KPK Apresiasi Pemkot Medan Fasilitasi Workshop

KPK Apresiasi Pemkot Medan Fasilitasi Workshop

NERACA

Medan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, karena telah memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan sebagai bagian dari rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas lembaga antirasuah tersebut.

"Apresiasi kami sampaikan kepada Pemkot Medan yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan. Kami harapkan kegiatan ini dapat membantu masing-masing daerah yang mengikutinya dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi," kata penasihat KPK Budi Santoso di Medan, Kamis (19/10).

Apresiasi itu ia sampaikan saat menghadiri Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan gelombang kedua di Balai Kota Medan yang diikuti 12 kota/kabupaten dari Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.

Kemudian dia juga mengatakan ada lima mandat yang diberikan UU kepada KPK dalam menjalan tugasnya yakni koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Dari kelima mandat tersebut, tugas penindakan yang selama ini paling mencuat di tengah masyarakat. Padahal empat tugas lagi, tidak kalah pentingnya dari tugas penindakan yang dilaksanakan KPK dalam upaya pencegahan korupsi tersebut.

Seperti Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan yang tengah dilaksanakan ini bilang Budi, merupakan gabungan dari tiga tugas KPK dalam koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah)."Korsupgah ini penting dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan sebab penindakan yang selama ini kita lakukan secara terus menerus tidak efektif mencegah korupsi. Untuk itulah tugas penindakan harus dibarengi dengan pencegahan," ujar dia.

Namun upaya pencegahan yang dilakukan KPK sebelumnya, kata dia, hanya sebatas sosok figur pejabat atau kepala daerah saja. Hasilnya juga kurang efektif, terbukti tetap saja ada pejabat maupun kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Untuk itu, sejak 2015, KPK membantu pemerintah daerah untuk mencegah korupsi, salah satunya dengan membangun sistem seperti aplikasi E-Perencanaan yang diharapkan dapat membantu masing-masing daerah mencegah korupsi.

"Itu sebabnya Tim Korsupgah KPK terus melakukan pendampingan guna membangun sistem dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kepada seluruh peserta yang mengikuti workshop ini kami harapkan dapat mempersiapkan mental dengan merubah mindset untuk siap menghindari korupsi," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Pemkot Depok Targetkan Penerimaan PBB Rp286 Miliar

Pemkot Depok Targetkan Penerimaan PBB Rp286 Miliar NERACA Depok - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menargetkan jumlah penerimaan Pajak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang melakukan…

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…