Menyoal Kebijakan Umrah

Oleh: Izzudin Al Farras Adha

Peneliti INDEF

Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya kasus PT First Anugerah Karya Wisata atau lebih dikenal dengan First Travel ke permukaan. Persoalan ini membuat masyarakat menjadi was-was untuk menaruh dananya di biro umrah. Padahal, antusiasme masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah sedang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya visa umrah yang dikeluarkan Kerajaan Saudi Arabia sebanyak 6%, dari 6, 39 juta visa pada tahun 2016 menjadi 6,75 juta visa pada tahun 2017. Data lainnya menunjukkan bahwa sebanyak 717.000 orang Indonesia pada tahun 2015 menunaikan ibadah umrah. Sedangkan pada tahun 2016, jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai 818.000 orang.

Dengan angka sebesar itu, Indonesia merupakan negara dengan pengirim jamaah umrah terbesar kedua di dunia setelah negara Pakistan. Artinya, potensi ekonomi dari adanya bisnis travel umrah di masa mendatang semakin cerah meski di sisi lainnya potensi penyimpangan dana umrah seperti kasus First Travel semakin besar pula. Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih ketat untuk melindungi para calon jamaah umrah agar mereka tetap bisa berangkat ke tanah suci dengan perasaan aman dan nyaman.

Saat ini, pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedang menggodok Rancangan UU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. Mereka menargetkan UU bisa selesai pada akhir tahun ini. Namun, sepertinya pemerintah belum belajar banyak dari kasus First Travel diatas.

Salah satu persoalan yang terkait dengan pengelolaan ibadah umrah adalah minimnya aturan terkait umrah di dalam UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam UU tersebut, pasal yang membahas tentang umrah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan haji. Padahal, umrah juga perlu diatur lebih jauh agar mampu mengurangi kemungkinan biro umrah nakal hadir kembali. Artinya, perlu dipisahkan regulasi haji dengan umrah sehingga masing-masing regulasi dapat mengatur lebih jauh dan pada akhirnya mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat luas.

Selain itu, pemerintah dapat pula membuat kebijakan untuk menetapkan harga referensi biaya umrah sehingga masyarakat dapat menentukan harga yang wajar menurut acuan pemerintah. Harga yang ditetapkan pemerintah tersebut dapat diperbaharui secara berkala, misalnya setiap tahun, untuk menyesuaikan dengan nilai tukar, inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau indikator ekonomi lainnya. Dalam formulasi harga referensi tersebut bisa juga dimasukkan variabel harga layanan yang ditetapkan pemerintah Saudi Arabia. Seperti diketahui, ada kecenderungan kenaikan harga layanan umrah, misalnya, adalah kenaikan biaya pengurusan visa yang selama ini naik dan terindikasi akan terus naik kedepannya. Dengan adanya hal-hal diatas, diharapkan masyarakat dapat memilih biro travel dengan rasional dan tidak mudah tergiur iming-iming menyesatkan dari biro travel umrah bodong.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Masih Susun Perpres Kebijakan Satu Data

    NERACA   Jakarta - Pemerintah masih menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Satu Data atau 'One Data…

Menyoal Bahaya "Post-Truth"

Oleh: Budi Setiawanto Bak gayung bersambut dan memiliki "chemistry", berselang dua hari setelah Presiden Jokowi pada Senin (8/1) di Kupang,…

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Gaduh Pilkada Serentak

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi   Dosen Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Solo Konflik pilkada serentak telah dimulai dan beralasan…

Perlu Revitalisasi BMT

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Keberadaan dari  Baitulmaal Waa Tanwil (BMT) memberikan sebuah kekuatan ekonomi bagi bangsa ditengah…

Ketimpangan adalah (bukan) Pilihan

  Oleh: Rusli Abdulah Peneliti INDEF   Tidak bisa dipungkiri, ketimpangan adalah sebuah pilihan kebijakan yang terkadang secara sadar diambil…