APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

NERACA

Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia perlu terus didukung karena secara nyata dapat meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

“KPK akan terus meningkatkan IPK, minimal mendekati Malaysia dan Singapura, tetapi syaratnya tugas KPK jangan banyak diganggu oleh pihak lain apa lagi dituntut untuk dibubarkan,” kata Ketua APPTHI Dr Laksanto Utomo usai bertemu dengan sejumlah pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (13/10).

Dari skala 1 s/d 100 IPK Indonesia pada 2016 masuk skor 37 poin atau masih berada di urutan 90 dari 176 negara yang diteliti lembaga survei internasonial. Malaysia mencapai skor 50 poin, Singapura 90 poin dan Filipina sekitar 30."Dulu Indonesia di bawah Filpina, dan Thailand saat ini sudah di atasnya, karena itu lembaga antirasuah itu perlu didukung oleh semua pihak, khususnya para politisi dari Senayan,” ujar dia.

Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh perguruan tinggi seperti Prof Dr Ade Saptomo, Prof Dr Faisal Santiago dan Prof Dr Mella Ismelina dan Dekan Univ Taruma Negara Dr Ahmad Sudiro, Laksanto kembali menegaskan, kalangan akademisi yang tergabung dalam wadah APPTHI mendukung KPK bukan tanpa alasan.

"Dulu Indonesia pada masa Orde Baru hanya mempunyai anggaran negara sekitar Rp100 triliun. Saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono naik menjadi Rp300 triliun. Saat ini sudah lebih dari Rp2000 triliun. Jika dana segede itu tidak ada lembaga pengawasan yang ketat dan kredibel, sulit akan mewujudkan kesejahteraan rakyat dari anggaran pemerintah itu," kata dia.

Ia menambahkan, korupsi adalah salah satu yang memiskinkan bangsa Indonesia.

Perbaiki Cara Kerja

Sementara itu Prof Faisal Santiago juga mengatakan, APPTHI tidak hanya mendukung keberadaan KPK, tetapi juga mengkritisi cara kerja KPK yang kurang profesional."Saya mengingatkan, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang mendapat kepercayaan dari masyarakat secara luas agar tidak mudah menjadikan seseorang sebagai tersangka sebelum mempunyai alat bukti yang sah dan kuat. Menjadikan seseorang sebagai tersangka karena suap atau merugikan keuangan negara harus jelas," kata dia.

Ia mengatakan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sama halnya dengan mematikan hak perdatanya karena banyak pengaduan ke dirinya, anak dan keluarga tersangka tidak berani keluar rumah bahkan masuk sekolah lantaran malu.

Oleh karenanya, jika seseorang telah dijadikan tersangka, secepatnya harus disidangkan agar ada kepastian hukum dan keadilan. Faisal mengatakan, Ketua KPK Agus Rahardjo memahami kritik itu, karenanya dia berjanji akan memperbaiki sistem di KPK dalam mengeluarkan Surat Printah Penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Faisal juga menyinggung kasus KTP elektronik yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto. Mengutip pendapat Ketua KPK Laude M Syarif, pihaknya tidak sependapat dengan putusan hakim praperadilan, karena hakim meolak bukti yang diajukan. Oleh karena itu, kata dia, KPK akan terus mengejar dengan menunjukkan bukti-bukti lain mengingat korupsi KTP elektronik dilakukan secara "jamaah,". Ant

BERITA TERKAIT

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

KPK Beri Perhatian Khusus Korupsi Sektor Pangan

KPK Beri Perhatian Khusus Korupsi Sektor Pangan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius pada potensi korupsi…

The Fed Dinilai Tak Akan Agresif Naikkan Bunga

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memprediksi Bank Sentral AS The…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…