NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk mempermudah izin investasi. "Saya ingatkan, untuk industri dan manufaktur berilah peluang sebanyak-banyaknya untuk kedua hal ini. Bagi mereka yang mau investasi di industri dan manufaktur buka lebar-lebar karena akan membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat," kata Presiden Jokowi di Jakarta, kemarin.

Menurut Kepala Negara, pemberian izin investasi masih bertele-tele. "Sudah tidak usah mikir. Detik itu juga beri izin, tinggal tanda tangan. Jangan berbelit-belit lagi untuk industri dan manufaktur. Sudah berikan. Jangan lagi ada perizinan urusannya minggu, bulan, tahun, malu kita. Masa zaman sekarang masih hitungan minggu, bulan, tahun, apalagi untuk investasi," tambah Presiden.

Apalagi saat ini masyarakat di usia produktif membutuhkan lapangan kerja padat karya. "Kalau di pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sekarang sudah bisa 3 jam untuk 9 izin, rampung, di daerah mestinya, mestinya 1 menit, 2 menit lah, jangan sampai hitungan jam begitu loh, kalau pusat hitungannya jam, daerah menit," kata Presiden sebagaimana disalin dari laman Antara..

Presiden pun berjanji akan mendatangi daerah-darah yang masih memberikan pelayanan dalam waktu lama untuk para investor. Pada awal 2018 juga direncanakan sudah ada sistem "single submision" sehingga Presiden dapat melacak bagaimana alur perizinan di pusat dan daerah.

"Akan ketahuan mana yang cepat dan lambat apakah pusat atau daerah. Saat persaingan global dunia gila-gilaan sekarang ini kalau masih mengerjakan rutinitas dan ada terobosan ditinggal betul kita," tegas Presiden.

Pernyataan Presiden tentang permasalahan izin investasi di daerah memperkuat pernyataan BKPM pada kesempatan sebelumnya. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan beberapa catatan yang menjadi hambatan untuk menarik investor masuk ke Indonesia antara lain adalah soal regulasi di tingkat pemerintah daerah, permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, dan juga infrastruktur.

Thomas menambahkan, salah satu permasalahan atau kendala yang ada di pemerintah daerah adalah terkait data-data investor yang belum online. BKPM berencana untuk membuat database online yang nantinya bisa dipergunakan oleh BKPM daerah secara gratis. "Selain itu, di daerah banyak syarat dan standar itu dijadikan izin, itu harus dikembalikan dari izin kembali ke syarat dan standar," ujar Thomas.

Thomas yang kerap disapa Tom itu mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah bersaing untuk mendapatkan investasi asing dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Masuknya investasi asing tersebut bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi juga teknologi, keahlian dan jaringan perusahaan.

Thomas juga memaparkan keluhan utama investor yang berinvestasi di Indonesia.  Keluhan nomor satu yang disampaikan semua investor adalah regulasi. Keluhan selanjutnya adalah mengenai pajak. Keluhan berikutnya adalah mengenai izin kerja terutama bagi warga negara asing. Selain itu, urusan lahan yang perizinannya memakan waktu lama juga menjadi keluhan lainnya.

Tom menuturkan, minat investasi di Indonesia begitu tinggi terutama setelah kenaikan peringkat Indonesia oleh lembaga riset dan pemeringkat dunia masuk kategori "layak investasi". Kendati demikian, ia mengkhawatirkan aspek perangkat lunak seperti regulasi dan sumber daya manusia yang harus juga mendukung minat investasi investor.

Sementara itu, secara terpisah, Kementerian Perindustrian mendorong realisasi investasi sektor manufaktur senilai US$ 1,7 miliar yang sudah terdaftar di BKPM. Airlangga memaparkan, investasi merupakan kunci untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan migas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Airlangga optimistis bahwa komitmen investasi tersebut dapat segera terealisasi hingga 2019, mengingat Indonesia memberikan kemudahan dan keuntungan bagi investor. Kemenperin juga berupaya menjaga kepercayaan publik dan investor dengan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif agar investor masuk ke Indonesia. munib