Oleh: Hanni Sofia Soepardi

Ekonomi berbiaya tinggi menjadi sesuatu yang menjadi semacam ambisi bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk meruntuhkannya bahkan jauh sebelum ia menduduki kursi Presiden.

Mantan Walikota Solo itu memiliki impian untuk mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia hingga setidaknya menyamai tingkatan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Berbagai terobosan pun terus dikejarnya ketika tiga tahun lampau ia resmi dilantik sebagai Presiden RI.

Hal pertama yang dilakukan yakni perbaikan infrastruktur khususnya memangkas waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan atau "dwelling time" menjadi paling lama tiga hari.

Meski ada harga mahal yang harus dibayar termasuk mengocok ulang kabinetnya demi tercapainya target meningkatkan daya saing Indonesia.

Tercatat sudah dua kali, Presiden Jokowi merombak atau mereshuffle Kabinet Kerjanya agar dirasa lebih efisien untuk mendukung program-program ekonominya.

Kini setelah tiga tahun "Kerja Bersama", Presiden Jokowi dalam wawancara khususnya dengan LKBN Antara beberapa waktu lalu menegaskan bahwa dirinya meyakini akhir tahun ini hingga awal tahun depan masyarakat sudah akan mulai bisa merasakan hasil-hasil kerja bersama tersebut.

Puluhan Groundbreaking

Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan selalu mengatakan ekonomi berbiaya tinggi di Indonesia menjadikan harga barang-barang di Tanah Air lebih mahal bahkan 2,5 kali lipat ketimbang di negara-negara tetangga.

Hal itulah yang mengakibatkan daya saing Indonesia belum beranjak sekuat negara-negara lain.

Oleh karena itu, proyek infrastruktur pun dikebut demi mengejar ketertinggalan tersebut. Namun Presiden menegaskan bahwa pasca-tiga tahun membangun dan mengejar target-target yang dinilai banyak pihak ambisius itu, Presiden telah merencanakan langkah lanjutan.

Ke depan jika persoalan ekonomi biaya tinggi telah menampakkan hasil yang memuaskan, dalam dua tahun sisa pemerintahannya Jokowi ingin beranjak pada pembangunan sumber daya manusia dan revolusi mental.

Meski begitu, ia merasa bahwa pekerjaan utamanya untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur telah berjalan dengan baik harus tetap dilakukan.

Blusukan bagi Jokowi akan tetap menjadi tema utama yang memang seakan menjadi kekuatan andalan dari sosok yang pernah menjabat sebagai wali Kota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini. Ia sendiri mengaku memiliki alasan tersendiri mengapa selalu melakukan aktivitas yang telah dimulainya sewaktu menjabat sebagai wali kota.

Dalam video yang mengangkat tagar #kerja3ersama itu, terungkap bahwa setidaknya 117 kabupaten dan 47 kota di seluruh Indonesia telah ia kunjungi.

Meski terkadang harus menempuh perjalanan yang tidak mudah dan melelahkan untuk mencapai sejumlah lokasi tersebut, Presiden tetap melaju dengan penuh semangat. Dalam perjalanannya itu, Kepala Negara menemui para kepala daerah dan yang paling penting ialah masyarakat itu sendiri.

Untuk tahun 2017 saja, sebanyak 1.286.395 Kartu Indonesia Sehat (KIS) ia bagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Selain itu, sebanyak 46.336 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 137.035 sertifikat tanah ia bagikan langsung dalam sejumlah perjalanannya itu.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan untuk urusan infrastruktur ini, sebanyak 23 peletakan batu pertama atau groundbreaking telah dilakukan Presiden di sejumlah daerah. Beberapa di antaranya ialah untuk pengembangan ataupun pembangunan tol laut, jalan tol, waduk, dan rumah rakyat.

Selain itu selama 2017 ini, sebanyak 119 unit sepeda diberikan langsung oleh dirinya bagi masyarakat yang mampu menjawab tantangan yang diberikan.

Daya Beli

Di tengah optimisme yang terus dimunculkan Pemerintahan Jokowi-Jk isu menurunnya daya beli masyarakat sempat juga mengemuka.

Pengamat ekonomi Edyanus Herman misalnya mengatakan kurangnya daya beli disebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Menurut dia, pendapatan masyarakat juga turun dan di sisi lain pengeluaran yang lain meningkat.

Edyanus menyatakan kebijakan kenaikan pajak juga menjadi faktor lain yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya berimbas pada omzet pedagang saat ini.

Untuk itu, ia menyarankan perlu adanya langkah dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut di antaranya dengan menjaga pasokan kebutuhan pokok agar tetap terjaga sampai akhir tahun sehingga tingkat inflasi bisa rendah.

Maka hal itulah yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya dengan menerapkan berbagai terobosan untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menegaskan, daya beli masyarakat hingga September 2017 masih relatif terjaga. Bahkan, tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III diklaim jauh lebih baik dibanding kuartal II tahun ini yang tumbuh stagnan. Berdasarkan hasil studi Danareksa Institute, kepercayaan konsumen pada September naik 0,7 persen di level 100,4.

Kenaikan kepercayaan konsumen didukung oleh optimisme terhadap prospek perekonomian nasional, dan persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Meskipun optimisme konsumen naik, rencana membeli barang tahan lama menurun. Danareksa Institute mencatat, hanya sekitar 41,07 persen konsumen yang berencana membeli barang tahan lama dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, di sisi lain, konsumen pun mengkhawatirkan terhadap indikator kelangkaan kerja tercatat 38,2 persen, tingginya sejumlah harga komoditas strategis 66,6 persen, dan penyesuaian tarif listrik sebesar 7,5 persen.

Presiden Jokowi sendiri berharap masyarakat semakin dewasa untuk bisa memisahkan berbagai persoalan termasuk tidak mencampuradukkan urusan ekonomi dengan isu politik. Itu semata untuk mewujudkan daya saing Indonesia yang semakin baik ke depan. (Ant.)