Pemda Harus Fokus Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan

NERACA

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan dan fokus untuk mengatasi kemiskinan. Karena itu, Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan jangka pendek agar tak ada ketimpangan atau kesenjangan. Untuk mengatasi hal tersebut menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus fokus untuk menanggulangi kemiskinan yang saat ini mencapai 40 persen masyarakat berpendapatan rendah.

"Saya menekankan pemerintah daerah untuk berupaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Saya mendorong pengusaha besar untuk menggandeng UMKM dan petani, agar dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sebagaimana disalin dari Antara, Senin (23/10).

Di sisi lain, Bappenas juga meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Harus ada prioritas terutama pada sektor unggulan dan belanja pemerintah daerah juga harus dibuat rinci per tahun," kata Bambang.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi adanya pesta demokrasi seperti pilkada mengingat akan ada daerah baru yang perlu dibenahi dalam konteks lima tahun ke depan.

Pada kesempatan lain, Bambang mengungkapkan, terdapat empat faktor yang dapat mendorong ketimpangan; ketimpangan peluang sejak awal kehidupan yang mempengaruhi kualitas SDM; pekerjaan yang tidak merata; kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok; dan ketahanan ekonomi yang rendah. "Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta sulit meningkatkan pendapatannya," jelasnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dibutuhkan solusi strategis - komprehensif agar dapat ditemukan format percepatan kesejahteraan secara terukur untuk mengatasi masalah kemiskinan. "Memang harus ada pemetaan yang komprehensif mencakup kearifan lokal di dalamnya," kata Mensos.

Terkait dengan persoalan pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan akan terus menurunkan angka pengangguran dengan berbagai strategi. "Selain mempercepat pengurangan angka pengangguran, pemerintah juga melaksanakan program kerja untuk menurunkan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan," kata Hanif.

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng meyakini subsidi nonenergi sebesar Rp69 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2018 mampu menurunkan angka ketimpangan selama penyalurannya dapat merata.

Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, kepala daerah di Tanah Air perlu untuk mengatasi ketimpangan dalam rangka menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. "Ujian persatuan sekarang adalah kesenjangan. Tugas Kepala Daerah memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi terbagi adil pada rakyatnya," ujarnya.

Zulkifli Hasan mengingatkan berbagai pihak jangan sampai menganggap remeh persoalan ketimpangan dan perlu sinergi dengan semua elemen bangsa dalam rangka mengatasi hal tersebut. "Masalah kesenjangan tidak bisa dipandang remeh," kata Zulkifli Hasan.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo ingin anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan ditambah pada 2018. "Saya minta APBN di tahun 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertama kemiskinan, anggaran yang berkaitan dengan hal ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," kata Presiden.

Presiden mengatakan masalah kedua yang mesti menjadi fokus perhatian adalah pengangguran. "Kedua berkaitan dengan pengangguran nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya dan ada juga berkaitan dengan ketimpangan. Saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah utang sosial, masalah pembukaan bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," ungkap Presiden. munib

BERITA TERKAIT

Kemudahan Bisnis Harus Dorong Perkembangan Wirausaha

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus fokus meningkatkan kemudahan berusaha sebagai upaya…

Pengusaha Harus Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

NERACA Jakarta – BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Barat mengajak pengusaha di daerah itu untuk menyiapkan diri dan…

Wakil Ketua MPR - Perpecahan dan Korupsi Tantangan Terbesar Bangsa

Mahyudin Wakil Ketua MPR Perpecahan dan Korupsi Tantangan Terbesar Bangsa Palangkaraya - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan isu perpecahan dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…