Pemda Harus Fokus Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan

NERACA

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan dan fokus untuk mengatasi kemiskinan. Karena itu, Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan jangka pendek agar tak ada ketimpangan atau kesenjangan. Untuk mengatasi hal tersebut menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus fokus untuk menanggulangi kemiskinan yang saat ini mencapai 40 persen masyarakat berpendapatan rendah.

"Saya menekankan pemerintah daerah untuk berupaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Saya mendorong pengusaha besar untuk menggandeng UMKM dan petani, agar dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sebagaimana disalin dari Antara, Senin (23/10).

Di sisi lain, Bappenas juga meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Harus ada prioritas terutama pada sektor unggulan dan belanja pemerintah daerah juga harus dibuat rinci per tahun," kata Bambang.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi adanya pesta demokrasi seperti pilkada mengingat akan ada daerah baru yang perlu dibenahi dalam konteks lima tahun ke depan.

Pada kesempatan lain, Bambang mengungkapkan, terdapat empat faktor yang dapat mendorong ketimpangan; ketimpangan peluang sejak awal kehidupan yang mempengaruhi kualitas SDM; pekerjaan yang tidak merata; kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok; dan ketahanan ekonomi yang rendah. "Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta sulit meningkatkan pendapatannya," jelasnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dibutuhkan solusi strategis - komprehensif agar dapat ditemukan format percepatan kesejahteraan secara terukur untuk mengatasi masalah kemiskinan. "Memang harus ada pemetaan yang komprehensif mencakup kearifan lokal di dalamnya," kata Mensos.

Terkait dengan persoalan pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan akan terus menurunkan angka pengangguran dengan berbagai strategi. "Selain mempercepat pengurangan angka pengangguran, pemerintah juga melaksanakan program kerja untuk menurunkan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan," kata Hanif.

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng meyakini subsidi nonenergi sebesar Rp69 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2018 mampu menurunkan angka ketimpangan selama penyalurannya dapat merata.

Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, kepala daerah di Tanah Air perlu untuk mengatasi ketimpangan dalam rangka menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. "Ujian persatuan sekarang adalah kesenjangan. Tugas Kepala Daerah memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi terbagi adil pada rakyatnya," ujarnya.

Zulkifli Hasan mengingatkan berbagai pihak jangan sampai menganggap remeh persoalan ketimpangan dan perlu sinergi dengan semua elemen bangsa dalam rangka mengatasi hal tersebut. "Masalah kesenjangan tidak bisa dipandang remeh," kata Zulkifli Hasan.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo ingin anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan ditambah pada 2018. "Saya minta APBN di tahun 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertama kemiskinan, anggaran yang berkaitan dengan hal ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," kata Presiden.

Presiden mengatakan masalah kedua yang mesti menjadi fokus perhatian adalah pengangguran. "Kedua berkaitan dengan pengangguran nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya dan ada juga berkaitan dengan ketimpangan. Saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah utang sosial, masalah pembukaan bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," ungkap Presiden. munib

BERITA TERKAIT

Forza Land Hanya Fokus Proyek Eksisting - Jaga Pertumbuhan Bisnis

NERACA Jakarta – Memasuki tahun politik, PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), emiten yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa…

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

BEI Suspensi Saham INDR dan BNBR

Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Indorama…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

SETELAH TERTUNDA SEJAK MARET 2018 - Peluncuran OSS Tunggu Putusan Presiden

Jakarta- Setelah tertunda pelaksanaannya sejak Maret hingga kini, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencana peluncuran sistem perizinan terpadu secara…

PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI - IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018 - Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…