Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau - Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip yang ramah lingkungan. Upaya yang dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan bahan baku secara berkelanjutan pada proses produksi.

“Selain sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, elemen pokok industri hijau juga guna menghadapi kesiapan Konvensi Stockholm terkait peningkatan daya saing,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, pekan lalu, disalin dari siaran resmi.

Terkait langkah tersebut, pada tanggal 16-18 Oktober 2017, Ngakan memimpin rombongan kunjungan kerja ke Negeri Tirai Bambu, yang diikuti antara lain dari perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Direktorat Industri Kimia Hulu serta United Nations Development Program (UNDP) Indonesia.

Delegasi Indonesia bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Kerjasama Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok beserta jajarannya dalam rangka membahas kemajuan implementasi Konvensi Stockholm, terutama terkait pengelolaan limbah elektronika serta proses daur ulangnya.

Tiongkok telah meratifikasi Konvensi Stockholm pada tahun 2004, sedangkan Indonesia meratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten.

“Dalam pertemuan, kami saling bertukar informasi tentang bahan tahan api (flame retardant) alternatif untuk menggantikan polybrominated diphenyl ethers (PBDE) dan manajemen limbah elektonika (e-waste),” tuturnya.

PBDE merupakan senyawa kimia organik yang secara internasional telah dilarang penggunaannya di industri karena berpotensi sebagai bahan pencemar yang bersifat persisten di lingkungan atau Persistent Organic Pollutants (POPs) sesuai dalam Konvensi Stockholm tentang POPs yang ditandatangani 172 negara pada tahun 2001.

“Setiap tahun, sejumlah bahan kimia baru diusulkan untuk menjadi POPs setelah terbukti secara ilmiah memiliki potensi bahaya terhadap lingkungan dan makhluk hidup,” jelas Ngakan. Sebagaimana pada awal penerapan Konvensi Stockholm, Indonesia memasukkan 12 bahan kimia pestisida yang masuk dalam daftar POPs atau dilarang diproduksi dan digunakan seperti aldrin, dieldrin, DDT, chlordane, mirex dan hexachlorobenzene.

Pada tahun 2014, sebagai tindak lanjutnya, Kemenperin telah melakukan kegiatan penyusunan kajian bahan alternatif Perfluorosulfonate (PFOS) dan penyusunan pedoman pengelolaan PFOS. Selain itu, menyusun pedoman pengelolaan limbah elektronik untuk delapan komoditi, yaitu refrigeran, TV, AC, lampu LFL, laptop, mesin cuci, telepon dan baterai serta pedoman pengelolaan limbah plastik.

Dari pertemuan kedua belah pihak, Kepala BPPI memaparkan tujuan untuk menjalin kerja sama dengan UNDP Indonesia terkait PBDE yang akan berjalan selama tahun 2016-2020. Pasalnya, Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok telah bekerjasama dengan UNDP untuk pelaksanaan manajemen berwawasan lingkungan dalam produk elektronika dan peralatan listrik serta pengolahan limbahnya.

Di sela kunjungan kerjanya, Ngakan dan rombongan mengunjungi Beijing Technology and Bussiness University untuk juga saling bertukar informasi tentang bahan pengganti PBDE sebagai flame retardant yang banyak digunakan pada produk elektronika, tekstil, kertas dan otomotif. Bahan kimia substitusi yang dikembangkan seperti decabromodiphenyl ethane (DBDPE) merupakan flame retardant yang cukup efektif dan merupakan produk utama yang dipasarkan oleh Tiongkok.

Sebagai langkah tindak lanjut, menurut Ngakan, akan dilakukan kerja sama antara BPPI dengan Beijing Technology and Bussiness University dengan mengundang tim Prof Qian Lijun selaku Dekan Fakultas Teknik Material dan Mekanik untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya ke stakeholder di Indonesia. Selain itu, pertukaran teknologi dapat dilakukan dengan pengiriman peneliti ke Tiongkok untuk belajar teknologi flame retardants.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri lokal. Perusahaan raksasa Jepang tersebut memiliki potensi besar untuk memacu pengembangan daya saing dan produktivitas di berbagai sektor manufaktur dalam negeri.

BERITA TERKAIT

Meningkatkan Daya Saing SDM Industri Dengan Program Vokasi

NERACA Kediri - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan lemahnya daya saing industri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah Sumber Daya…

TICMI Luluskan 6.502 Profesional Pasar Modal - Dorong Industri Pasar Modal

NERACA Jakarta - The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) kembali menyelenggarakan Wisuda Akbar Periode II-2017 sebagai salah satu strategi meningkatnya…

FWD Life Dukung Industri Musik Tanah Air - Jadi Official Insurance Partner

NERACA Jakarta – PT FWD Life Indonesia (FWD Life) resmi menjadi official insurance partner untuk salah satu acara konser terbesar…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Meningkatkan Daya Saing SDM Industri Dengan Program Vokasi

NERACA Kediri - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan lemahnya daya saing industri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah Sumber Daya…

Wilayah Jawa Tengah - KKP Beri Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

NERACA Pekalongan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) kembali menyalurkan bantuan alat penangkapan ikan…

Korea Nilai Indonesia Mitra Penting di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa penguatan kerja sama dengan Indonesia pada saat ini menjadi penting. Salah satu…