NERACA

Cilegon - Alokasi gas  PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke industri manufaktur dalam tahun 2011 akan terpotong 23,58% dibandingkan dengan alokasi pada 2010 dari 386 MMscfd menjadi 295 MMscfd.

“Alokasi gas yang sebelumnya telah menjadi komitmen legal antara PGN dan Conoco Phillips untuk industri lagi-lagi akan berkurang 2011,” kata General Manager PGN Strategic Business Unit I Jawa Bagian Barat PGN Hendy Kusnadi di Anyer, Banten, Minggu (27/2).

Hendy, mengatakan alasan berkurangnya tersebut terjadi karena adanya permintaan dari perusahaan minyak Chevron untuk kegiatan oil lifting. Ditambah lagi pasokan gas dari sejumlah perusahaan hulu semakin berkurang.

Dengan berkurangnya pasokan gas dari PGN, maka akan terjadi ketimpangan antara permintaan dan penjualan di tiap wilayah. Kekurangan yang sangat mencolok terdapat di daerah Jawa Bagian Barat dan Sumatra Utara. Di Jawa Bagian Barat, ungkapnya, potensi permintaan mencapai 469 MMscfd sedangkan penjualan PGN mencapai 578 MMscfd. Sedangkan untuk di wilayah Sumut di mana kebutuhan sebesar 144 MMscfd hanya bisa terpenuhi sebesar 15 MMscfd.

Dia menambahkan, hal ini menyebabkan menyebabkan 364 industri sulit berekspansi. Akibatnya, akan terjadi perlambatan penyerapan tenaga kerja minimal 361.000 orang. “Kalau setiap perusahaan punya 1.000 karyawan, berarti ada 361.000 tenaga kerja baru yang tak bisa diserap. Itu berarti ada sekitar 1,44 juta anggota keluarga yang kesejahteraannya tak bisa ditingkatkan. Dampak bagi pertumbuhan ekonomi sangat besar,” katanya.

Menurutnya jika alokasi untuk  Chevron dikembalikan maka PGN dapat melakukan  penghematan subsidi listrik sebesar Rp6,5 triliun.

Hendy mengungkap, industri merupakan sektor ke prioritas ke 4 bagi PGN untuk disuplai gasnya jelasnya, setelah produksi minyak, pupuk, dan listrik negara kepada PLN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 3/2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi.

“Kebutuhan gas bagi ketiga prioritas pertama hingga kini masih belum bisa dipenuhi PGN. Misalnya dari kebutuhan gas gasifikasi pembangkit listrik kepada PLN sebesar 2.093 MMscfd,PGN hanya mampu memenuhi sekitar 800 MMscfd atau hanya 38,22%,” terangnya.

Sedangkan untuk kebutuhan gas industri yang mencapai 2.700 MMscfd pada tahun ini baru dapat terpenuhi sekitar 500 MMscfd atau hanya 18,52%.

Sementara itu, Direktur Industri Kimia Dasar Ditjen Industri Berbasis Agro Kemenperin F.Tony Tanduk mengatakan pemerintah akan menyiapkan kebijakan baru untuk mengatasi ketimpangan gas pasok gas bagi kebutuhan industry, diantaranya dengan program gasifikasi batu bara.

“Seperti di Sumut, Industri  sarung tangan karet selalu mengeluhkan minimnya pasokan gas, kami terus mengkaji alternatif kebijakan baru untuk gas seperti gasifikasi batu bara, sembari menunggu koridor pipa gas LNG di Sumatra Tanjung Enim,” tuturnya.

Hendy meminta pemerintah tegas mengalokasikan gas alam bagi sektor-sektor prioritas di dalam negeri dengan mengurangi ekspor LNG. Pada saat yang sama, PGN akan mengaktifkan LNG loating receiving terminal untuk mengakomodasi potensi kandungan gas alam di sejumlah sumur gas yang sangat jauh dari pasar Jawa dan Sumatra.