Neraca

Jakarta - PT PLN berencana menurunkan tarif listrik untuk kalangan industri dalam waktu dekat terutama tarif listrik untuk pemakaian pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Menurut Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, penurunan ini sedang digodok tapi kemungkinan cukup besar, mencapai sekitar 20%.

“Penurunan tarif tersebut dilakukan untuk mendorong industri agar mampu melakukan efisiensi secara besar-besaran dengan cara menggeser jam kerja mereka,” katanya dalam rilis yang diterima Neraca, Minggu kemarin (27/2).

Data produsen setrum itu mencatat, saat ini industri membayar listrik rata-rata sebesar Rp 730/kWh selama 24 jam. Dengan aturan baru itu nanti tarif pada kurun waktu delapan jam itu bisa jadi hanya sekitar Rp 550/kWh.

Selain itu, pertimbangan PLN juga terkait dampak lanjutan dari jam operasional industri itu bagi para karyawan. Pasalnya, ini juga memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk memperoleh penghasilan lebih baik karena bekerja di malam hari yang secara normatif mendapat upah tambahan.

Terkait harga minyak dunia yang melambung pasca krisis politik Timur Tengah dan Afrika utara, Dahlan Iskan mengaku sangat prihatin melihat kenaikan harga yang sangat mengkhawatirkan. “Penurunan tarif ini antara lain juga sebagai bentuk antisipasi PLN untuk menekan biaya produksi listrik yang menggunakan bahan bakar minyak,” ujar Dahlan.

Dengan penurunan tarif tengah malam itu diharapkan industri mengurangi pemakaian listrik di waktu senja hari, kalau perlu menghentikan sama sekali aktifitas mereka, diganti dengan berproduksi malam hari. Bagi industri lebih senang menaikkan upah buruh di malam hari asal tarif listriknya murah daripada menghemat ongkos buruh tapi tarif listriknya mahal.

Seperti diketahui, PLN harus memproduksi listrik 5.000 MW lebih banyak pada jam 17.00 sampai jam 22.00 untuk memenuhi beban puncak. Sementara, beban puncak Jawa Bali sekarang ini mencapai 18.365 MW, naik 1.000 MW dibanding tahun lalu. PLN juga menanggung beban yang sangat berat karena untuk beban puncak itu harus menggunakan bahan bakar minyak. “Apalagi jatah gas untuk PLN dikurangi terus,” ujar Dahlan Iskan, Dirut PLN.

Ia lalu merinci, setiap kehilangan gas sebanyak 100 mmbtud, PLN harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 6 triliun setahun. “Pemakaian listrik oleh masyarakat belakangan ini naik secara drastis seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi. Tapi jatah gas untuk PLN malahan terus menurun,” katanya. Kalkulasi PLN, seandainya pasokan gas bagi pembangkit listrik tenaga gas PLN dipasok maksimal, maka BUMN bakal sanggup menghemat anggaran sebesar Rp 60  triliun.

Saat ini kebutuhan pasokan gas di perusahaan listrik tersebut mencapai angka 1800 juta kaki kubik perharinya (MMSCFD). Sayangnya, jatah yang diberikan hanya 800 juta kaki kubik perhari atau setara dengan 293 TBTU (Tera British Termal Unit). PLN sendiri memiliki 5223 unit pembangkit yang 22% di antaranya berbahan bakar gas.

Dewatering

Sementara itu, Direktur Energi Primer PLN  Nur Pamudji mengungkapkan PLN terus berusaha untuk menambah  pasokan gas. Misalnya, PLN sedang lakukan negosiasi harga untuk pembelian listrik yang dihasilkan dari proses dewaterring gas CBM oleh Epindo.

“Dari dewatering itu kan lebih banyak airnya daripada gas. Tapi daripada gas tersebut  dibakar, maka itu kita minta untuk kita beli dalam bentuk listrik. Karena pihak  mereka (Epindo) sudah bisa langsung diolah jadi listrik. Namun di situ kecil,  karena dari proses dewaterring saja, paling hanya sekitar 1 MW. Namun kita minat untuk membelinya,” katanya.

Nur Pamudji juga mengatakan, PLN akan memperoleh  tambahan pasokan gas sebesar 65 juta kaki kubik per hari pada April 2011 dari Lapangan Jambi Merang yang berlokasi di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi. Rencananya pasokan tersebut akan didistribusikan ke pembangkit di pulau Jawa melalui pipa South Sumatera West Java (SSWJ) yang dikelola PT PGN.