Kemitraan Indonesia-Uni Eropa Didorong Lebih Seimbang

NERACA

Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong perundingan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dapat lebih seimbang untuk kedua belah pihak. Negosiasi ini telah memasuki putaran ketiga yang dilaksanakan di Brussel pada September 2017.

“Kami berharap peraturan-peraturan tersebut dapat menghasilkan keuntungan ekonomis yang terukur, seperti akses pasar yang lebih luas sebagai insentif bagi pihak yang dapat memenuhi kriteria sustainability,” tuturnya seusai bertemu dengan European Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship, and SMEs Elzbieta Bienkowska bersama delegasinya di Jakarta, disalin dari siaran resmi, pekan lalu.

Menperin mengatakan, diperlukan peraturan yang lebih seimbang pada tiga elemen utama di Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa, yaitu akses pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas. “Kami percaya bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Menperin pun memberikan apresiasi terhadap kunjungan Tim Komite Perdagangan Internasional (INTA) parlemen Uni Eropa ke Indonesia pada Mei 2017. Delegasi ini melakukan diskusi dengan koperasi petani kelapa sawit di Riau sekaligus mendengar secara langsung mengenai upaya kerja sama swasta dengan petani kecil dalam pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi pendekatan yang lebih berimbang, bahwa the Commission sudah memberikan respons kepada Resolusi European Parliament pada Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Kami juga berharap pertemuan yang konstruktif antara Indonesia dan Uni Eropa dalam diskusi dan kerja sama terkait kelapa sawit, termasuk skema sertifikasi pembangunan berkelanjutan seperti ISPO,” paparnya.

Dalam upaya negosiasi selanjutnya, Menteri Airlangga membuka peluang kerja sama di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Langkah ini dapat memberikan keuntungan mutual untuk pengembangan IKM di kedua belah pihak. Apalagi, IKM merupakan salah satu pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor industri nonmigas mencapai 34,82 persen pada 2016, dengan jumlah sebanyak 3,6 juta unit usaha menjadi sektor mayoritas atau 90 persen dari total populasi industri nasional,” ungkapnya. Bahkan, hingga saat ini, IKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 8,7 juta orang sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Airlangga menjelaskan, pihaknya tengah mengembangkan program e-Smart IKM yang menyediakan profil IKM, produk dan marketplace secara digital. Pelaksanaan program ini untuk memastikan konsumen mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan cara tercepat dan termudah.

“Kami ingin Indonesia dapat membangun kerja sama dengan Uni Eropa untuk membangun sistem ini. Secara khusus, IKM Indonesia dan Uni Eropa bisa bekerja sama dalam suatu sistem besar,” jelasnya. Oleh karena itu, Indonesia dan Uni Eropa dapat mendorong harmonisasi standar terutama di sektor IKM.

Di bidang investasi nonmigas, Uni Eropa menjadi penanam modal terbesar ke-4 di Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Tiongkok pada tahun 2016, dengan nilai investasi mencapai USD2,6 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya sebesar USD2,26 miliar. Investor dari negara-negara Uni Eropa di Indonesia didominasi, antara lain Belanda, Inggris, dan Perancis dengan tujuan utama investasi ke provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Pada pertemuan tersebut, Menperin didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara serta Direktur Akses Pasar Industri Internasional Kemenperin A. Riyanto. Turut pula hadir Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend.

Di samping itu, Indonesia dan Jepang saling membuka peluang kerja sama di sektor industri dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara. Apalagi, selama ini hubungan bilateral telah terjalin baik hingga lebih dari setengah abad. “Oleh karena itu, kami bersama Pemerintah Prefektur Wakayama sepakat untuk meningkatkan sinergi antara komunitas industri kedua belah pihak agar memanfaatkan bisnis potensial dalam pengembangan di sektor manufaktur,” kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI, Harjanto, seperti dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Hal tersebut disampaikannya pada acara penandatanganan Joint Statement antara Kemenperin RI yang diwakili oleh Harjanto dan Pemerintah Prefektur Wakayama diwakili Director General of Planning Department, Wakayama Prefectural Government of Japan, Ichiro Takase di Kemenperin, Jakarta.

Adapun enam butir cakupan kerja sama yang telah disepakati dalam Joint Statement tersebut, yaitu pertukaran informasi di bidang pengembangan industri dan kerja sama teknik, pelaksanaan kegiatan bersama untuk seminar dan pameran, serta keikutsertaan dalam pameran internasional dan business matching.

Selanjutnya, pertukaran misi bisnis, pertukaran pengetahuan dan tenaga ahli, serta kerja sama di bidang lainnya yang dapat segera diimplementasikan. “Kami juga berharap kepada Konsulat Jenderal Indonesia di Jepang, kiranya dapat menjembatani aktivitas dan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti sesuai yang tertuang dalam Joint Statement tersebut,” ujar Harjanto.

Menurutnya, Jepang merupakan mitra dagang terbesar kedua setelah Tiongkok. Total transaksi antara Indonesia dan Jepang pada triwulan II tahun 2017 mencapai USD14,8 miliar atau naik sebesar 4,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD14,1 miliar.

“Jepang turut berperan dalam memacu pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain melalui bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama di sektor industri,” ujar Harjanto. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, total investasi Jepang di Indonesia mencapai USD19,7 miliar. Sektor industri otomotif, elektronika, serta makanan dan minuman memiliki kontribusi terbesar dari total investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2017. Lebih lanjut, Harjanto menyebutkan, Kemenperin RI aktif melakukan kerja sama dengan beberapa pihak dari Negeri Sakura, di antaranya Japan International.

BERITA TERKAIT

Kapolri - Indonesia Target Investor Global

Jenderal Pol Tito Karnavian  Kapolri Indonesia Target Investor Global Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito…

Lewat Teknologi, Syngenta Ingin Kembangkan Pertanian Indonesia

  NERACA   Jakarta - Terbatasnya lahan pertanian di Indonesia, serta tuntutan akan pangan yang berkualitas menjadi salah satu tantangan…

Pertemuan IMF dan World Bank Bakal Beri Keuntungan untuk Indonesia

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia menyatakan pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berlangsung…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Industri Logam Masih Jadi Andalan Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan industri masih bisa terjaga, karena ditopang dari beberapa pertumbuhan industri seperti…

Perikanan Tangkap - KKP Rampungkan Pengadaan Bantuan Kapal di 2017

NERACA Jakarta – Program pengadaan kapal perikanan tahun 2017 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)…

RI-Norwegia Perkuat Komitmen Kerjasama Akuakultur

NERACA Jakarta - Indonesia dan Norwegia kembali menguatkan komitmen kerjasama di bidang Perikanan Budidaya khususnya pengembangan budidaya laut. Komitmen tersebut…