Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu karena memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Kegiatan yang dilakukan di lapangan oleh Dishub Jawa Barat selama ini hanya sebatas sosialisasi imbauan untuk tidak beroperasi sementara.

Sosialisasi terhadap angkutan sewa khusus/taksi daring ini dilakukan dengan alasan, operasional angkutan sewa khusus/taksi daring belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari Pemerintah pasca dibatalkannya beberapa pasal (14 pasal) dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang "Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek" berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Rabu menjelaskan domain tentang pengaturan angkutan sewa khusus/taksi daring sepenuhnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, ada beberapa poin penting yang mengatur angkutan sewa khusus/taksi daring dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017, di antaranya terkait kuota, wilayah operasi, badan hukum, uji berkala, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda kendaraan bermotor sesuai domisili, akan tetapi pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI. Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi awal pekan ini terkait usulan penyelengaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya," katanya.

Menurut Abduh, surat berisikan tiga poin usulan. Pertama, meminta kepada Menteri Perhubungan segera menerbitkan pedoman/aturan pascaputusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/taksi daring dengan kendaraan bermotor umum yang sudah ada.

Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis dan pengawasan implementasinya dalam penyediaan aplikasi daring. Ketiga, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus/taksi daring demi menjaga kondusifitas, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lapangan.

Surat tersebut juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung, Menko Maritim, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi V DPR RI, Ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat.

Abduh mengatakan, Dishub Jabar akan berusaha menegakkan aturan normatif di daerah tentang dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi daring di Jawa Barat sesuai dengan hasil revisi PM 26 Tahun 2017. (ant)

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Dorong Kabupaten Serang Perkuat Ekonomi Perdesaan

Pemprov Banten Dorong Kabupaten Serang Perkuat Ekonomi Perdesaan NERACA Serang - Pemprov Banten mengingatkan Pemkab Serang memperkuat dan mengembangkan ekonomi…

Sekprov Jabar Siapkan Langkah Terkait ASN Korupsi

Sekprov Jabar Siapkan Langkah Terkait ASN Korupsi NERACA Bandung - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan sudah melakukan…

Indonesia Disebut Tak Butuh Bantuan dari IMF

  NERACA   Jakarta - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memastikan Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perlu Kembangkan Instrumen Pembiayaan Bencana

Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB akan dikumpulkan para ahlinya, supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam…

Simpati Mengalir Dari Pemimpin Dunia

  Jumat (28/9) sore menjadi hari kelabu bagi masyarakat Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah karena wilayah tersebut diguncang gempa berkekuatan…

Korea Beri Bantuan Kemanusiaan US$1 Juta

Pemerintah Republik Korea (Korea Selatan) akan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar satu juta dolar AS kepada pemerintah Republik Indonesia terkait bencana…