Menteri Kelautan dan Perikanan - Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Depok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan untuk menertibkan kapal-kapal pencuri ikan tidaklah mudah, dan melawan mafianya jangan dengan cara-cara yang normatif.

Hal tersebut dikatakan Menteri Susi dalam kuliah umumnya di Aula Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Selasa (17/10), dengan tema bertema Keamanan Maritim dan Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Ia mengatakan kita harus membaca situasi kondisi perikanan Indonesia. Saya ingatkan perikanan atau laut menjadi salah satu sumber daya alam yang tersisa."Sanksi bagi kapal pencuri ikan dengan cara ditenggelamkan dilakukan bukan semata soal penegakan hukum, tetapi awal dari reformasi di sektor kelautan dan perikanan," ujar dia.

Dikatakannya untuk mereformasi sektor kelautan dan perikanan, maka dilakukan langkah pertama yaitu membentuk Satuan Tugas (Satgas) 115. Satgas ini terdiri atas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan."Ujungnya hukum harus keadilan. Untuk itu komunitas hukum perlu keberpihakan," kata dia.

Illegal fishing, kata dia, bukan hanya permasalahan pencurian ikan saja tetapi juga adanya kejahatan kriminal lainnya. Sampai ada juga yang membawa satwa yang dilindungi seperti burung kakatua. Lebih lanjut ia menekankan pentingnya sektor maritim bagi negara dan berencana menjadikan kapal-kapal penangkap ikan yang ditenggelamkan sebagai monumen pemberantasan praktik pencurian ikan."Pencurian ikan pun merupakan kejahatan luar biasa yang telah mengakar sejak lama," kata dia.

Salah satu kapal yang telah dikaramkan dan menjadi monumen penumpasan praktik pencurian ikan adalah MV Viking. Sebagaimana diketahui, kapal penangkap ikan yang berukuran 1.322 GT (gross tonnage) itu merupakan kapal yang tanpa kebangsaan (stateless vessel) yang telah lama melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di berbagai belahan dunia. Ant

BERITA TERKAIT

Menteri Dalam Negeri - Dana Kelurahan untuk Pemerataan Pembangunan

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Dana Kelurahan untuk Pemerataan Pembangunan  Badung, Bali - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan rencana…

MMI Luncurkan Produk RDPT dan KIK-DINFRA - Targetkan Dana Kelola Rp 61 Triliun

NERACA Jakarta – Pasca merilis produk investasi alternatif yakni Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) dan Reksa Dana Pendapatan…

Ekonomi Pasar dan Pancasila

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Setelah amandemen UUD 1945 terakhir, dialektika ekonomi Indonesia berada dalam masa vakum karena…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengawasan Pemilu Jadi Prioritas KY Pada 2019

Pengawasan Pemilu Jadi Prioritas KY Pada 2019 NERACA Bogor - Pengawasan pengadilan tindak pidana Pemilu menjadi program prioritas nasional yang…

Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar

Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementrian…

Irwandi Tanggapi Bukti KPK Dalam Sidang Praperadilan

Irwandi Tanggapi Bukti KPK Dalam Sidang Praperadilan NERACA Jakarta - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf melalui kuasa hukumnya memberi tanggapan…