Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja

NERACA

Jakarta - Ketua panitia khusus (pansus) DPR Agun Gunandjar menegaskan akan tetap bekerja, meski pimpinan KPK sudah tiga kali tidak memenuhi undangan.

"Kami ingin menyampaikan, rapat kami tunda. Pansus akan terus bekerja kami punya limitasi waktu 60 hari lagi paling lama dan harus melaporkan hasilnya," kata Agun di gedung DPR Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut Agun, Pansus juga sudah menerima surat dari KPK nomor B/7160/HK.06/01-55/10/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang menyatakan KPK merupakan pihak terkait dalam ujimateri UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sehingga untuk menghormati proses hukum di MK maka KPK tidak dapat menghadiri undangan.

"Pansus akan segera berakhir kalau KPK memenuhi panggilan. Kami tidak ingin gunakan panggilan paksa meski Kapolri masih pertimbangan upaya paksa dari DPR, pansus tetap menunggu sampai KPK hadir," tambah Agun.

Agun pun berharap agar KPK tetap dapat hadir dalam undangan selanjutnya."Harapan kami KPK bisa hadir, apalagi kemarin sudah rapat bersama dengan komisi III. Kami akan mengundang lagi KPK dan kami yakin mereka akan hadir, sambil menunggu pansus akan tetap bekerja dengan mendalami temuan, tata kelola SDM, kami pun sudah bertemu Menpan RB," ungkap Agun.

Sebelumnya Pansus sudah menyampaikan laporan ke rapat Paripurna DPR yang menjelaskan bahwa Pansus telah mendapatkan empat fokus penyelidikan yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola Sumber Daya Manusia, dan tata kelola anggaran di KPK.

Ia menjelaskan terkait aspek kelembagaan, KPK gagal dalam memposisikan dirinya sebagai lembaga supervisi dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak mampu membangun kerja sama yang baik dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan baik dan terjadi kemandekan supervisi, menurut Agung, karena laporan dari Kejaksaan tidak ditindaklanjuti KPK.

Agun mengatakan pansus menemukan adanya dugaan pelanggaran aturan dalam mengumpulkan alat bukti dan ada saksi yang harus mengikuti keinginan penyidik KPK.

Ada 6 fraksi yang mengirimkan anggotanya dalam pansus hak angket KPK yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP dan Fraksi PAN dan Fraksi Nasdem. Ketua pansus hak angket adalah Agun Gunanjar yang juga disebut dalam dakwaan korupsi KTP-E. Dalam dakwan Agung Gunandar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menerima sejumlah 1 juta dolar AS.

KPK kembali tidak bisa memenuhi undangan panitia khusus (Pansus) DPR tentang KPK."Prinsip dasarnya masih belum ada perubahan, bahkan besok ada agenda pimpinan ke daerah juga," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (17/10).

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan institusinya tetap tidak akan memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK sebelum adanya putusan uji materi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Ant

BERITA TERKAIT

Gugatan KPK Sebagai Pihak Ketiga Ditolak Hakim

Gugatan KPK Sebagai Pihak Ketiga Ditolak Hakim NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan gugatan KPK sebagai pihak ketiga…

Era Digital, Buka Rekening Tak Lagi Punya Buku

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan teknologi dan perkembangan digital yang pesat membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk…

Meski Rupiah Melemah, Subsidi BBM Tak Berubah

      NERACA   Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih dikisaran Rp15.200 yang mana nilai tersebut jauh…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Fayakhun : Komisi XI Ingin Kawal Anggaran Bakamla

Fayakhun : Komisi XI Ingin Kawal Anggaran Bakamla NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar…

Polri Menang Praperadilan Lawan Pengusaha Muljono Tedjokusumo

Polri Menang Praperadilan Lawan Pengusaha Muljono Tedjokusumo NERACA Cibinong, Jabar - Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Taryan…

Rizal Ramli Ajukan Ganti Rugi Rp1 Triliun

Rizal Ramli Ajukan Ganti Rugi Rp1 Triliun  NERACA Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli mengajukan ganti rugi sebesar Rp1 triliun…