Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini punya pendapat beda-beda. Tapi intinya, semua merasa menjadi pahlawan karena berhasil ‘memaksa’ Freeport untuk mau mendivestasi sahamnya hingga 51%.

Di tengah eforia sukses memaksa Freeport mendivestasi 51% sahamnya, tiba-tiba surat bos Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson beredar ke publik. Isinya, Freeport menolak mekanisme divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, lho…

Untuk merayu agar Freeport tidak ngambek, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) buru-buru berencana menerbitkan aturan yang meringankan pajak petambang asal Amerika itu. Jika dalam skema Kontrak Karya (KK) Freeport kena pajak penghasilan badan (PPh) 35%, dalam beleid yang rencananya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), pajak itu diturunkan menjadi 25%.

Apa yang dilakukan Sri jelas bertabrakan dengan konstitusi, khususnya pasal 23 A. Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Maksudnya, pajak bukan ditentukan dengan PP atau aturan lain yang secara hirarki di bawah UU.

Keringanan perpajakan bagi Freeport juga melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi begitulah Sri, kalau untuk menyenangkan asing, seolah apa saja bisa dilakukan, termasuk melanggar konsititusi dan UU. Bukan main!

Semangat Sri memberi keringanan pajak bagi perusahaan asing juga berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap rakyat. Kepada rakyatnya sendiri, dia dikenal sangat galak dalam memalak pajak. Di kepalanya hanya ada pikiran-pikiran apa saja dan apa lagi yang bisa dihisap dari rakyat.

Kalau saja dia mau bersikap, setidaknya, sama galaknya terhadap Freeport sebagaimana kepada rakyatnya sendiri, mungkin ceritanya bakal lain lagi. Perusahaan asal Amerika ini diketahui banyak melanggar aturan. Mulai dari soal kerusakan lingkungan, menyogok pejabat pemerinah, tidak melaksanakan kesepakatan membuatsmelterhingga membuat urusan divestasi saham jadi ribet dan berbelit-belit.

BERITA TERKAIT

Freeport Setor Devidien Rp1,4 triliun

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendapatkan dividen dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp1,4 triliun pada 2017, setelah…

Perlu Revitalisasi BMT

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Keberadaan dari  Baitulmaal Waa Tanwil (BMT) memberikan sebuah kekuatan ekonomi bagi bangsa ditengah…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Gaduh Pilkada Serentak

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi   Dosen Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Solo Konflik pilkada serentak telah dimulai dan beralasan…

Perlu Revitalisasi BMT

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Keberadaan dari  Baitulmaal Waa Tanwil (BMT) memberikan sebuah kekuatan ekonomi bagi bangsa ditengah…

Ketimpangan adalah (bukan) Pilihan

  Oleh: Rusli Abdulah Peneliti INDEF   Tidak bisa dipungkiri, ketimpangan adalah sebuah pilihan kebijakan yang terkadang secara sadar diambil…