Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan sosial. Pemerintah juga diminta untuk mewaspadai ketidakpastian ekonomi pada 2018, mengingat tahun depan Indonesia mulai memasuki tahun politik.

NERACA

"Kalau lihat capaiannya bagus. Pertumbuhan ekonomi ya, dibandingkan 2014 bagus, 5,01%.  Tetapi harus diakui belum sesuai target. Jadi ke depan masih banyak yang perlu dibenahi," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta, pekan ini.

Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 28 juta orang pada Maret 2016 menjadi 27,76 juta orang pada September 2016. Namun, hal tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Dari kemiskinan juga menunjukkan hasil ada penurunan. Meskipun belum secepat yang diharapkan, sehingga masih perlu penajaman di beberapa program penanggulanan kemiskinan. Pembangunan manusia secara umum membaik," ujarnya.

Meski demikian, masih ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dalam dua tahun sisa masa jabatannya. Contohnya yaitu menyelesaikan masalah ketimpangan, yang tidak hanya antar lapisan masyarakat, tetapi juga antardaerah. Beruntung, salah satu program andalan pemerintah yaitu pemerataan pembangunan.

‎"Ketimpangan masih menjadi sebuah tantangan besar. Tidak hanya ketimpangan antar lapisan masyarakat, tetapi juga ketimpangan antar daerah yang oleh Pak Presiden berusaha dibenahi dengan pembangunan infrastruktur. Untuk pertama kalinya kita membangun infrastruktur besar-besaran di daerah timur dan itu sesuatu yang bagus, tentunya kita harap ke depan akan lebih bagus," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, masuknya tahun politik pada 2018 ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah.

Menurut dia, pilkada memang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun, seiring penerimaan APBN tidak mencapai target, maka sangat mungkin yang terjadi adalah keadaan wait and see. "Maka upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke 5,4% kian tidak mudah, meskipun tidak mustahil," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/10).

Dia memperkirakan, pada tahun politik tersebut, dunia usaha menanti kepastian terpilihnya pemimpin baru atau incumbent di daerah. Akibatnya perekonomian diperkirakan baru akan menggeliat pada semester II-2018. "Artinya, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi di semester I-2018 tidak optimal," tutur dia.

Meski demikian, bukan berarti pada semester II 2018 ekonomi Indonesia bisa langsung tumbuh tinggi. Sebab, pada akhir tahun depan Indonesia akan disibukkan dengan persiapan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Namun, tidak ada jaminan pula di semester II-2018 akan ada akselerasi, seiring kontestasi pilpres yang akan segera digelar," ujarnya.

Akan tetapi, Menko Perekonomian Darmin berkeyakinan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar pada angka 5,2-5,4% di 2017. Perkiraan ini berbeda dengan proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memangkas target dari 5,2% menjadi 5,17%. "Saya melihatnya mungkin bergerak mendekati 5,4%. Kisarannya 5,2-5,4%. Memang agak tinggi kebutuhan kita untuk mencapai arah 5,4%," ujarnya.

Padahal, Bank Dunia saja sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 dari 5,2% menjadi 5,1%.  "Tapi itu karena mereka melihatnya karena kita tidak menaikkan harga BBM, sehingga dianggap subsidinya agak terlalu besar, makanya mereka turunkan," ujarnya.

Pemerintah dalam perjalanannya selama tiga tahun telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi untuk mendorong ekspor dan investasi. Terakhir, paket kebijakan ekonomi ke-16 terkait kemudahan berinvestasi. Paket ini merupakan salah satu upaya menggenjot investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II-2017.

Ancaman PHK Buruh

Selain keberhasilan di bidang ekonomi, kalangan pengusaha meminta pemerintah waspada terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini merupakan dampak dari terpuruknya sejumlah sektor bisnis, seperti ritel dan transportasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini yang harus mendapat perhatian yaitu dunia usaha dan masyarakat menengah ke bawah. Sebab, jika dunia usaha lesu akan berdampak pada PHK yang mayoritas diisi oleh masyarakat menengah ke bawah.

‎"Yang kita khawatirkan sebenarnya di level menengah bawah. Karena sekian waktu ini terjadi penyusutan di sektor pekerja formal. Sektor ini banyak melakukan efisiensi kemudian PHK, nah pekerjanya ini semua beralih ke informal," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, belum lama ini.

‎Jika banyak yang beralih ke sektor informal, lanjut dia, maka akan berdampak ke daya beli masyarakat akibat munculnya ketidakstabilan pendapatan di golongan masyarakat ini. Hal tersebut tentu akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi dalam negeri masih dominan dalam menyumbang pertumbuhan.

"Kalau seperti ini, secara demografi menjadi tidak seimbang, karena nanti semakin banyak orang yang mempunyai ketidakstabilan pendapatan. Ini yang kita khawatirkan berdampak ke daya beli," ujarnya.

Menurut Hariyadi, sebenarnya PHK dan penyerapan tenaga kerja merupakan masalah fundamental yang terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun Oleh sebab itu tugas pemerintah saat ini yaitu bagaimana mendukung penciptaan lapangan kerja sebesar-besarnya.

"Intinya sebetulnya masalah klasik yaitu bagaimana ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya secara struktur distribusinya merata. Jadi kita tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang seperti kerawanan politik. Jadi yang harus diperkuat adalah masyarakat kelas menengah bawah," ujarnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan puluhan ribu buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, yakni ritel, garmen, pertambangan, dan industri keramik sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan untuk mendorong daya beli dan industri guna mengatasi darurat PHK.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pelemahan daya beli masyarakat berimbas pada penurunan penjualan industri ritel, garmen dan sepatu, industri keramik, maupun pertambangan. Bisnis perusahaan yang terganggu mengakibatkan maraknya PHK.

"Ini sudah darurat PHK, karena puluhan ribu buruh sudah kena PHK. Itu data periode Januari sampai awal Juni ini," tegas Said di Jakarta, belum lama ini.

Lebih jauh, katanya, data puluhan ribu buruh yang menjadi korban PHK, paling banyak berasal dari industri ritel, seperti 7-Eleven yang telah menutup seluruh gerainya dan merumahkan sekitar 6 ribu pekerja.

Selanjutnya, diakui Said, ritel lain seperti Hypermart, Giant, Hero, Lawson, Ramayana, Matahari, TipTop sudah mulai menutup beberapa gerai, dan secara bergilir mengurangi jumlah karyawan kontrak maupun tetap.

"Toko-toko ritel siap-siap sudah Senin-Kamis karena pada mengurangi karyawan. Kalau ritel sudah mulai tutup bahaya, karena daya beli melemah dan butuh regulasi untuk menyelamatkan PHK," ujarnya.

Sementara di industri garmen, tekstil, dan sepatu, Said menjelaskan namanya pemutihan. Istilah untuk PHK juga, tetapi seperti penawaran pensiun dengan pesangon satu kali gaji untuk buruh yang sudah bekerja puluhan tahun. "Itu sudah masuk PHK, tapi tidak diekspos. Buruh pasti mau, kalau tidak di PHK. Sudah terjadi di Tangerang, Sumedang, Purwakarta, Deli Serdang, dan lainnya," ujarnya.

Belum lagi buruh lain di Pabrik Keramik di daerah Bogor, Jawa Timur ikut menjadi korban PHK karena perusahaan tak kuat lagi menanggung harga gas industri yang terlampau mahal. Juga PHK di sektor pertambangan, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Smelting.

"Paket kebijakan ekonomi gagal karena faktanya banyak yang tutup. Kami sedang terus menghimpun data lebih detail, karena dari buruh yang di PHK di berbagai sektor industri ini ada yang menjadi anggota KSPI," ujarnya. bari/mohar/fba