Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung tidak perlu berpesta pora merayakan kemenangan dan tak perlu juga larut dalam euforia, karena tantangan kerja nyata mereka sudah di depan mata. Artinya, Anies-Sandi saatnya harus bergerak cepat, progresif, berani ambil risiko dalam koridor hukum, dan ketaatan pada aturan.

Beberapa catatan penting terkait dengan dimulainya masa jabatan Anies-Sandi. Yang paling utama harus dilakukan adalah menunjukkan secara serius niat baik (good will) dan niat politik (political will) untuk menjembatani semangat rekonsiliasi warga DKI yang sebelumnya terpolarisasi sedemikian rupa akibat perbedaan pandangan dan pilihan politiknya. Ingat, para pendukung Ahok-Djarot tak bisa diabaikan begitu saja, mengingat jumlah pemilih dengan karakteristik strong voters pada pasangan ini tampak jelas adanya sejak prosesi pilkada hingga saat ini.

Anies-Sandi harus mampu menyakinkan dan merangkul mereka, agar tidak ada lagi pengotak-ngotak kan, tidak ada konflik, dan mereka sepakat bahwa gubernur dan wakil gubernur baru akan menjadi pemimpin semua warga DKI apapun kelompok, agama, etnik, dan pilihan politiknya.

Karena itu, kita ingat saat Pilkada DKI beberapa waktu lalu pekat dengan isu yang beririsan dengan SARA, maka gubernur dan wakil gubernur terpilih sekarang memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk mengagendakan sejumlah program serta aktivitas rekonsiliasi dan meneguhkan ulang semangat keberagaman. Besarnya pendukung dan pemilihAhok seharusnya dapat menjadi berkah untuk Anies- Sandi. Mereka bisa menjadi pengawas kinerjanya selama menjabat sebagai pemimpin DKI.

Tentu saja pengawasan yang akan dilakukan oleh banyak pihak, dan capaian Anies-Sandi akan selalu dikomparasikan dengan apa yang sudah dilakukan Ahok-Djarot. Artinya, Anies-Sandi harus fokus bekerja dan merealisasikan sejumlah janji kampanyenya dengan program yang dirasakan publik, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Ada lagi kata kunci penting dalam kepemimpinan di DKI adalah komunikasi strategis secara vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal adalah efektivitas komunikasi politik dan komunikasi organisasi dengan pemerintahan pusat. Kerja birokrasi DKI juga tak bisa dilepaskan begitu saja dari keberadaan arah, orientasi, dan kepentingan politik serta ekonomi pemerintahan pusat. Contohnya, penanganan reklamasi Jakarta Utara perlu harmonis dengan pemerintahan pusat.

Anies-Sandi yang menolak reklamasi dalam janji kampanyenya harus berkomunikasi dalam koridor organisasi birokrasi dengan pemerin tahan pusat menyangkut sejumlah kebijakan yang telah ada soal reklamasi tersebut. Selain itu, juga wajib mengefektifkan komunikasi politik guna menguatkan niat tersebut agar tak lumpuh layu sebelum berkembang menjadi kenyataan.

Komunikasi vertikal lainnya yang perlu dijaga dengan baik, adalah antara Anies-Sandi dengan jajaran sekitar ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan sejumlah pihak lain yang terkait dan bekerja di lingkungan Pemprov DKI. Reformasi birokrasi tidak cukup diselesaikan dengan retorika belaka.

Pemimpin baru Jakarta perlu upaya nyata dalam menata tiga sektor utama reformasi birokrasi, yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses), dan sumber daya manusia PNS. Problemnya, budaya kinerja belum terbangun, organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, banyak SDM tidak kompeten, kewenangan yang kerap tidak jelas, pelayanan publik yang masih buruk, serta pola pikir yang rule based sehingga organisasi kaku bergerak.

Untuk komunikasi horizontal perlu dilakukan minimal kepada simpul strategis. Pertama, komunikasi politik dengan pemda sekitar yang kerap kali menjadi penyangga Jakarta seperti kabupaten dan kota Bekasi, Tangerang, Bogor, dan lainnya. Karena masalah di Jakarta mustahil dapat diselesaikan tanpa melibatkan komunikasi untuk menyusun langkah bersama dengan pemda-pemda sekitarnya. Kedua, komunikasi dengan DPRD yang menjadi mitra sejajar dalam domain pemerintahan daerah. Ketiga, berkomunikasi dengan simpul-simpul warga secara intens dan berkelanjutan. Jangan sampai komunikasi dengan warga hanya sebatas kampanye dan perebutan lumbung suara. Butuh komitmen kuat untuk memastikan janji Anies- Sandi membuat warga Jakarta lebih bahagia dan nyaman. Semoga!

BERITA TERKAIT

Di COP24, Indonesia Pertegas Komitmen Perubahan Iklim

Di COP24, Indonesia Pertegas Komitmen Perubahan Iklim NERACA Katowice, Polandia - Indonesia pertegas posisi pentingnya bagi mengatasi dampak perubahan iklim…

Pemkab Lebak Komitmen Permudah Perizinan Investasi

Pemkab Lebak Komitmen Permudah Perizinan Investasi NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, selama ini memberikan komitmen kemudahan…

Perancis Komitmen Dukung Pengembangan EBT

    NERACA   Jakarta - Pemerintah Prancis menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target kontribusi EBT…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Jaga Fluktuasi Kurs Rupiah

Meski posisi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS belakangan ini mengalami sedikit penguatan, namun ancaman kemungkinan kurs rupiah melemah…

Dilema Pembangunan Infrastruktur

Program unggulan Presiden Jokowi selama periode 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Kita melihat pembangunan berlangsung masif di seluruh Indonesia, namun banyak…

Waspadai Pujian IMF

Belum lama ini sejumlah pejabat teras International Monetary Fund (IMF) menyampaikan pujiannya kepada kondisi perekonomian Indonesia. Seperti yang dilontarkan oleh…