BUMN Mesti Kreatif Gunakan Dana PSO

Kamis, 26/01/2012

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendorong para komisaris dan direksi BUMN berani mencari terobosan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Setidaknya mampu mengoptimalkan dana PSO (public service obligation) secara kreatif. "Direksi BUMN harus semakin kreatif, jangan berbisnis "as usual"(yang biasanya,red)tetapi harus berani mencari terobosan untuk menambah penghasilan perusahaan," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta,25/1

Mantan Dirut PT PLN ini menilai selama ini masalah yang dihadapi BUMN penerima PSO adalah tidak kreatifnya para pejabat pengambil keputusan untuk melihat segala peluang bisnis yang ada sehingga hanya menengadahkan tangan kepada pemerintah.

Lebih jauh kata Dahlan lagi, padahal penunjukan suatu BUMN untuk melaksanakan PSO didasarkan pada keperluan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. "PSO sebagai tugas negara harus dilakukan dengan sepenuh hati, namun jangan PSO itu justru dibisniskan kemudian para direksi di dalamnya tidak berpikir yang lain," tegasnya.

Mantan bos Grup Jawa Pos ini menekankan agar direksi tidak terlalu mengandalkan bisnis PSO apalagi menikmatinya. "Kalau ada BUMN yang meminta agar PSO dikurangi ya... ini merupakan prestasi besar. Artinya direksi dan pejabat di perusahaan itu telah mampu mengemban amanah tidak hanya sekedar menerima PSO tetapi dapat mengurangi beban negara," ujarnya.

Dengan kata lain ditambahkan Dahlan, bahwa dana PSO jangan sampai dijadikan lahan korupsi yang bekerja sama dengan para politisi. "Direksi BUMN jangan pula ngobjek PSO, tetapi harus mampu menciptakan bisnis baru bagi perusahaan," ujarnya.

Disisi lain, Dahlan mendorong BUMN sejenis untuk membentuk holding. Hal ini terkait tiga perusahaan pengemban tugas PSO yang sedang dalam pemantauan BUMN yaitu PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan Perum Bulog bersinergi menyewa lahan untuk ditanami padi dengan mengandalkan kemampuan dan latar belakang masing-masing perusahaan. "Silahkan mereka bersatu membentuk usaha baru, dengan catatan dilakukan melalui kajian mendalam sehingga mampu menciptakan pendapatan dan nilai tambah bagi perusahaan," paparnya

Dahlan menambahkan, bukan hanya di sektor pangan, BUMN penerima PSO di sektor lainnya juga harus cepat-cepat merealisasikan pemikiran-pemikiran kreatifnya. Dari catatan, DPR melalui Komisi VI menyetujui pemberian PSO sekitar Rp2 triliun dalam APBN 2012, terdiri atas PT Pelni Rp897,6 miliar, PT KAI Rp770 miliar, Perum LKBN Antara Rp84,79 miliar, serta PT Pos Indonesia Rp272,45 miliar.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan para direksi BUMN khususnya bidang perkebunan untuk menjaga aset BUMN karena merupakan bagian aset negara. Meskipun saat ini ada beberapa BUMN yang terlibat konflik kepemelikan aset berupa tanah dengan masyarakat. "Misalnya PTPN II hadir di Sumatera Utara pasti mempunyai misi khusus untuk mengembangkan perkebunannya. Nah, kalau sampai kemudian masyarakat ada yang melakukan klaim harus bisa dijelaskan dengan baik agar misi perkebunan itu tidak terganggu, jadi itu posisi itu," ujarnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini memberi contoh, ada BUMN yang bekerja di bidang perkebunan kemudian berkonflik dengan masyarakat. Tapi BUMN-BUMN biasanya memiliki dasar hukum seperti adanya Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang jelas. "Jadi direksi BUMN bersama Pemda diharapkan dapat menyelesaikan masalah itu,”tukasnya

Agus berpesan dasar hukum aset seperti HGU atau pun HGB sudah jatuh masa tempo, maka ada kewajiban bagi pihak direksi BUMN selaku pengelola harus menjaga aset negara. "Pengelolaannya ada di bawah direksi dan komisaris PT Persero itu jadi PT Persero itu harus menjaga. Itu adalah aset negara yang sudah di pisahkan,” pungkasnya

ha Milik Negara mendorong para komisaris dan direksi BUMN berani mencari terobosan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Setidaknya mampu mengoptimalkan dana PSO (public service obligation) secara kreatif. "Direksi BUMN harus semakin kreatif, jangan berbisnis "as usual"(yang biasanya,red)tetapi harus berani mencari terobosan untuk menambah penghasilan perusahaan," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta,25/1

Mantan Dirut PT PLN ini menilai selama ini masalah yang dihadapi BUMN penerima PSO adalah tidak kreatifnya para pejabat pengambil keputusan untuk melihat segala peluang bisnis yang ada sehingga hanya menengadahkan tangan kepada pemerintah.

Lebih jauh kata Dahlan lagi, padahal penunjukan suatu BUMN untuk melaksanakan PSO didasarkan pada keperluan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. "PSO sebagai tugas negara harus dilakukan dengan sepenuh hati, namun jangan PSO itu justru dibisniskan kemudian para direksi di dalamnya tidak berpikir yang lain," tegasnya.

Mantan bos Grup Jawa Pos ini menekankan agar direksi tidak terlalu mengandalkan bisnis PSO apalagi menikmatinya. "Kalau ada BUMN yang meminta agar PSO dikurangi ya... ini merupakan prestasi besar. Artinya direksi dan pejabat di perusahaan itu telah mampu mengemban amanah tidak hanya sekedar menerima PSO tetapi dapat mengurangi beban negara," ujarnya.

Dengan kata lain ditambahkan Dahlan, bahwa dana PSO jangan sampai dijadikan lahan korupsi yang bekerja sama dengan para politisi. "Direksi BUMN jangan pula ngobjek PSO, tetapi harus mampu menciptakan bisnis baru bagi perusahaan," ujarnya.

Disisi lain, Dahlan mendorong BUMN sejenis untuk membentuk holding. Hal ini terkait tiga perusahaan pengemban tugas PSO yang sedang dalam pemantauan BUMN yaitu PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan Perum Bulog bersinergi menyewa lahan untuk ditanami padi dengan mengandalkan kemampuan dan latar belakang masing-masing perusahaan. "Silahkan mereka bersatu membentuk usaha baru, dengan catatan dilakukan melalui kajian mendalam sehingga mampu menciptakan pendapatan dan nilai tambah bagi perusahaan," paparnya

Dahlan menambahkan, bukan hanya di sektor pangan, BUMN penerima PSO di sektor lainnya juga harus cepat-cepat merealisasikan pemikiran-pemikiran kreatifnya. Dari catatan, DPR melalui Komisi VI menyetujui pemberian PSO sekitar Rp2 triliun dalam APBN 2012, terdiri atas PT Pelni Rp897,6 miliar, PT KAI Rp770 miliar, Perum LKBN Antara Rp84,79 miliar, serta PT Pos Indonesia Rp272,45 miliar.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan para direksi BUMN khususnya bidang perkebunan untuk menjaga aset BUMN karena merupakan bagian aset negara. Meskipun saat ini ada beberapa BUMN yang terlibat konflik kepemelikan aset berupa tanah dengan masyarakat. "Misalnya PTPN II hadir di Sumatera Utara pasti mempunyai misi khusus untuk mengembangkan perkebunannya. Nah, kalau sampai kemudian masyarakat ada yang melakukan klaim harus bisa dijelaskan dengan baik agar misi perkebunan itu tidak terganggu, jadi itu posisi itu," ujarnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini memberi contoh, ada BUMN yang bekerja di bidang perkebunan kemudian berkonflik dengan masyarakat. Tapi BUMN-BUMN biasanya memiliki dasar hukum seperti adanya Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang jelas. "Jadi direksi BUMN bersama Pemda diharapkan dapat menyelesaikan masalah itu,”tukasnya

Agus berpesan dasar hukum aset seperti HGU atau pun HGB sudah jatuh masa tempo, maka ada kewajiban bagi pihak direksi BUMN selaku pengelola harus menjaga aset negara. "Pengelolaannya ada di bawah direksi dan komisaris PT Persero itu jadi PT Persero itu harus menjaga. Itu adalah aset negara yang sudah di pisahkan,” pungkasnya. **cahyo