Pembentukan Holding BUMN Sektoral Bisa Picu Masalah Baru

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan terbentuk dalam dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Tahun ini, dua holding yang siap beroperasi adalah holding BUMN minyak dan gas bumi, serta holding BUMN tambang. Sementara pada 2018, Rini akan melebur sejumlah perusahaan pelat merah pada sektor usaha yang sama menjadi holding BUMN perbankan, konstruksi, jalan tol, dan terakhir holding BUMN perumahan.

Namun, rencana pemerintah mengelompokkan sejumlah BUMN di sektor bisnis yang sama ke dalam satu induk perusahaan menimbulkan tanda tanya besar bagi Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kusdhianto Setiawan.

“Bagi Kementerian BUMN, bentuk ideal pengelolaan BUMN itu adalah melalui super holding. Padahal kebijakan ini akan merugikan swasta karena menciptakan level of playing field yang tidak sama dengan swasta,” ujar Kusdhianto.

Kusdhianto menilai, perpektif tersebut tidak selamanya manjur dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah nasional. Meskipun, pemerintahan sebelumnya telah sukses membentuk dua holding BUMN di sektor pupuk yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) dan holding BUMN semen dalam tubuh PT Semen Indonesia Tbk.

“Holdingisasi berdasarkan sektor atau industri justru bertentangan dengan prinsip diversifikasi bisnis dan tujuan pembentukan holding itu sendiri, yaitu mengarah menjadi investment company bukan hanya induk perusahaan,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia sendiri mempertanyakan alasan utama pemerintah membentuk enam holding BUMN baru dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa lebih mudah dalam mencari modal untuk ekspansi.

“Holdingisasi tidak bisa diandalkan untuk menyediakan cross financing yang murah apabila anak usaha yang dikelola banyak yang tidak sehat secara keuangan. Selain itu pasti akan rugi perusahaan yang bagus, kalau digabungkan dengan perusahaan yang kinerjanya tidak bagus hanya karena ada di sektor yang sama. Makanya sekali lagi holdingisasi berbasis sektor itu kurang baik,” jelasnya saat menjadi pembicara seminar “Penyelamatan Pengelolaan BUMN Indonesia” yang diselenggarakan Forum Kajian Wartawan Ekonomi (FKWE) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (19/10) lalu.

Masalah lain yang berpotensi muncul dari pembentukan holding BUMN berdasarkan sektor menurutnya adalah, holding tersebut belum tentu berhasil menciptakan efisiensi penggunaan modal bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.

Terlebih bagi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya memang membutuhkan kapital besar seperti migas, perkebunan, bandara serta pelabuhan. “Misalnya PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II digabungkan. Apakah kemudian aset bandara yang dimiliki sebelumnya bisa menjadi milik bersama dan dioperasikan bersama? Holdingisasi mungkin tepat dilakukan di BUMN sektor keuangan yang cost of capitalnya rendah, sehingga kalau digabungkan maka nilai perusahaannya naik,” kata Kusdhianto.

Dengan melihat berbagai masalah itu, Kusdhianto menyarankan kalau memang pemerintah mau membentuk holding BUMN maka sebaiknya tidak berbasis sektor namun kinerja. “Karena seperti Temasek Singapura atau Khazanah Malaysia, holding ini seharusnya bisa melihat peluang untuk investasi. Bukan lagi memikirkan dan menjalankan bisnis sehari-hari yang bisa dilakukan anak usahanya,” kata Kusdhianto.

Selain penggabungan dan holdingisasi, Kusdhinato menyarankan agar pemerintah juga harus berani berpikir untuk melakukan spin off untuk memisahkan BUMN yang berorientasi bisnis dan yang diberi tugas untuk melakukan public service obligation atau yang menyalurkan subsidi. Hal ini agar kinerja BUMN dapat dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Ekonom Faisal Basri dalam acara yang sama dengan tegas menyatakan bahwa diteruskannya wacana membentuk holding BUMN hanya akan memperkecil penerimaan pajak Indonesia. “Semakin besar skala BUMN, maka akan semakin rendah pembayaran pajaknya. Ini tesis yang baru saja saya persiapkan,” ungkapnya.

Faisal mencatat, pemerintah sangat gemar memberikan penugasan kepada BUMN bahkan sebelum holding tersebut terbentuk. Jika holding sudah terbentuk, ia khawatir akan semakin banyak penugasan yang diberikan oleh negara.

Dia mencontohkan, PT PLN (Persero) belum lama ini diberikan tugas untuk membangun transmisi jaringan listrik yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM. Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditugaskan selain menjadi operator kereta light rail transit (LRT) juga menyuntik pendanaan LRT Jakarta yang membutuhkan dana Rp 21 triliun.

BERITA TERKAIT

RATAS 10 BALI BARU

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri belakang) dan Menkopolhukam Wiranto (kiri depan) usai rapat terbatas…

Holding Perkebunan akan Tutup 11 Pabrik Gula

      NERACA   Jakarta - Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III Persero) akan menutup secara bertahap 11 pabrik gula…

Walikota Sukabumi ; Petani Juga Bisa Pinjam Modal - Ada 28 Hektare Sawah Milik Pemkot Sukabumi Menjadi LP2B

Walikota Sukabumi ; Petani Juga Bisa Pinjam Modal Ada 28 Hektare Sawah Milik Pemkot Sukabumi Menjadi LP2B NERACA Sukabumi –…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Meningkatkan Daya Saing SDM Industri Dengan Program Vokasi

NERACA Kediri - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan lemahnya daya saing industri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah Sumber Daya…

Wilayah Jawa Tengah - KKP Beri Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

NERACA Pekalongan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) kembali menyalurkan bantuan alat penangkapan ikan…

Korea Nilai Indonesia Mitra Penting di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa penguatan kerja sama dengan Indonesia pada saat ini menjadi penting. Salah satu…