Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

NEACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar dapat membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Luhut dalam jumpa pers 3 Tahun Kabinet Kerja di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10), mengatakan skema pendanaan yang memanfaatkan dana-dana filantropis yang tertanam di bank itu akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "'Blended finance' ini awal sekali. Tapi kami mencari semua formula," ucapnya.

Upaya pemerintah mencari skema penggalangan dana untuk pembangunan itu, menurut Luhut, sama halnya seperti usaha yang ia lakukan saat menjabat sebagai Kepala Staf Presiden untuk mengulirkan amnesti pajak. Menurut dia, saat memulai program amnesti pajak, banyak pihak yang tidak menyetujuinya. Namun, melihat potensi yang besar, kemudian program itu disetujui oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak.

"Sama saja dengan ini (blended finance). Belum tentu semua orang setuju dan senang, tapi saya pikir engga bayar kok, hanya lihat peluangnya, karena ada 12 triliun duit gentayangan di dunia. Dia cari tempat singgah. Nah kita harus bisa buat tempat penampungan di mana mereka bisa punya 'return' yang bagus," tuturnya.

Konglomerat-konglomerat yang menyimpan dananya di bank, tentu ingin agar simpanannya bisa menghasilkan modal kembali. Skema "blended finance" itulah, lanjut Luhut, salah satu solusinya. Mantan Menko Polhukam itu menuturkan karena skemanya yang masih terus dikaji, ia belum tahu apakah model bisnis tersebut akan berhasil atau tidak. "Tapi dari syarat yang mereka buat, kita punya proyek yang potensial dimasuki seperti LRT yang dijamin pemerintah atau 'waste to energy' seperti di Suwung, Bali. Itu bisa juga," ujarnya.

Luhut mengatakan skema baru yang memiliki potensi hingga 12 triliun dolar AS untuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis itu tidak bertumpu pada APBN sehingga bisa selesai dengan cepat. "Kalau kita bertumpu pada APBN, kita enggak bisa 'full speed'," tukasnya.

BERITA TERKAIT

Estimasi Risiko Proyek Infrastruktur

    Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pemerintah memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengejar ketinggalan infrastruktur kita.…

PUPR Perkirakan Penghentian Berlangsung 2 Minggu - Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan penghentian sementara pekerjaan konstruksi beresiko…

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…