Indonesia Bukan Hanya Jawa dan Jakarta di Tangan Jokowi

Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Kebijakan Publik LSISI

Presiden Joko Widodo yang merupakan presiden ke-tujuh Republik Indonesia, menjadi Presiden yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan. Fokus yang dilakukan tidak lagi terbatas di Jakarta dan sekitarnya seperti yang dilakukan pendahulu-pendahulunya, namun beliau memprioritaskan pembangun di daerah-daerah terluar Indonesia. Cara presiden Jokowi memang terbilang unik, dimana presiden-presiden sebelumnya tidak berani melakukan hal serupa karena jika diperhitungkan secara perhitungan ekonomi, memiliki biaya yang sangat tinggi. Hal tersebut tentu menjadi kerugian bagi pemerintah yang sedang berjalan karena menguras banyak dana dan secara tidak langsung akan mengurangi alokasi dana di bidang lainnya. Namun, hal tersebut tidak serupa dilakukan di pemerintahan Presiden Jokowi yang terus konsisten melakukan pembangunan secara merata terutama di daerah-daerah terluar Indonesia.

Banyak cara yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menyukseskan pembangunan di daerah-daerah terluar Indonesia, salah satunya dengan cara menjadikan daerah-daerah tersebut menjadi objek pariwisata. Menurut Ketua Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA), Asnawi Bahar Presiden Jokowi paling respek dengan masalah pariwisata. Pariwisata sudah dimasukkan dalam program utama, program prioritas, selain infrastruktur, pangan, energi dan maritime. Meskipun pemerintahan Presiden Jokowi masih berusia tiga tahu, namun, gairah di sektor pariwisata nasional mulai berkobar. Investor juga semakin percaya akan masa depan pariwisata Indonesia karena mereka sudah merasakan deregulasi yang cepat dan serius di sektor pariwisata.

Dalam mendukung sektor pariwisata untuk menyukseskan pembangunan di daerah-daerah terluar Indonesia, Presiden Jokowi juga mengeluarkan kebijakan pendukung. Adapun kebijakan pendukung yang dikeluarkan Presiden Jokowi yaitu Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang sebelum pemerintahan Jokowi berjalan hanya diberikan kepada 15 negara. Namun di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, negara yang dikenakan kebijakan BVK mencapai 45 negara, kemudian bertambah menjadi 90 negara dan saat ini mencapai 169 negara. Kebijakan tersebut dapat terbilang sukses karena setalah setahun pertama dikeluarkannya kebijakan tersebut, langsung mendapat respon yang positif dari tourist mancanegara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, tercatat 10,41 juta kunjungan penduduk mancanegara ke Indonesia. Hal tersebut menunjukan peningkatan yang cukup tajam dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai angka 9,4 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 9,73 juta oleh wisman regular, 370.869 oleh WNA pos lintas batas darat, dan 306.540 sisanya dari WNA kunjungan yang di bawah 1 tahun.

Kejelian Presiden Jokowi dalam melihat peluang bisnis untuk menaikan perekonomian Indonesia memang telah terbukti. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Dengan tujuan utama yaitu membangun daerah-daerah teluar Indonesia melalui sektor pariwisata di daerah terluar Indonesia, justru meningkatkan devisa negara secara signifikan.

Selain melakukan pembangunan daerah terluar Indonesia melalui sektor pariwisata, Presiden Jokowi juga membangun infrastruktur secara massif di daerah-daerah terluar Indonesia, terutama di daerah perbatasan antar-negara. Berdasarkan data KSP, terdapat peningkatan kualitas dan pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan di tiga titik yakni Kalimantan, Papua dan NTT untuk menjadi pintu gerbang menuju Indonesia. Total panjang proyek infrastruktur jalan itu 3.187 km. Di Kalimantan dibangun 1.900 km yang sudah tersambung 1.454 km dan belum tersambung 446 km. Papua total 1.111 km, yang sudah tersambung 844 km, yang belum tersambung 267 km, NTT total 176 km, yang sudah tersambung 63 km dan belum tersambung 113 km. Dalam pembangunan infrastruktur pemerintah Jokowi terus melakukan penambahan anggaran demi terwujudnya pembangunan daerah-daerah terluar Indonesia. Pada tahun 2014 sebesar Rp 177,9 triliun, tahun 2015 Rp 290,3 triliun, tahun 2016 Rp 317,1 triliun dan tahun 2017 Rp 346 triliun. Selain itu cara paling konkret yang Jokowi lakukan untuk membangun daerah perbatasan adalah dengan membangun dan merivitalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa daerah perbatasan yang ditargetkan harus lebih baik dari pos negara tetangga. Cara lain untuk mendukung pemerintahan Jokowi dalam membangun daerah terluar adalah dengan menyuntikan dana ke desa-desa yang telah dibuat aturan hukum melalui UU Desa. Dengan demikian desa memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka mensejahterakan warganya dan memajukan daerahnya. Jumlah alokasi dana desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 60 triliun. Besaran dana desa ini mengalami kenaikan tiga kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2016 yaitu sebesar Rp 49,96 triliun.

Dengan segala kinerja yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah berhasil memuaskan masyarakat meskipun usia pemerintahan baru memasuki tahun ke-3. Oleh sebab itu, peran serta aktif masyarakat untuk turut menjaga suasana kondusif mutlak diperlukan sebagai modal utama pembangunan.

BERITA TERKAIT

CCAI Gelar Coke Kicks Serentak di Jawa Barat - Gali Potensi Sepak Bola

NERACA Jakarta - Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) dan Asian Soccer Academy (ASA) Foundation menggelar rangkaian kegiatan Coke Kicks 2017 di…

Tiga Rekomendasi Untuk Penataan Ulang Regulasi Indonesia

Oleh: Maria Rosari Para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000…

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks NERACA Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri, putri Proklamator RI Soekarno, mengatakan Indonesia mengalami paradoks, di mana…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mengukir Harapan Baru: Upaya Serius Pemerintah Membangun Papua

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Mahasiswi IAIN Kendari   Harapan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan…

Ekonomi Syariah Seharusnya Sudah "Hidup"

Oleh: Ahmad Buchori Perekonomian syariah seharusnya sudah "hidup" di Indonesia dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, bahkan dalam pasar…

Tiga Rekomendasi Untuk Penataan Ulang Regulasi Indonesia

Oleh: Maria Rosari Para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000…