NERACA

Jakarta – Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch. Muchlasin, bisnis keuangan mikro dituntut untuk lebih fleksible dalam menghadapi perkembangan sistem digitalisasi, keberadaan digitalisasi yang berkembang saat ini harus dipandang sebagai inovasi kearah kemajuan lembaga keuangan mikro itu sendiri. Maka dari itu, semua lembaga keuangan mikro di tanah air saat ini harus benar-benar bisa memanfaatkan keberadaan digitalisasi dalam produk – produk pelayanannya.

Aplikasi – aplikasi berbasis digital, lanjut Muchlasin dalam seminar itu,  kini telah menjamur dalam sistem kehidupan masyarakat, bahkan orang berbelanja dan bertransaksi sudah berkurang dengan cara – cara off line. Mereka hanya menggandalkan segengam celluler saja bisa melakukan macam kebutuhan yang diinginkannya, bahkan di gedung SMESCO UKM dengan berbagai produk – produk kerajinanya  dari berbagai daerah saja, tanpa kita sadari telah terjadi transaksi  menggunakan via online secara sendiri. “Itukah  hebatnya sistem digitalisasi yang berkembang saat ini,”ujarnya di Jakarta, kemarin di hadapan peserta yang terdiri dari jaringan KSPPS dan  LKMS BTM dari berbagai daerah Indonesia.

Sementara Asisten Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Asep Kamarudin—menegaskan, untuk menuju digitalisasi keuangan mikro, pemerintah telah melakukan upaya – upaya strategis  yang bisa diimplemenltasikan oleh koperasi. Diantaranya adalah rapat anggota tahunan (RAT) online dimana dalam sistem  RAT ini  bisa diselenggarakan dengan menggunakan media digital, dengan demikian pemanfaatan teknologi digital bisa diaplikasikan secara langsung melalui RAT koperasi. 

Untuk mengembangkan sistem digitalisasi keuangan mikro di koperasi tersebut, Asep mengakui butuh regulasi yang mampu menopangnya secara integrasi, terkait dengan hal ini--kedepan Deputi Pengawasan Kemenkop UKM akan merancang sebuah aturan – aturan dan pedoman digitaliasi koperasi. Dengan demikian secara pengawasan ada peran regulator  yang membina bagi koperasi dalam pengembangan digitalisasi.

Dikesempatan itu, Asep menyampaikan, saat ini sudah banyak—koperasi menggunakan digitalisasi sebagai bagian sistem dalam keuangannya, bahkan mereka bisa melakukan tarik dan simpan dananya dengan menggunakan uang digital. Dengan konsep demikian, secara otomatis merupakan langkah efesiensi bagi koperasi sekaligis peningkatan dalam pelayanan.“Maka dari itu perlu disosialisasikan secara masif,”paparnya.

Sedangkan Ketua Induk KSPPS BTM, Achmad Suud—merasakan ada perubahan paradigma—ketika koperasi bersentuhan dengan digitalisasi. Pasalnya, semangat guyub yang selama ini ada dalam budaya berkoperasi harus terkurangi hanya dengan sebuah  alat transaksi berbasis digital. Tapi apa boleh buat, itu realitas yang ada selama ini. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) harus berbenah dan “melek digital” sebagai strategi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, konsep digitalisasi keuangan mikro—yang dikembangkan selama ini, tambah Suud, mendorong sistem akuntabilitas bagi keuangan mikro itu sendiri. “Bayangkan, dengan digitalisasi sistem yang berjalan, secara otomatis—akan mendorong transparasi sistem pelaporan keuangan yang ada. Dengan demikian digitalisasi keuangan mikro akan mendorong kepercayaan anggota atau masyarakat terhadap koperasi dan LKMS dalam menempatkan dananya,”papar Suud.