KPK Apresiasi Pemkot Medan Fasilitasi Workshop

KPK Apresiasi Pemkot Medan Fasilitasi Workshop

NERACA

Medan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, karena telah memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan sebagai bagian dari rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas lembaga antirasuah tersebut.

"Apresiasi kami sampaikan kepada Pemkot Medan yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan. Kami harapkan kegiatan ini dapat membantu masing-masing daerah yang mengikutinya dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi," kata penasihat KPK Budi Santoso di Medan, Kamis (19/10).

Apresiasi itu ia sampaikan saat menghadiri Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan gelombang kedua di Balai Kota Medan yang diikuti 12 kota/kabupaten dari Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.

Kemudian dia juga mengatakan ada lima mandat yang diberikan UU kepada KPK dalam menjalan tugasnya yakni koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Dari kelima mandat tersebut, tugas penindakan yang selama ini paling mencuat di tengah masyarakat. Padahal empat tugas lagi, tidak kalah pentingnya dari tugas penindakan yang dilaksanakan KPK dalam upaya pencegahan korupsi tersebut.

Seperti Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan yang tengah dilaksanakan ini bilang Budi, merupakan gabungan dari tiga tugas KPK dalam koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah)."Korsupgah ini penting dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan sebab penindakan yang selama ini kita lakukan secara terus menerus tidak efektif mencegah korupsi. Untuk itulah tugas penindakan harus dibarengi dengan pencegahan," ujar dia.

Namun upaya pencegahan yang dilakukan KPK sebelumnya, kata dia, hanya sebatas sosok figur pejabat atau kepala daerah saja. Hasilnya juga kurang efektif, terbukti tetap saja ada pejabat maupun kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Untuk itu, sejak 2015, KPK membantu pemerintah daerah untuk mencegah korupsi, salah satunya dengan membangun sistem seperti aplikasi E-Perencanaan yang diharapkan dapat membantu masing-masing daerah mencegah korupsi.

"Itu sebabnya Tim Korsupgah KPK terus melakukan pendampingan guna membangun sistem dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kepada seluruh peserta yang mengikuti workshop ini kami harapkan dapat mempersiapkan mental dengan merubah mindset untuk siap menghindari korupsi," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi NERACA Jakarta - Peneliti Center for Strategic Development Studies (CSDS) Drs Sapto Waluyo,…

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring NERACA Pangkalpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Wakil Presiden - Konflik Harus Libatkan Mediator

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Konflik Harus Libatkan Mediator Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan setiap negara atau wilayah berkonflik…

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…