Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu karena memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Kegiatan yang dilakukan di lapangan oleh Dishub Jawa Barat selama ini hanya sebatas sosialisasi imbauan untuk tidak beroperasi sementara.

Sosialisasi terhadap angkutan sewa khusus/taksi daring ini dilakukan dengan alasan, operasional angkutan sewa khusus/taksi daring belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari Pemerintah pasca dibatalkannya beberapa pasal (14 pasal) dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang "Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek" berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Rabu menjelaskan domain tentang pengaturan angkutan sewa khusus/taksi daring sepenuhnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, ada beberapa poin penting yang mengatur angkutan sewa khusus/taksi daring dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017, di antaranya terkait kuota, wilayah operasi, badan hukum, uji berkala, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda kendaraan bermotor sesuai domisili, akan tetapi pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI. Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi awal pekan ini terkait usulan penyelengaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya," katanya.

Menurut Abduh, surat berisikan tiga poin usulan. Pertama, meminta kepada Menteri Perhubungan segera menerbitkan pedoman/aturan pascaputusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/taksi daring dengan kendaraan bermotor umum yang sudah ada.

Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis dan pengawasan implementasinya dalam penyediaan aplikasi daring. Ketiga, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus/taksi daring demi menjaga kondusifitas, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lapangan.

Surat tersebut juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung, Menko Maritim, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi V DPR RI, Ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat.

Abduh mengatakan, Dishub Jabar akan berusaha menegakkan aturan normatif di daerah tentang dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi daring di Jawa Barat sesuai dengan hasil revisi PM 26 Tahun 2017. (ant)

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Diminta Terbitkan Perda Pengaturan PKL

Pemprov Banten Diminta Terbitkan Perda Pengaturan PKL NERACA Serang - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) meminta…

Pemerintah Pastikan Tak Naikkan Tarif - Penyederhanaan Golongan Listrik

    NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik, yang saat ini tengah dibahas bersama PT…

Wakil Ketua MPR RI - Upaya Bela Negara Tak Kenal Gender

Hidayat Nur Wahid  Wakil Ketua MPR RI Upaya Bela Negara Tak Kenal Gender Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia, World’s Best Destination 2017

Majalah pariwisata dunia, Dive Magazine, menobatkan Indonesia sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Gelar prestisius itu diraih Indonesia selama dua…

Geliat Daerah Kembangkan Destinasi Wisata

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet mengaku kagum dengan keindahan danau vulkanik, Danau Toba, yang berada di Sumatera…

Pariwisata Indonesia Perlu Diversifikasi Destinasi

Pariwisata Indonesia dinilai perlu melakukan penganekaragaman atau diversifikasi tujuan wisata atau destinasi untuk menekan kemungkinan tingginya jumlah wisatawan dari dalam…