Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan nomor kartu SIM, terutama bagi pelanggan prabayar. Validasi ini diberlakukan mulai 31 Oktober 2017.

Validasi ini berlaku bagi pelanggan baru dan lama. Pelanggan lama akan diminta untuk melakukan registrasi ulang. Sementara pelanggan yang membeli kartu perdana harus melakukan registrasi dengan identitas yang sah.

Saat pengguna memasukkan nomor e-KTP atau nomor Kartu Keluarga, nomor ini divalidasi dengan melakukan pengecekan otomatis dengan database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). "Registrasi ulang harus dilakukan selambatnya tanggal 28 Februari 2018,"

Jika registrasi tidak dilakukan, maka pelanggan baru tidak bisa mengaktifkan kartu perdana. Sementara bagi pelanggan lama, nomor mereka akan diblokir secara bertahap.

Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Perpanjangan batas waktu penyesuaian pelaksanaan registrasi pelangan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan kehandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, telah berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melaksanakan kebijakan ini.

Menurut Menkominfo Rudiantara Jika ada pelanggaran pada kewajiban ini, ada sanksi yang menunggu bagi pelanggan, maupun operator terkait. "Ada (sanksi), seperti di Pasal 22 (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 tahun 2017). Isinya berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin bagi operator," katanya.

"Kalau tidak registrasi, calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan nomor pelanggan lama akan diblokir secara bertahap," imbuhnya.

Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan ini terakhir diubah dengan Permen Kominfo Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016.

Sementara itu, Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, menambahkan, Operator kami beri password untuk bisa mengakses dan mencocokkan data dengan kecepatan hingga 1 juta NIK per hari. Kalau sekarang dari enam operator rata-rata sudah mengakses 170.000 NIK per hari.

"Kami jamin operator hanya bisa melihat data saja, tidak mengubahnya. Karena akses yang diberikan kan berbeda. Data yang bisa dilihat nanti verifikasi NIK, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir, serta alamat. Jadinya masing-masing nomor seluler, akan langsung terhubung ke NIK. Bisa diketahui data pemiliknya," katanya.

Menurutnya, kerja sama dengan operator seluler bisa mencegah tindak terorisme. Sebab, teroris kerap beroperasi dengan memanfaatkan kelonggaran pemeriksaan identitas saat registrasi awal kartu SIM. "Tak ada lagi yang beli buat mengancam melakukan kejahatan lalu dibuang nomornya," ucap Zudan.

Modus kejahatan dengan membuang kartu SIM yang bisa dijadikan bukti tak hanya di kasus terorisme. Zudan menyebut pelaku ujaran kebencian atau penyebar hoaks pun tak akan bisa melakukan modus serupa bila validasi data pribadi oleh operator seluler rampung.

Dari penuturan Zudan, Nomor Induk Kependudukan atau NIK merupakan data yang paling penting dalam sistem validasi kartu SIM ini. Sebab, melalui kerja sama dengan operator, pemerintah bisa menemukan sekaligus mencegah kejahatan yang bakal memakai perangkat telekomunikasi. "Ini juga untuk perlindungan optimal bagi negara sehingga tak ada lagi kejahatan di dunia maya," tukasnya.

BERITA TERKAIT

BI Siapkan Sanksi Keras Transaksi Pakai Bitcoin - MENGANCAM STABILITAS

NERACA Jakarta – Besarnya minat masyarakat berinvestasi di Bitcoin membuat reaksi keras bagi Bank Indonesia dengan mengancam akan memberikan sanksi…

Tahun 2018, Simalakama Pajak di Tahun Pilkada

Oleh: Anang Purnadi, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Selamat datang 2018, tahun baru, tahun politik. Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan pemilihan…

PELUNCURAN TIM PROLIGA 2018

Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno (ketiga kiri) yang memegang jersey bersama Kakorlantas Irjen Royke Lumowa (kedua kiri), Dirut PGN…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Jaringan 5G Siap Mengudara Tahun 2018

Hanya berjarak dua minggu setelah spesifikasi peralatan 5G ditetapkan, operator telekomunikasi Amerika Serikat AT&T mengumumkan akan meluncurkan jaringan mobile 5G…

Cara Isi Batrai Ponsel Yang Benar

Banyak orang keliru memperlakukan ponsel mereka. Tanpa disadari, pengguna sering kali melakukan hal fatal dalam menggunakan ponsel mereka. Salah satunya…

OPPO Resmi Rilis OPPO F5 Red Di Indonesia

OPPO resmi meluncurkan OPPO F5 Red di Indonesia. Seri ini kembali diluncurkan OPPO untuk memenuhi antusiasme pecinta OPPO F5 6GB…