Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

NERACA

Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif terbatas bila dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, dangan devisa dari sektor pariwisata sepanjang tahun lalu mencapai 11,3 miliar dolar AS, masih jauh dibandingkan Thailand yang mencapai 49,9 miliar dolar AS dan juga negara tetangga Malaysia 18,1 miliar dolar AS.

"Kalau dibandingkan dengan negara lain yan jumlah turisnya tiga kali lipat kita seperti Thailand, jumlah turis yang masuk 27-30 juta dibanding kita tahun lalu 12 juta. Tahun ini mudah-mudahan 15 juta," ujar Mirza saat acara bertema "Regional Investment Forum (RIF)" di Padang, seperti dikutip Antara, Senin (16/10).

Dengan semakin bertambahnya jumlah turis mancanegara yang masuk ke Indonesia, lanjut Mirza, maka diharapkan jumlah cadangan devisa juga akan meningkat. "Kalau kita 12 juta turis, tahun ini bisa 15 juta turis, lalu dua tahun ke depan bisa 20 juta turis, bisa double, ya tentu jumlah devisa masuk akan lebih banyak," katanya.

Potensi devisa dari sektor pariwisata sendiri diperkirakan mencapai Rp260 triliun, artinya sektor tersebut akan menjadi penghasil devisa terbesar bagi Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), peranan sektor pariwisata terus menunjukkan kecenderungan kenaikan yang positif. Pada periode 2013, sumbangan sektor pariwisata tercatat mencapai 602 juta dolar AS atau menyumbangkan 1,45 persen dari total investasi nasional.

Pada semester I 2017, sumbangan sektor pariwisata mencapai 929 juta dolar AS atau 3,67 persen dari total investasi nasional, artinya angka yang dicapai itu bila dibandingkan dengan total investasi nasional kenaikannya mencapai 1,5 kali lipat.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan, potensi devisa dari sektor pariwisata, diperkirakan mencapai angka Rp260 triliun. Sektor ini akan menjadi penghasil devisa terbesar bagi Indonesia di masa akan datang. “Saat ini, prioritas kita menyiapkan atraksi, amenitas atau sarana dan prasarana, dan aksesibilitas. Terutama untuk 10 Bali Baru yang terhampar dari Danau Toba di Sumatera Utara hingga ke Morotai Maluku Utara,” kata Arief.

Investasi, lanjut Arief, sangat diperlukan bagi sektor pariwisata karena hal tersebut,menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap pertumbuhan yang dicapai oleh sektor pariwisata. Juga dapat menjadi pengubah permainan di tengah persaingan negara-negara untuk menarik Wisatawan.

Untuk diketahui, kegiatan Regional Investment Forum ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan sektor kepariwisataan. Hingga tahun 2019 mendatang, Pemerintah menargetkan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta per tahun. Serta, wisatawan nusantara 275 juta orang. Dari sektor ini, Pemerintah memperkirakan jumlah devisa yang dihasilkan mencapai Rp260 triliun.

BERITA TERKAIT

BEI Masih Nunggu Kesiapan Vendor Anggota Bursa - Soal Perubahan Settlement T+2

NERACA Jakarta – Terobosan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memacu daya saing industri pasar modal dengan memangkas waktu penyelesaian…

Akses Perhutanan Sosial Lahan Gambut Masih Kurang

Akses Perhutanan Sosial Lahan Gambut Masih Kurang NERACA Jakarta - Hasil riset Konsorsium Geodata Nasional (GDN) di sejumlah desa di…

Harga Beras Medium Naik, Masih Perlu Impor?

  NERACA Jakarta - Dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium dalam tercatat terus…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Konsumen FMCG Mulai Perhatikan Media Digital

      NERACA   Jakarta – Perusahan riset Kantar Worldpanel menyatakan bahwa lanskap media di Indonesia telah mengalami perubahan.…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…