Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini punya pendapat beda-beda. Tapi intinya, semua merasa menjadi pahlawan karena berhasil ‘memaksa’ Freeport untuk mau mendivestasi sahamnya hingga 51%.

Di tengah eforia sukses memaksa Freeport mendivestasi 51% sahamnya, tiba-tiba surat bos Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson beredar ke publik. Isinya, Freeport menolak mekanisme divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, lho…

Untuk merayu agar Freeport tidak ngambek, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) buru-buru berencana menerbitkan aturan yang meringankan pajak petambang asal Amerika itu. Jika dalam skema Kontrak Karya (KK) Freeport kena pajak penghasilan badan (PPh) 35%, dalam beleid yang rencananya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), pajak itu diturunkan menjadi 25%.

Apa yang dilakukan Sri jelas bertabrakan dengan konstitusi, khususnya pasal 23 A. Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Maksudnya, pajak bukan ditentukan dengan PP atau aturan lain yang secara hirarki di bawah UU.

Keringanan perpajakan bagi Freeport juga melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi begitulah Sri, kalau untuk menyenangkan asing, seolah apa saja bisa dilakukan, termasuk melanggar konsititusi dan UU. Bukan main!

Semangat Sri memberi keringanan pajak bagi perusahaan asing juga berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap rakyat. Kepada rakyatnya sendiri, dia dikenal sangat galak dalam memalak pajak. Di kepalanya hanya ada pikiran-pikiran apa saja dan apa lagi yang bisa dihisap dari rakyat.

Kalau saja dia mau bersikap, setidaknya, sama galaknya terhadap Freeport sebagaimana kepada rakyatnya sendiri, mungkin ceritanya bakal lain lagi. Perusahaan asal Amerika ini diketahui banyak melanggar aturan. Mulai dari soal kerusakan lingkungan, menyogok pejabat pemerinah, tidak melaksanakan kesepakatan membuatsmelterhingga membuat urusan divestasi saham jadi ribet dan berbelit-belit.

BERITA TERKAIT

Meningkatkan Daya Saing SDM Industri Dengan Program Vokasi

NERACA Kediri - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan lemahnya daya saing industri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah Sumber Daya…

Walikota Sukabumi Terpilih Ekspos Program Quick Wins

Walikota Sukabumi Terpilih Ekspos Program Quick Wins  NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi M. Muraz terpilih untuk mengekspos program quick wins…

Saatnya Reformasi Program Bantuan Sosial - LAPORAN BANK DUNIA TERBARU

Jakarta-Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengungkapkan, bahwa reformasi program bantuan sosial yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Terus Hisap Dana Rakyat - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Yang terbaru, guna menutup penerimaan pajak yang jeblok (sampai akhir September masih kurang sekitar Rp500 triliun), maka pemerintah kembali memalaki…

Reformasi Integritas Aparatur Negara

  Oleh: Yanti Mayasari Ginting Indef School of Political Economy Tidak ada yang meragukan bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar…

Globalisasi, Demokratisasi, Liberalisasi, dan Digitalisasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Empat kata yang menjadi judul tulisan ini telah menjadi realitas yang…