Menteri Kelautan dan Perikanan - Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Depok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan untuk menertibkan kapal-kapal pencuri ikan tidaklah mudah, dan melawan mafianya jangan dengan cara-cara yang normatif.

Hal tersebut dikatakan Menteri Susi dalam kuliah umumnya di Aula Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Selasa (17/10), dengan tema bertema Keamanan Maritim dan Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Ia mengatakan kita harus membaca situasi kondisi perikanan Indonesia. Saya ingatkan perikanan atau laut menjadi salah satu sumber daya alam yang tersisa."Sanksi bagi kapal pencuri ikan dengan cara ditenggelamkan dilakukan bukan semata soal penegakan hukum, tetapi awal dari reformasi di sektor kelautan dan perikanan," ujar dia.

Dikatakannya untuk mereformasi sektor kelautan dan perikanan, maka dilakukan langkah pertama yaitu membentuk Satuan Tugas (Satgas) 115. Satgas ini terdiri atas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan."Ujungnya hukum harus keadilan. Untuk itu komunitas hukum perlu keberpihakan," kata dia.

Illegal fishing, kata dia, bukan hanya permasalahan pencurian ikan saja tetapi juga adanya kejahatan kriminal lainnya. Sampai ada juga yang membawa satwa yang dilindungi seperti burung kakatua. Lebih lanjut ia menekankan pentingnya sektor maritim bagi negara dan berencana menjadikan kapal-kapal penangkap ikan yang ditenggelamkan sebagai monumen pemberantasan praktik pencurian ikan."Pencurian ikan pun merupakan kejahatan luar biasa yang telah mengakar sejak lama," kata dia.

Salah satu kapal yang telah dikaramkan dan menjadi monumen penumpasan praktik pencurian ikan adalah MV Viking. Sebagaimana diketahui, kapal penangkap ikan yang berukuran 1.322 GT (gross tonnage) itu merupakan kapal yang tanpa kebangsaan (stateless vessel) yang telah lama melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di berbagai belahan dunia. Ant

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Putusan Soal "Presidential Threshold" Jangan Diperdebatkan

Mahfud MD  Mantan Ketua MK Putusan Soal "Presidential Threshold" Jangan Diperdebatkan Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD…

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan

Pengamat: Penenggelaman Kapal Asing Sesuai UU Perikanan NERACA Jakarta - Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan langkah penenggelaman…

Aspek Fundamental dan Perilaku Jadi Penting - BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Jakarta-Reposisi sektor jasa keuangan dalam mendukung perekonomian suatu negara, sudah seharusnya memperhatikan aspek fundamental maupun perilaku. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi memiliki…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua MPR RI - Cegah Pilkada Dari Politik Uang

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Cegah Pilkada Dari Politik Uang Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta semua kalangan…

YLKI: MA Tidak Melihat Data Soal Sepeda Motor

YLKI: MA Tidak Melihat Data Soal Sepeda Motor NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus…

Apkasi Minta Impor Beras Dikaji Serius

Apkasi Minta Impor Beras Dikaji Serius NERACA Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan sikap agar pemerintah pusat…