Jakarta-Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Diantaranya pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun, serta mematok defisit anggaran 2,19% terhadap produk domestik bruto (PDB).

NERACA

Menurut data RAPBN 2018, penerimaan dan belanja negara tersebut naik dibandingkan tahun ini, yang masing-masing dipatok sebesar Rp1.878,4 triliun dan Rp2.204,4 triliun. Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, nilai defisit anggaran tahun depan menurun dibandingkan tahun ini yang sebesar 2,67% terhadap PDB. Menurunnya defisit itu menggambarkan kebijakan fiskal pemerintahan saat ini yang disusun secara hati-hati, namun tetap menjaga fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.

Adapun dari sisi penerimaan negara, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp1.618,09 triliun. Sri Mulyani mengakui, angka ini merupakan angka optimal dan berdasarkan outlook realisasi di tahun 2017. “Target penerimaan perpajakan tersebut secara nominal masih tumbuh 10% dari baseline outlook realisasi APBNP 2017,” ujarnya di DPR, Rabu (25/10).

Pemerintah juga akan memfokuskan belanja untuk pengentasan kemiskinan melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar serta beasiswa Bidik Misi.

“Selain itu pemerintah juga melakukan penguatan dan perluasan bantuan pangan non tunai dan pangan dalam bentuk natura serta memperkuat program subsidi seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), UMKM, dan pupuk,” ujarnya.

Tak hanya menyepakati anggaran, sidang paripurna juga menyetujui asumsi makroekonomi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Asumsi tersebut didasarkan atas perbaikan daya beli masyarakat dan konsumsi pemerintah yang lebih produktif. Sedangkan tingkat inflasi dipatok 3,5% dengan mengendalikan golongan volatile food. Sementara itu, nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp13.400 per US$.

“Keyakinan pelaku usaha pada pemerintah yang menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi, perbaikan neraca pembayaran, serta penguatan devisa menjadi modal kuat untuk menjaga dtabilitas nilai tukar Rupiah ke depan,” ujarnya.

Melihat postur anggaran negera tahun depan, Sri Mulyani meminta Kementerian atau Lembaga (K/L) fokus dalam mengimplementasikan program yang telah dianggarkan. Pasalnya, alokasi belanja K/L meningkat lebih besar dibandingkan tahun lalu dan dibandingkan alokasi belanja ke daerah.

"Kami sudah menginstruksikan supaya K/L fokus menjalankan rencananya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," tutur dia. Perlu diketahui, bahwa pemerintah mengalokasikan belanja K/L sebesar Rp847,435 triliun atau tumbuh 6,1% dari APBNP 2017 yang sebesar Rp798,7 triliun. Sementara itu, alokasi transfer ke daerah hanya sebesar Rp766,2 triliun, turun tipis dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp766,4 triliun.

Presiden Jokowi, menurut Sri Mulyani, juga telah menginstruksikan K/L agar fokus pada upaya menciptakan kesempatan kerja melalui investasi dan ekspor. Di sisi belanja daerah, Menkeu juga berharap pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran untuk percepatan pelaksanaan berbagai progrm seperti pembangunan infrastruktur dasar, sekolah, dan layanan dasar. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan bisa terakselerasi.

Selanjutnya, APBN 2018 juga telah mengakomodir penyelenggaraan berbagai gelaran akbar mulai dari Asia Games 2018, pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Bali, dan persiapan pemilihan kepala daerah di 171 daerah. Terkait hal itu, Sri Mulyani berharap penyelenggaraan berbagai kegaitan akbar dan proses demokrasi di tahun politik bisa berjalan lancar. "Kami berharap APBN 2018 akan menciptakan optimisme, namun juga pada saat yang sama kesempatan-kesempatan yang muncul dapat dimanfaatkan untuk masyarakat," ujarnya.

Menkeu mengungkapkan, tema besar APBN 2018 adalah keinginan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Karena itu, asumsi makro yang mendasari perhitungannya menggambarkan tidak hanya pergerakan ekonomi yang kuat namun juga terjaganya stabilitas harga dan nilai tukar. Adapun asumsi makro yang disepakati diantaranya pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, suku bunga Surat Perbendaran Negara (SPN) tiga bulan 5,2%, dan nilai tukar Rp13.400 per US$.

Target Penerimaan Pajak

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sepakat menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,09 triliun dalam RAPBN 2018 atau tumbuh 9,87% kalau dibanding APBN-P 2017, yaitu Rp1.472,70 triliun.

Dengan target tersebut, berarti pemerintah membutuhkan kerja ekstra keras untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun depan. Menkeu mengaku telah menyusun lima strategi untuk merealisasikan target tersebut.

Pertama, meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (base erosion profit shifting) melalui dukungan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Kedua, penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih baru (update) dan terintegrasi melalui e-filing, e-form dan e-faktur. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen membangun kepatuhan dan kesadaran pajak.

“Ini melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (25/10).

Ketiga, lanjut dia, meninjau kembali pengecualian pajak pada beberapa barang yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keempat, pemberian insentif perpajakan, melalui tax holiday dan tax allowance, serta mengkaji kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN, dan Kelima, penguatan SDM dan regulasi, melalui peningkatan pelayanan dan efektivitas organisasi.

Sementara, dari sisi Kepabeanan dan Cukai terus dilakukan pembenahan dan penguatan reformasi melalui perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara, serta penegakan pemberantasan penyelundupan, pemberantasan cukai palsu. “Termasuk juga, pelayanan kepabenanan yang lebih baik di daerah perbatasan serta peningkatan potensi penerimaan kepabeanan dan cukai,” ujarnya.

Pada bagian lain, Sri Mulyani Indrawati berjanji dalam menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan negara tanpa menimbulkan keresahan dan ketakutan rakyat, termasuk pelaku usaha. Inilah reformasi yang sedang dilaksanakan Kementerian Keuangan termasuk di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

"Bukan to rule, tapi to serve. Bukan mengatur, tapi melayani. Kita punya tugas mengumpulkan penerimaan negara tanpa mengorbankan aspek pelayanan dan kemudahan, itulah janji reformasi di dua Ditjen ini," tegas dia.

Namun, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar, penerimaan pajak tahun depan tak akan tercapai. Bahkan, berujung pada shortfall sebesar Rp100 triliun. Menurut dia, ini merupakan implikasi dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dan tax ratio.

Adapun di tahun anggaran 2017, tax ratio berada di angka 9,72% atau memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 10,4%. “Saat ini, penerimaan perpajakan hanya Rp874,2 triliun atau 59,36% dari target sebesar Rp1.472,7 triliun. Perkiraan kami, tahun ini akan terjadi shortfall Rp150 triliun. Perpajakan di tahun depan, juga kami ramal akan shortfall Rp100 triliun,” ujarnya. bari/mohar/fba