SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih - Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih

Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M

NERACA

Depok - ‎Kondisi format APBD Kota Depok setiap tahun anggaran terus terjadi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Piutang Tagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang "belum masuk" kas daeran. Jumlah dananya sudah mencapai ratusan miliar. Kondisi ini terjadi hingga format Rancangan APBD tahun 2017 dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian rangkuman keterangan dari berbagai sumber NERACA, kemarin

‎Menurut keterangan yang diperoleh dari Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat (PU-FPD) DPRD Kota Depok dalan proses APBD-P 2017, total jumlah piutang PAD akumulasi totalnya sampai pada tahun anggaran ini "membengkak" menjadi Rp442,9 miliar Lebih. Piutang Perolehan Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diantaranya dari tagihan pajak ; hotel, restoran, parkir, PBB dan lainya.

Bahkan, ada tagihan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), juga menjadi piutang. Padahal perolehan PAD dari BPHTB ini, seharusnya langsung bisa masuk kas daerah, karena dihasilkan dari hasil transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Wakil Ketua DPRD Depok, H. Supariyono ketika dimintakan tanggapannya tentang piutang PAD dari BPHTB sepertinya kurang wajar. "Seharusnya‎ tidak jadi piutang," katanya menjawab pertanyaan NERACA tanpa sempat menjelaskan maksudnya atas tidak wajar tersebut.

Peneliti APBD Kota Depok, Drs. H. Murthada Sinuraya MM, nilai piutang‎ PAD dari sumber BPHTB sampai 2017 ada sekitar Rp3 miliar."Kondisi yng terkesan tidak wajar ini perlu ada verifikasi yang transparan dari Walikota dan Badan Keuangan Daerah," ujar Dosen Ekonomi Keuangan Universitas Pancasila Jakarta tersebut.

Ditegaskannya, jika tidak ada verifikasi dan penjelasan yang transparan tentang hal tersebut, maka sebaiknya aparat penegak hukum KPK meneliti masalahnya."Walaupun Pemkot Depok telah membuat MoU dengan Kejaksaan Negeri untuk memproses penyelesaian masalah piutang PAD yang ratusan miliar tersebut," tutur Sinuraya yang juga adalah anggota ISEI.

Sementara terhadap masalah SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang juga naik terus "bengkak" setiap tahunnya hingga mencapai Rp643 miliar lebih pada APBD 2016, juga banyak mendapat sorotan kritik dari para anggota dan mantan DPRD saat proses LPJ Walikota Depok 2016.

H. Mansuria, Mantan Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Depok ini meminta‎, agar perlu ada transparansi keberadaan dana besar SiLPA tersebut."Maksudnya supaya dapat dihitung dana tidak terpakai tersebut, berapa diperoleh bunganya yang bisa dimasukkan kedalam PAD sebagai perolehan dari bunga rekening," katanya kepada NERACA yang saat masih menjabat pernah di Badan Anggaran DPRD Kota Depok.

‎Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh NERACA, format yang dirancang dalam APBD-P 2017‎ yang disepakati persetujuannya oleh DPRD Kota Depok dalam Rapat Paripurna, totalnya Rp3,3 triliun lebih dari APBD Murni (sebelum perubahan) yaitu Rp3 triliun lebih.

Sedangkan pendapatan hanya Rp2,6 triliun lebih, dari target pendapatan sebelum APBD-P 2017 yang ditetapkan Rp2,4 triliun lebih. Pendapatan ini diantaranya bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

Sumber Pendapatan lainnya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber lainnya yang sah. Perolehannya bersumber diantaranya dari berbagai pungutan pajak daerah dan retribusi. Bahkan, dari pengamatan NERACA, ada puluhan jenis sumber PAD berupa tagihan pajak daerah dan retribusi, misalnya: PBB, BPHTB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan lainnya. Juga ada tagihan atau pungutan retribusi, diantaranya; IMB, parkir tepi jualan umum, terminal, sewa gedung dan aset daerah lainnya, reklame, spanduk, billboard, videotron, KIR kendaraan, izin trayek, SIPA, Sampah, IPLT, pasar, kios dan banyak lagi yang lain.

Kemudian juga ada Sumber PAD lainnya seperti: bunga rekening kas daerah, laba BUMD (PDAM atau perusahaan lainnya), sewa mobil dan alat berat di berbagai dinas, diantaranya; Dinas‎ PU, DLHK, atau hasil lelang aset daerah. Semua PAD tersebut ditargetkan naik dari Rp900 miliar lebih menjadi Rp1 triliun lebih dalam APBD-P 2017 yang disepakati dan disetujui Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Depok. Untuk ini, perlu transparansi keuangan daerah dalam mengelola uang yang berasal dari warga Depok dan rakyat Indonesia. Dasmir

BERITA TERKAIT

Medco Naik Peringkat Dari Negatif Jadi Positif - Komitmen Lunasi Utang

NERACA Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) memperoleh peringkat idA+ dari lembaga rating PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).…

MARK Beli Tanah Rp 13 Miliar di Deli Serdang - Ekspansi Produksi

NERACA Jakarta - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) membeli tanah dan bangunan di Tanjung Morawa, Deli Serdang dari PT…

Anabatic Incar Akuisisi Tiga Perusahaan - Siapkan Capex Lebih Rp 100 Miliar

NERACA Jakarta - PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) menganggarakan belanja modal (capex) lebih dari Rp 100 miliar untuk ekspansi bisnis…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Ketua KPU Kota Sukabumi: Desk Pilkada Bukan Menjadi Acuan

Ketua KPU Kota Sukabumi: Desk Pilkada Bukan Menjadi Acuan NERACA Sukabumi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Hamzah…

Banten-Jatim MoU Kerja Sama Pembangunan Ekonomi

Banten-Jatim MoU Kerja Sama Pembangunan Ekonomi NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menandatangani…

Permintaan Energi Listrik di Palembang Meningkat

Permintaan Energi Listrik di Palembang Meningkat NERACA Palembang - Permintaan energi listrik di Kota Palembang meningkat pesat pada tahun ini…