Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

NERACA

Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Waki Presiden Jusuf Kalla, setidaknya ada tiga hal yang menjadi nilai plus kabinet kerja khususnya dibidang ekonomi. Ketiga hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution antara lain pembangunan sektor infrastruktur, pengendalian harga pangan dan penerapan bantuan sosial. “Infrastruktur ini yang pasti dirasakan banyak orang karena menyangkut konektivitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (17/10).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya bisa mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, tetapi juga menjadi fondasi untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Pembangunan infrastruktur tersebut, misalnya, menyangkut proyek strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, dan kawasan industri.

Kemudian, Darmin juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini lebih mampu mengendalikan harga pangan sekaligus menjaga pasokan pangan, terutama beras. Pengendalian harga pangan juga tercermin dari laju inflasi Indonesia yang bergerak ke arah di bawah empat persen. Inflasi pangan dari tahun ke tahun juga lebih terkendali sejalan dengan perkembangan jumlah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Jika di 2014 mencapai 8,36 persen maka perlahan turun. Di 2015, tingkat inflasi menjadi 3,35 persen. Di 2016, tingkat inflasi menjadi 3,02 persen. Lalu di Agustus 2017, tingkat inflasi terkendali di posisi 3,62 persen. Hal itu mempengaruhi pengangguran yang turun 0,12 persen dari Februari 2016 ke Februari 2017.

Kemudian, lanjut Darmin, pencapaian penting berikutnya yaitu mengenai bantuan sosial yang dinilai semakin terarah, tepat sasaran, dan memanfaatkan kartu dalam pemberian bantuannya. Salah satu bantuan sosialnya yaitu program dana desa. Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat terus meningkat. Pada 2015, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp20,76 triliun, lalu di 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun, kemudian di 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp60 triliun.

Perlu Pembenahan

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan salah satu halnya yaitu soal ketimpangan sosial. Pria yang akrab disapa Kecuk ini mengungkapkan, jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, selama tiga tahun terakhir trennya cukup positif, meski sebenarnya belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. “Kalau lihat capaiannya bagus. Pertumbuhan ekonomi ya, dibandingkan 2014 bagus, 5,01 persen. Tetapi harus diakui belum sesuai target. Jadi ke depan masih banyak yang perlu dibenahi,” ujar dia.

Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 28 juta orang pada Maret 2016 menjadi 27,76 juta orang pada September 2016. Namun, hal tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. "Dari kemiskinan juga menunjukkan hasil ada penurunan. Meskipun belum secepat yang diharapkan, sehingga masih perlu penajaman di beberapa program penanggulanan kemiskinan. Pembangunan manusia secara umum membaik," kata dia.

Meski demikian, masih ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dalam 2 tahun sisa masa jabatannya. Contohnya yaitu menyelesaikan masalah ketimpangan, yang tidak hanya antar lapisan masyarakat, tetapi juga antardaerah. Beruntung, salah satu program andalan pemerintah yaitu pemerataan pembangunan. “Ketimpangan masih menjadi sebuah tantangan besar. Tidak hanya ketimpangan antar lapisan masyarakat, tetapi juga ketimpangan antar daerah yang oleh Pak Presiden berusaha dibenahi dengan pembangunan infrastruktur. Untuk pertama kalinya kita membangun infrastruktur besar-besaran di daerah timur dan itu sesuatu yang bagus, tentunya kita harap ke depan akan lebih bagus," tandas dia. bari

BERITA TERKAIT

Agar Bisa Bersaing, Harga EBT Diminta Kompetitif

    NERACA   Jakarta - Pendiri Indonesian Energy and Enviromental Institute (IE2I) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan harga…

PKL dan Angkot Hambat Pejalan Kaki

Hampir setiap jam kerja pagi maupun malam hari, penumpang KRL Commuterline setelah turun di stasiun Bekasi sering sulit berjalan kaki…

Alasan Bunga Murah, LPDB Jadi Incaran Koperasi dan UKM

Alasan Bunga Murah, LPDB Jadi Incaran Koperasi dan UKM NERACA Semarang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit kepada…

DANA TRANSFER DAERAH MENINGKAT - Ironis, Kelola Anggaran Daerah Belum Efektif dan Efisien

Jakarta – Sejak otonomi daerah digulirkan, kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah menjadi harapan besar bagi pemerintah pusat bisa…

Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada program amnesti pajak jilid II, karena pelaksanaan perubahan Peraturan…