NERACA

Jakarta - PT Vivo Energy Indonesia telah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Corporate Communication PT Vivo Energy Indonesia Maldi Al Jufrie menyampaikan bahwa masuknya Vivo kedalam bisnis SPBU untuk membantu pemerintah dalam program pendestribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) guna membangun negara yang berkeadilan secara merata. 

Maldi menyampaikan bahwa SPBU ini adalah yang pertama diresmikan dengan harapan kedepannya akan ada SPBU berikutnya yang akan dibangun oleh Vivo. Vivo Energy bukanlah pemain baru di bisnis SPBU dunia, Vivo Group bahkan mempunyai ratusan SPBU di beberapa negara seperti di Afrika dan Australia dengan menggunakan mereka Vivo dan Viva. 

Lain dari kompetitor SPBU asing seperti Shell dan Total yang hanya menjual BBM dengan Ron 92, Vivo bahkan menjual BBM dengan kualitas Ron 88, Ron 90 dan Ron 92. "Kenapa kami masih menjual Ron 88, karena tidak dilarang oleh pemerintah. Selama tidak dilarang maka menjual BBM dengan kualitas Ron 88 adalah legal. Untuk Ron 88 dijual dengan harga Rp6.550 per liter, Ron 90 dengan harga Rp7.500 per liter dan Ron 92 dibandrol dengan harga Rp8.250," jelasnya. 

Ia mengaku tidak ada strategi khusus dalam bisnis SPBU, karena pada dasarnya bisnis SPBU sudah diatur oleh pemerintah. "Jadi kita mengikuti pemerintah," jelasnya. Untuk memperkenalkan bensin Vivo kepada masyarakat, SPBU Vivo akan melakukan uji coba pada Rabu (25/10) pada pukul 11.00 WIB. Nantinya SPBU Vivo akan dibuka sewaktu waktu dan akan berlanjut beroperasi apabila tes operasional berjalan dengan baik. 

Acara peresmian ini juga dijadikan Vivo untuk mengklarifikasi kabar soal PT Nusantara Energi Plant Indonesia (NEPI). Dirinya menjelaskan sesuai dengan SK Menkumham AHU-0021674.AH.01.02. Tahun 2017 pada tanggal 19 Oktober 2017 bahwa merek dagang dari SPBU harus sama dengan pemilik izin niaga umum BBM, maka PT NEPI telah menyesuaikan namanya menjadi PT Vivo Energy Indonesia. Ia juga menyampaikan perubahan nama itu telah disampaikan kepada BKPM dan telah memiliki izin prinsip perubahan penanaman modal asing. Pihaknya juga telah menyampaikan perubahan itu ke Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas.