Dana BOS Rp23,59 Triliun Siap Dikucurkan

NERACA

Jakarta--- Distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2012 sebesar Rp23,59 triliun yang diambil dari dana alokasi pendidikan yaitu 20% dari APBN 2012 telah siap dikucurkan. Adapun dari dana BOS Rp23,59 triliun ini akan dialokasikan untuk murid SD dan SMP mencapai sebesar Rp22,44 triliun. “Dana bos sebesar Rp22,44 triliun untuk 36.579.003 murid. Terdiri dari murid SD 27.153.667 murid, dan SMP 9.425.336 murid," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto di Jakarta,25/1

Menurut Marwanto, sisa dari dana BOS sebesar Rp1,15 triliun akan dijadikan sebagai dana cadangan BOS (Buffer fund) yang akan digunakan untuk menyambut tahun ajaran baru. "Kemudian dana cadangan bos (buffer fund) sebesar Rp1,15 triliun yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah murid pada tahun anggaran berjalan (karena tahun ajaran baru)," tambahnya

Lebih jauh kata Marwanto, dana BOS ini akan dialokasikan kepada pemerintah provinsi yang kemudian akan disalurkan oleh provinsi tersebut dalam bentuk hibah kepada siswa SD maupun SMP. "Oleh provinsi disalurkan dalam bentuk hibah. Untuk SD maupun SDLB (Luar Biasa) itu sekira Rp580 ribu per siswa dan SMP maupun SMPLB (Luar Biasa) sebesar Rp710 ribu per siswa," imbuhnya

Sebelumnya, Dirjen Pembendaharaan Negara Kemenkeu Agus Suprijanto mengatakan rencana pengadaan barang dan jasa Kementerian Lembaga (K/L) yang seharusnya diserahkan pada 13 Januari 2012 sampai sekarang baru 50% yang menyerahkan. Bahkan K/L yang telah menyerahkan masih harus dikembalikan karena dibuat asal-asalan. "Kalau yang sudah menyampaikan lebih 50 persen. Dari yang menyampaikan tidak terkoordinir, belum matang. Yang sudah menyelesaikan ngawaur-ngawauran. Disbursement kok anggaran satu tahun dibagi 12 bulan harusnya sesuai dengan kalender kegiatan. Mereka hanya sekadar persyaratan saja. Tiap bulan penarikan sekian-sekian diambil rata-rata dibagi 12," jelasnya

Namun Agus menilai rencana pengadaan yang ngawur ini masih lebih baik jika dibandingkan Januari tahun lalu, pasalnya K/L takut ultimatum dari presiden. "Seharusnya 13 Januari, tetapi menyusul saja. Soal penunjukan pejabat perbendaharaan. Seluruh Indonesia 22 ribu satuan kerja. PPK-nya lebih, satu satuan kerja lebih dari satu PPK. Itu sudah sampai," jelasnya.

Bahkan Agus menjelaskan K/L yang harus dikembalikan karena adanya kesalahan itu disebabkan karena mengejar waktu. "Itu mungkin karena cepet-cepatan atau bagaimana. Harusnya sesuai kalender kegiatan. Kalau gaji memang iya harus dibagi 12. Tapi kalau belnaja modal dan barang tidak mungkin seperti itu," imbuhnya.

Agus menambahkan, Kementerian Lembaga dengan aggaran besar seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian PU serta TNI sudah menyerahkan rencana pengadaan mereka. *cahyo

BERITA TERKAIT

Cegah Kartel Perdagangan Nikel, Aturan Pertambangan Perlu Diperbaiki

NERACA Jakarta - Dugaan praktek kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha…

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 73,1%

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober…

Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan…

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perda Terkait Dugaan Desa Fiktif

    NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan…