Efektif, Penyaluran Dana Bergulir di Yogyakarta

NERACA

Yogyakarta - Upaya pembangunan manusia Indonesia agar lebih produktif terus dilakukan pemerintah. Salah satu di antaranya adalah dengan meningkatkan dan memajukan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan cara mempermudah akses perbankan, memberi layanan kredit usaha dan menyalurkan pinjaman melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

Sejak 2008 sampai saat ini, LPDB KUMKM sudah menyalurkan dana bergulir ke seluruh Indonesia sebesar Rp8,49 triliun kepada 4.298 mitra KUKM.“Dengan bunga yang sudah rendah itu, tidak ada alasan bagi penerima dana bergulir untuk tidak bisa mengembalikan. Kalau masih terjadi juga, itu namanya moral hazard”, tegas Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Selasa (17/10).

Lantas, bagaimana penyaluran dana bergulir di DI Yogyakarta? Di provinsi ini, sejak 2008 LPDB KUMKM sudah menyalurkan sebesar Rp249,28 miliar kepada 132 mitra KUKM. Beberapa Baitul Maal wa Tamwil atau BMT (lembaga keuangan Islam mikro atau Koperasi Syariah) di Yogyakarta terbukti efektif dalam menyalurkan dana bergulir ke anggotanya.

Sebut saja, BMT Beringharjo, yang pernah menerima dana bergulir dari LPDB KUMKM sebesar Rp1 miliar (2006) dan Rp8 miliar (2014). Direktur BMT Beringharjo Mursida Rambe menjelaskan, setelah mendapat permodalan dana bergulir, kinerja BMT Beringharjo yang sudah berusia 23 tahun terus meningkat.

Saat ini, dengan jumlah anggota sebanyak 11 ribu orang, sudah memiliki aset sebesar Rp148 miliar. Selain itu, BMT Beringjarjo sudah memiliki 17 kantor cabang di lima provinsi (Jabar, Jatim, Jateng, Banten, dan Yogyakarta), dengan total karyawan sebanyak 140 orang."Selain dari LPDB, kita tidak pernah memakai dana perbankan untuk bisa berkembang seperti sekarang. Motto kita adalah dari kita untuk kita", kata Mursida.

Tak hanya itu, lanjut Mursida, BMT Beringharjo tidak sekadar menyalurkan kredit kepada anggotanya. Tapi juga melakuka  pendampingan bagi pedagang."Para pedagang tidak hanya memerlukan kredit, tapi juga pendampingan agar usahanya terjaga dan terus berkembang. Mereka butuh pendampingan dari kita", papar Mursida.

BMT Beringharjo juga melakukan kegiatan keliling Pasar Beringharjo dengan tujuan melakukan edukasi perkoperasian kepada sekitar 7000 pedagang pasar.“Oleh karena itu, saya berharap LPDB memiliki rekam jejak mana koperasi-koperasi yang baik dan mana yang abal-abal. Jangan digebyah-uyah semuanya tidak baik dan tidak memiliki komitmen. Kami berpandangan, komitmen kita ke LPDB harus lancar, agar bisa berkembang untuk koperasi lainnya”, tukas Mursida.

Terkait agunan 100% fixed asset, Mursida meminta aturan itu sedikit lebih diperlunak. Pasalnya, banyak BMT di Yogyakarta berkategori baik tapi tidak memiliki jaminan berupa asset untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB KUMKM.“Bila memakai 100% agunan itu pendekatan bank. Harusnya cukup standar kesehatan koperasi sebagai dasar. Insya Allah, kewajiban kita ke LPDB akan selesai pada awal 2019. Kita pasti akan ambil lagi, karena kita memang membutuhkan dana besar yang murah, terutama tiga bulan menjelang Ramadan dan Lebaran”, kata Mursida.

Sementara itu, General Manager KSSU BMT Mitra Usaha Mulia Madiyono mengungkapkan bahwa pihaknya dua kali menikmati aliran dana bergulir dari LPDB KUMKM, yaitu pada 2010 sebesar Rp1 miliar dan pada 2015 sebesar Rp2 miliar.“Penggunaan dana dari LPDB KUMKM untuk modal kerja dalam rangka memenuhi pembiayaan kepada anggota BMT Mitra Usaha Mulia yang berlokasi di Pasar Tempel Yogyakarta”, kata Madiyono.

Hasilnya, BMT Mitra Usaha Mulia yang mulai beroperasi pada 1 Maret 1996 dengan modal awal Rp600 ribu, kini sudah memiliki total aset tak kurang dari Rp21,8 miliar (2016) dengan jumlah anggota ribuan yang mayoritas merupakan pedagang di Pasar Tempel.“Kita memiliki beberapa misi, yaitu misi penguatan modal sendiri, penyadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, mengembangkan potensi umat agar mampu berperan dan berkiprah dalam program pemberdayaan umat, ikut serta membantu program pengentasan kemiskinan khususnya di kalangan umat Islam, serta membantu para pengusaha kecil dan kecil bawah yang sulit mendapatkan modal”, tandas Madiyono.

Tiga Kali

Sedangkan Ketua BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) M Ridwan menjelaskan bahwa pihaknya sudah tiga kali memperoleh dana bergulir dari LPDB KUMKM, yaitu pada 2011 sebesar Rp1 miliar, pada 2012 sebesar Rp5 miliar, dan pada 2016 sebesar Rp6 miliar.“Selain itu, pada 2010-2011, kita juga pernah mendapat bantuan Program Sarjana Wirausaha sebesar Rp500 juta dari LPDB KUMKM”, kata Ridwan seraya menyebutkan KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri yang didirikan pada tahun 1996 merupakan lembaga keuangan dengan pola bagi hasil yang didirikan dan dimiliki masyarakat.

Saat ini, BMT BIF yang berlokasi di Rejowinangun Yogyakarta sudah mampu mencetak aset sebesar Rp78,5 miliar dengan 11 kantor cabang di Yogyakarta, dan memiliki 36 ribu anggota aktif yang mayoritas merupakan pelaku UKM. Rinciannya, 66% diantaranya UKM yang bergerak di sektor perdagangan. Sisanya, para UKM yang bergerak di sektor peternakan, pertanian, kerajinan, jasa, dan industri.“Untuk menggenjot ekspansi pembiayaan, kami menggunakan dana LPDB karena terbilang murah. Oleh karena itu, apapun itu yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Itu komitmen kami”, tegas Ridwan.

Ridwan mengakui, didirikannya BMT BIF karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabene suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna.”Keprihatinan ini mendorong niat kami untuk segera meralisasikan berdirinya KSPS BMT BIF”, imbuh Ridwan.

Pada prinsipnya, usaha KSPS BMT BIF dibagi menjadi dua yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan bisnis (Baitul Tamwil ). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan bea siswa.

Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan sistem bagi hasil. Mohar/Rin