Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA

Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati tahun ketiga tak pernah lepas dari sorotan media internasional, bahkan kebijakan politik, keamanan (Polkam) dan ekonomi menjadi isu yang mendominasi pemberitaan media asing.

"Isu ekonomi relatif lebih banyak mendapatkan sorotan dalam sisi netral dan positif, isu politik keamanan ada beberapa hal yang masih memperoleh framing negatif," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang dalam hasil riset bertajuk "Rapor Merah Rapor Biru Jokowi: Kajian Analisis Media Asing Berbahasa Inggris" di Jakarta, Rabu (18/10).

Indonesia Indicator (I2), yang merupakan sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence) mencatat, sepanjang tanggal 7 Oktober 2016-1 Oktober 2017, total pemberitaan tentang pemerintahan Jokowi di 286 media daring asing mencapai 5.323 berita.

Menurut Rustika, kebijakan perekonomian Jokowi merupakan sisi yang mendapat sorotan tanpa putus sepanjang setahun terakhir. Persepsi media asing terhadap aspek ekonomi yang terkait dengan Jokowi, lanjut Rustika, relatif lebih baik dan netral."Sektor ekonomi dan perdagangan merupakan isu yang memperoleh ekspos terbanyak dengan sentimen positif dan netral alias rapor biru," ungkap dia.

Total pemberitaan terkait isu ekonomi pemerintahan Jokowi di media asing mencapai 2.180 berita atau sekitar 41 persen dari seluruh isu yang ada.

Menurut dia, isu-isu ekonomi yang dinilai positif media internasional ini antara lain kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, diplomasi ekonomi serta perbaikan iklim investasi.

Fokus pemberitaannya antara lain mengenai sisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi rendah di Indonesia, "tax amnesty", naiknya rating Standard & Poor untuk Indonesia, diplomasi ekonomi, hingga peran Indonesia dalam 'jalur sutera' modern. Sektor pariwisata di Indonesia juga memperoleh rapor positif.

"Bali, NTB dan Yogyakarta menjadi lokasi terbanyak yang disebut media asing. Di sisi lain, Indonesia juga mendapat apresiasi positif dari media asing dalam peran dan diplomasi internasional, seperti dalam kasus komunitas Rohingya di Myanmar," papar Rustika.

Sementara itu, berdasarkan judul pemberitaan di media asing, masalah politik dan keamanan merupakan salah satu sisi yang masih diberi rapor merah (framing) oleh media internasional.

Rustika mengungkapkan, isu-isu politik yang dinilai negatif oleh media internasional ini antara lain kemunculan kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikal yang dikhawatirkan mengusung pandangan intoleransi.

"Dalam hal penggunaan judul pemberitaan negatif tertinggi di media asing selaras dengan isu gejolak dalam negeri yang terjadi di bulan November, Desember, Mei, dan Juli. Isu Pilkada DKI berikut turunannya hingga aksi demo pembubaran HTI menjadi sorotan negatif media asing," ujarnya seperti dikutip Antara.

Media internasional, lanjut Rustika, sangat memerhatikan secara khusus dan detail dalam melihat Pilkada DKI Jakarta, termasuk varian isu yang berkembang. Sebagai contoh, kata dia, mulai dari pelaksanaan pilkada, Aksi Bela Islam, hingga kasus Chat Habib Rizieq.

Kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan, kata dia, juga mendapat perhatian media asing, dengan tajuk penyerangan terhadap tokoh antikorupsi di Indonesia. Terkait kebijakan hukuman mati, papar Rustika, setiap pernyataan Presiden Jokowi mendapatkan perhatian media internasional.

"Media menuliskan bahwa Jokowi mulai mengikuti jejak Presiden Filipina Rodrigo Duterte, sekalipun masih dipandang pro dan kontra. Demikian pula dengan hal lain yang terkait Papua juga mendapatkan perhatian, di antaranya mengenai Freeport, HAM, serta Papua Barat," tutur Rustika.

Ia menyebutkan, hal terbesar dan konsisten yang ditulis media asing berbahasa Inggris sepanjang setahun terakhir adalah mengenai terorisme dan ISIS. Seperti pernah disampaikan Menko Polhukam Wiranto, ada sekitar 500 WNI yang bergabung di ISIS di Irak dan Suriah. mohar

BERITA TERKAIT

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…