, mebuka restoran, ada yang bisa buka warung makan, 'homestay' dan kita hitung bisa ada rekrutmen karyawan 58 ribu," tambah Presiden.

Hingga saat ini, investasi yang berjalan sudah berasal dari 8 investor dari sektor perhotelan senilai Rp13 triliun. "Dan kita harapkan bisa lipat 3 kali lipat, saya kira kawasan ini bisa berkembang dan masyarakat akan dapat manfaat," ungkap Presiden.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pembangunan KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 KEK yang telah ditetapkan pemerintah. Dari 12 KEK tersebut, delapan di antaranya KEK manufaktur dan empat KEK kepariwisataan. "Dengan dioperasikan pembangunan KEK Mandalika, diharapkan dapat mendorong industri pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di NTB," katanya. (iwan, agus, rin)