Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

NEACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar dapat membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Luhut dalam jumpa pers 3 Tahun Kabinet Kerja di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10), mengatakan skema pendanaan yang memanfaatkan dana-dana filantropis yang tertanam di bank itu akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "'Blended finance' ini awal sekali. Tapi kami mencari semua formula," ucapnya.

Upaya pemerintah mencari skema penggalangan dana untuk pembangunan itu, menurut Luhut, sama halnya seperti usaha yang ia lakukan saat menjabat sebagai Kepala Staf Presiden untuk mengulirkan amnesti pajak. Menurut dia, saat memulai program amnesti pajak, banyak pihak yang tidak menyetujuinya. Namun, melihat potensi yang besar, kemudian program itu disetujui oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak.

"Sama saja dengan ini (blended finance). Belum tentu semua orang setuju dan senang, tapi saya pikir engga bayar kok, hanya lihat peluangnya, karena ada 12 triliun duit gentayangan di dunia. Dia cari tempat singgah. Nah kita harus bisa buat tempat penampungan di mana mereka bisa punya 'return' yang bagus," tuturnya.

Konglomerat-konglomerat yang menyimpan dananya di bank, tentu ingin agar simpanannya bisa menghasilkan modal kembali. Skema "blended finance" itulah, lanjut Luhut, salah satu solusinya. Mantan Menko Polhukam itu menuturkan karena skemanya yang masih terus dikaji, ia belum tahu apakah model bisnis tersebut akan berhasil atau tidak. "Tapi dari syarat yang mereka buat, kita punya proyek yang potensial dimasuki seperti LRT yang dijamin pemerintah atau 'waste to energy' seperti di Suwung, Bali. Itu bisa juga," ujarnya.

Luhut mengatakan skema baru yang memiliki potensi hingga 12 triliun dolar AS untuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis itu tidak bertumpu pada APBN sehingga bisa selesai dengan cepat. "Kalau kita bertumpu pada APBN, kita enggak bisa 'full speed'," tukasnya.

BERITA TERKAIT

Pertemuan IMF dan World Bank Bakal Beri Keuntungan untuk Indonesia

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia menyatakan pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berlangsung…

Infrastruktur dan Pemerataan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo Catatan akhir tahun yang menarik dikaji yaitu pembangunan…

Pembangunan Infrastruktur Perlu Fokus Perlancar Distribusi Barang

    NERACA   Jakarta - Pembangunan sektor infrastruktur yang sedang digalakkan di berbagai daerah perlu fokus diarahkan guna memperlancar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Holding Tambang akan bangun Smelter Freeport - Jika Divestasi Sukses

    NERACA   Jakarta - Induk usaha (holding) tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan bertanggung jawab membangun…

Kerugian Akibat Rokok Mencapai Rp596,6 Triliun

      NERACA   Jakarta - Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Soewarta Kosen mengatakan, kerugian makroekonomi…

Gulu-Gulu Targetkan Buka 50 Cabang - Masuk Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta – Sour Sally Group mengumumkan konsep gerai minuman terbarunya yaitu Gulu-gulu. Gulu-gulu merupakan salah satu…