KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi

KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi

NERACA

Purwokerto - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak masyarakat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membudayakan antikorupsi.

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dalam acara "Ngamen Antikorupsi" di pelataran parkir Stasiun Besar Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu malam (14/10).

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Prasarana PT KAI (Persero) Bambang Eko Martono, Vice President PT KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto Dwi Erni Ratnawati, dan Bupati Banyumas Achmad Husein.

Saat ditemui di sela acara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan "Ngamen Antikorupsi" telah memasuki tahun kedua."KPK sebenarnya ditugaskan tidak hanya untuk menindak orang. Kami ditugaskan ada empat hal lain yang sangat penting dalam pencegahan," kata dia.

Kemudian dalam hal ini, kata dia, KPK juga memonitor semua kehidupan ekonomi, sosial, dan politik serta melakukan pencegahan dan mengoordinasikan apa saja yang perlu dikoordinasikan.

Menurut dia, kereta api merupakan salah satu yang strukturnya bisa menentukan kultur."Budaya kita, peradaban kita sangat banyak ditentukan oleh bagaimana kita membina kereta api. Sejarah bangsa-bangsa besar juga menunjukkan begitu, silakan kalau mau lihat mulai dari negara-negara mana di Eropa sampai di Amerika. Selama ini kita banyak melupakan," jelas dia.

Lalu dia mengatakan KPK datang sekarang untuk menjaga peradaban bangsa ini untuk kemudian bersama-sama membangun Indonesia baru. Menurut dia, kondisi stasiun kereta api yang jauh lebih bersih jika dibanding beberapa puluh tahun lalu merupakan proses pendidikan dan peradaban bangsa Indonesia."Itu tadi, KPK tidak hanya 'nangkepin' orang, ada empat lagi kerja keras yang harus dijaga setiap hari," tegas dia.

Lebih lanjut, Saut juga mengatakan kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia karena tidak berlanjut. Oleh karena itu, kata dia, peradaban dan budaya antikorupsi harus dijaga terus.

Sementara itu, Dirut PT KAI (Persero) Edi Sukmoro menyampaikan terima kasih kepada KPK yang menggelar kegiatan sosialisasi antikorupsi di stasiun-stasiun. Menurut dia, kegiatan sosialisasi di stasiun jauh lebih efektif karena orang-orang yang mendatangi tempat berhentinya kereta api itu memiliki latar belakang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai yang paling rendah hingga tinggi.

"Cara menyampaikannya juga mudah karena kita belajar menyanyi bersama lalu membiasakan. Dari sini kita belajar, mudah-mudahan ini (Ngamen Antikorupsi, red.) bisa terus bisa kami dampingi sampai seluruh stasiun besar bisa dikunjungi," kata dia.

Menurut dia, kereta api merupakan satu-satunya moda transportasi massal di Indonesia yang dalam satu tahun bisa mengangkut 360 juta orang sehingga dapat menjadi kesempatan baik untuk menyosialisasikan budaya antikorupsi.

Acara "Ngamen Antikorupsi" di Stasiun Purwokerto menghadirkan grup band beraliran reggae "Jhony Freedom" yang membawakan lagu-lagu bertemakan kritik sosial. Selain itu, pedangdut asli Banyumas yang tenar melalui ajang pencarian bakat "Bintang Pantura" di salah satu televisi swasta nasional, Iis Susanti alias Susi Banyumas turut mengisi acara "Ngamen Antikorupsi".

Selain kehadiran dua penyanyi tersebut, PT KAI juga menghadirkan komunitas Juguran Kopi yang akan mengenalkan ragam kopi dari tlatah Penginyongan, baik kopi dari Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas hingga Kebumen. Ant

BERITA TERKAIT

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi

CSDS: KPK Buka Partisipasi Publik Berantas Korupsi NERACA Jakarta - Peneliti Center for Strategic Development Studies (CSDS) Drs Sapto Waluyo,…

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring NERACA Pangkalpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Wakil Presiden - Konflik Harus Libatkan Mediator

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Konflik Harus Libatkan Mediator Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan setiap negara atau wilayah berkonflik…

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…