Menjelang Tiga Tahun Pemerintahan Mr. Jokowi

 

Oleh: Andakara Setiawan, Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP Unpad

Menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tepat jatuh pada 20 Oktober 2017 mendatang, mencatat banyak keberhasilan. Meskipun dalam perjalanannya kinerja “kabinet kerja” tak semulus yang diharapkan. Namun yang pasti, gelagat beberapa pencapaian terus terbentuk dan terpatri dalam bingkai prestasi Presiden Jokowi beserta kabinet.

Polemik Freeport

Indikasi penolakan pemerintahan Presiden Jokowi tentang perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dan negosiasi perpanjangan kontrak akan mulai dilakukan pada tahun 2019. Hingga Agustus 2017 pemerintah telah berhasil mendapatkan 51% saham PT. Freeport Indonesia. Dari hasil negosiasi pemerintah yang diwakili Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, didapatkan beberapa opsi. Disebutkan Freeport setuju melepas sahamnya atau melakukan divestasi sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara. Penerimaan negara dari PT. Freeport Indonesia ini jelas akan menambah pundi-pundi kekayaan pemerintah untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. PT. Freeport Indonesia seperti diketahui telah 45 tahun mengangkangi dan mengeruk kekayaan bumi nusantara di Papua berupa emas dan mineral-mineral berharga lainnya.

Swasembada Pangan

Di bidang pertanian, sebanyak 13 ton beras organik asal Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah diekspor ke Eropa dan Asia, antara lain ke Italia, Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Belanda dan Jepang. Para petani akhirnya menikmati harga nilai jual yang tinggi setelah diberikan pola penanaman padi organik. Menurut Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum padi organik asal Tasikmalaya memiliki kualitas standar Internasional dengan harga yang relatif paling murah di pasaran luar negeri. Sebab, harga jual beras organik di luar negeri antara Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per kilogram (kg). Atas dasar itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman merencanakan pengembangan 500.000 hektar lahan pertanian organik dalam lima tahun ke depan. “Kami akan lakukan dalam lima tahun, 100.000 hektar per tahun, untuk mengangkat kesejahteraan petani,” imbuh Amran. Sementara untuk pengembangan pertanian lainnya terutama untuk kebutuhan produksi pangan dalam negeri, Pemerintah Presiden Jokowi telah meresmikan Pabrik Pupuk Kaltim yang terbesar se Asia Tenggara dengan anggaran senilai US$ 576 Juta di Bontang 2015 lalu. Total investasi hingga saat ini untuk ke 5 pabrik di Pupuk Kaltim adalah USD 2,7 miliar. Selain Pabrik 5 juga ada Revamping Asam Fosfat dengan kapasitas 200 ribu ton per tahun untuk bahan baku NPK, yang selama ini diimpor. Kapasitas produksi dari Pabrik 5 adalah 825.000 ton amoniak per tahun dan 1.155.000 ton urea per tahun. Mempertimbangkan hasil produksi ini, maka target pabrik ini mampu menjadi penghasil amoniak dan urea terbesar di Asia Pasifik. Pencanangan pembangunan jaringan kereta api pertama di bumi Kalimantan juga akan menjadi tonggak untuk pengembangan ekonomi di kalimantan sehingga distribusi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin merata.

Lumpur Lapindo

Penyelesaian ganti rugi lahan milik warga Sidoarjo yang terkena dampak lumpur Lapindo di Jawa Timur, setelah sembilan tahun terkatung-katung kini polemik tersebut berhasil diselesaikan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi pada September 2015 lalu. Perlu diketahui bahwa penyelesaian ganti rugi tersebut setelah dikebut sejak dilantik Oktober 2014 dan selesai hanya dalam tempo 8 bulan. Sebanyak 3.331 berkas ganti rugi yang masuk dalam peta area terdampak telah diselesaikan pemerintah, sementara 79 berkas sisanya hanya karena masalah status tanah dan waris.

Permasalahan Transnational Crime

Dalam bidang ekonomi lainnya Presiden Jokowi beserta kabinet juga menyatakan perang terhadap segala macam barang ilegal yang dapat merusak industri dan pasar dalam negeri Indonesia. Beberapa langkah tegas pemerintah dapat disebutkan antara lain penindakan lebih tegas terhadap segala macam narkoba yang dicoba untuk diselundupkan ke Indonesia. Pemberantas Narkoba sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi ditunjukkan dengan mengeksekusi mati para gembong-gembong narkoba kelas kakap yang dipenjarakan di Nusakambangan.

Juga dengan keberhasilan pihak keamanan terutama BNN dan Polri berkali-kali mengungkapkan dan menindak berbagai percobaan penyelundupan Narkoba. Perang melawan barang ilegal juga diterapkan pada Handphone ilegal yang ditengarai telah merugikan keuangan dan Industri Indonesia hingga Rp. 1 Triliun. Pemberantasan Handphone ilegal ini dikoordinasi kementerian perdagangan dan kominfo. Aparat keamanan bersama kementerian perdagangan dan Bea Cukai juga telah bekerja sama dalam Satgas penertiban impor berisiko tinggi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan satgas ini dibentuk untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong iklim investasi dan daya saing Indonesia guna peningkatan perekonomian Indonesia di masa mendatang. “Peredaran barang ilegal mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal,” ujarnya.

Hal diatas merupakan sebagian raihan prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Tentunya masih banyak prestasi dan pencapaian lain yang kiranya belum dituliskan secara lengkap dan komprehensif. Oleh karenanya, mari kita dukung bersama-sama kinerja dan pencapain Presiden Jokowi dan Kabinet kerja dalam mencapai target dan kemajuan bangsa dalam kurun waktu yang tersisa dua tahun kedepan. Mari jaga persatuan kesatuan, memupuk rasa pengabdian dan rasa cinta untuk memajukan ibu pertiwi. Bersama kita bisa, bersama kita memajukan Indonesia.

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Gencarkan Pembangunan Demi Kesejahteraan Masyarakat Papua

Oleh : Saby Kossay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta   Pemerintah terus menggencarkan pembangunan untuk terciptanya Papua yang jauh lebih…

Pemerintah Jamin Stok Beras di Tengah Ketidakpastian Situasi Global

  Oleh: Julia Andini, Mahasiswi Univ. Pakuan Bogor   Ketidakstabilan kondisi global, terutama dalam hal distribusi dan produksi pangan, telah…

Implementasi UU Ciptaker Wujudkan Peningkatan Ekonomi

Oleh : Febri Saputra, Pengamat Ekonomi   Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah kebijakan reformasi struktural di Indonesia yang bertujuan untuk…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pemerintah Gencarkan Pembangunan Demi Kesejahteraan Masyarakat Papua

Oleh : Saby Kossay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta   Pemerintah terus menggencarkan pembangunan untuk terciptanya Papua yang jauh lebih…

Pemerintah Jamin Stok Beras di Tengah Ketidakpastian Situasi Global

  Oleh: Julia Andini, Mahasiswi Univ. Pakuan Bogor   Ketidakstabilan kondisi global, terutama dalam hal distribusi dan produksi pangan, telah…

Implementasi UU Ciptaker Wujudkan Peningkatan Ekonomi

Oleh : Febri Saputra, Pengamat Ekonomi   Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah kebijakan reformasi struktural di Indonesia yang bertujuan untuk…