Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan orang miskin dan kaya (gini ratio), maupun inflasi tercatat mencapai hasil yang positif.

Tidak hanya itu. Hasil survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. "Dari 2015 hingga 2017, kepuasan publik terhadap pemerintahan pak Jokowi meningkat," tegas peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Selasa (17/10).

Survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 3,1 persen serta tingkat kepercayaan 95%.

Kepuasan publik terbesar, menurut survei tersebut, terjadi pada bidang ekonomi, hukum dan maritim. Meski ekonomi keluarga dalam tiga tahun terakhir memang tidak mengalami peningkatan yang signifikan, pembangunan infrastruktur yang terekspos dan diketahui publik mendorong kepuasan publik di sektor ekonomi.

Di bidang hukum, publik optimis pemerintah berkomitmen dalam penegakan hukum misalnya memperkuat KPK, mendorong reformasi Polri hingga memberantas mafia peradilan. Sedangkan di sektor maritim, pembangunan tol laut hingga memperkuat pertahanan maritim memicu kepuasan publik yang tinggi.

Dari sudut indikator makroekonomi selama tiga tahun, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, gini ratio, semuanya positif. Ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, antara lain diindikasikan pertumbuhan ekonomi masih positif. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan menjadi 4,88% di 2015. Kemudian mulai membaik atau pulih di 2016 dengan capaian pertumbuhan 5,02%. Sementara hingga semester I-2017, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01% dan targetnya sebesar 5,2% pada 2017.

Wujud ekonomi tumbuh juga terlihat dari realisasi pertumbuhan investasi sebesar 46% dalam kurun waktu tiga tahun. Pemerintah telah meraup investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1.494,9 triliun sejak 2016 hingga semester I-2017.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengungkapkan, capaian investasi pada 2012 mencapai Rp 313 triliun. Realisasi ini terusmeningkat di era pemerintahan Jokowi. Pada 2014, pemerintah meraup investasi sebesar Rp 463 triliun. Jumlah ini terus naik menjadi Rp 545 triliun pada 2015 dan sebesar Rp 613 triliun pada 2016. Sementara, realiasi investasi hingga semester I-2017 sebesar Rp 336,7 triliun dari target Rp 678,8 triliun hingga akhir 2017.

Menariknya lagi, pertumbuhan investasi di Kalimantan serta Papua dan Maluku masing-masing mencapai 41% dan 23% dengan nilai investasi Rp 198 triliun dan Rp 66,1 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 441.385 orang dan 274.031 tenaga kerja. Sementara total realisasi PMA dan PMDN selama periode 2015 hingga semester I-2017 tercatat Rp 1.494,9 triliun telah menyerap 3,37 juta tenaga kerja. Sedangkan jumlah proyek mencapai 75.801 proyek.

Adapun kebijakan publik lainnya yang cukup signifikan dalam tiga tahun, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fenomenal mulai dari mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembangunan infrastruktur sampai pemerataan ekonomi, seperti distribusi sertifikat tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Kebijakan lainnya yang sudah dikeluarkan pemerintah, adalah kebijakan sektoral. Pemerintah fokus pada peningkatan daya saing industri nasional, ekspor, dan investasi guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui 16 paket kebijakan ekonomi. Jelas, hal ini menunjukkan pembangunan yang dirancang pemerintah cukup seimbang dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat Indonesia.

BERITA TERKAIT

Bappeda Banten Minta OPD Laporkan Kinerja Melalui Simral

Bappeda Banten Minta OPD Laporkan Kinerja Melalui Simral NERACA Serang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten mendesak organisasi…

Komitmen Jokowi Meramahkan Para Difabel Indonesia

    Oleh:  Marten Marino, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Perhelatan bergengsi para difabel telah resmi ditutup dengan acara closing ceremony…

IMF- WB 2018 : Diusulkan Zaman SBY, Dijalankan Zaman Jokowi

  Oleh: Hasan Zebua, Pengamat Masalah Ekonomi   Berbicara tentang suatu program, tidak mungkin program itu dibuat tanpa ada manfaat…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Utang untuk Kegiatan Produktif

Berita tentang semakin membengkaknya utang negara membuat rakyat khawatir dan resah. Belakangan ini berbagai pendapat mengenai permasalahan ini santer diperbincangkan.…

Inkonsistensi Kebijakan Strategis

Ketika menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga BBM untuk premium (bersubsidi) akan dinaikkan dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per…

Perlu Tidak Impor Beras?

Persoalan lama kembali muncul di tengah kesibukan masyarakat menjelang Lebaran tahun ini. Perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan dan Perum…