Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini punya pendapat beda-beda. Tapi intinya, semua merasa menjadi pahlawan karena berhasil ‘memaksa’ Freeport untuk mau mendivestasi sahamnya hingga 51%.

Di tengah eforia sukses memaksa Freeport mendivestasi 51% sahamnya, tiba-tiba surat bos Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson beredar ke publik. Isinya, Freeport menolak mekanisme divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, lho…

Untuk merayu agar Freeport tidak ngambek, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) buru-buru berencana menerbitkan aturan yang meringankan pajak petambang asal Amerika itu. Jika dalam skema Kontrak Karya (KK) Freeport kena pajak penghasilan badan (PPh) 35%, dalam beleid yang rencananya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), pajak itu diturunkan menjadi 25%.

Apa yang dilakukan Sri jelas bertabrakan dengan konstitusi, khususnya pasal 23 A. Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Maksudnya, pajak bukan ditentukan dengan PP atau aturan lain yang secara hirarki di bawah UU.

Keringanan perpajakan bagi Freeport juga melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi begitulah Sri, kalau untuk menyenangkan asing, seolah apa saja bisa dilakukan, termasuk melanggar konsititusi dan UU. Bukan main!

Semangat Sri memberi keringanan pajak bagi perusahaan asing juga berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap rakyat. Kepada rakyatnya sendiri, dia dikenal sangat galak dalam memalak pajak. Di kepalanya hanya ada pikiran-pikiran apa saja dan apa lagi yang bisa dihisap dari rakyat.

Kalau saja dia mau bersikap, setidaknya, sama galaknya terhadap Freeport sebagaimana kepada rakyatnya sendiri, mungkin ceritanya bakal lain lagi. Perusahaan asal Amerika ini diketahui banyak melanggar aturan. Mulai dari soal kerusakan lingkungan, menyogok pejabat pemerinah, tidak melaksanakan kesepakatan membuatsmelterhingga membuat urusan divestasi saham jadi ribet dan berbelit-belit.

BERITA TERKAIT

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks NERACA Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI perlu bersinergi dengan media untuk…

Japnas: Produk Lokal Perlu Dukungan Pemkot Bandung

Japnas: Produk Lokal Perlu Dukungan Pemkot Bandung NERACA Bandung - Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) menyatakan para pengusaha di level mikro…

Mengurangi Tekanan Rupiah, Surplus Perdagangan Perlu Dijaga

        NERACA   Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya meminta pemerintah terus meningkatkan surplus neraca perdagangan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pergerakan Modal, Akuisisi dan Merger

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Ketika kekuasaan bersatu dan bekerjasama dengan pengendali modal global membangun perekonomian…

Bencana dan Infrastruktur

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Bencana beruntun yang terjadi di republik ini menyisakan…

Reksadana Syariah, Siapa Mau?

Oleh : Agus Yulaiwan  Pemerhati Ekoomi Syariah Bisnis syariah sebenarnya ragam jenisnya, namun  di Indonesia sejauh ini dikenal hanya lembaga…