TPAKD Kota Sukabumi Terbentuk

NERACA

Sukabumi - Otoritas Jasa keuangan (OJK) regional 2 Jawa Barat mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Sukabumi. Pengukuhan tersebut dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

"Sudah jadi tugas kami untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk-produk dan jasa layanan keuangan. Di Kota Sukabumi akses keuangan masyarakatnya sudah sekitar hampir 68% lebih. Tapi yang tingkat literasi atau yang betul-betul paham manfaat dan tujuan produk keuangan itu hanya 38%. Ini artinya masih banyak masyarakat yang tidak paham tujuan dan manfaat membeli produk keuangan itu," terang Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Sarwono, seusai acara pengukuhan TPAKD Kota Sukabumi di Aula Bank Jabar Banten (BJB) Perwakilan Sukabumi, kemarin.

Tujuan dibentuknya TPAKD sendiri, lanjut Sarwono, semata-mata untuk membantu mengedukasi masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan di dunia perbankan maupun di industri jasa keuangan lainnya. Sehingga, ke depan upaya itu bisa memberantas praktik-praktik rentenir bermodus jasa keuangan yang kerap mencekik debiturnya."Kasihan jika selama ini dunia perbankan atau industri keuangan lainnya hanya menyasar debitur-debitur yang sudah mapan saja. Bagi yang belum punya akses keuangan, mereka akan semakin terpinggirkan sehingga usahanya jadi mandek," tegasya. 

Jika kondisi di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang tingkat literasi dan inklusinya rendah, berarti OJK harus mencari solusi untuk meningkatkannya. Semakin masyarakat paham dengan literasi dan inklusi, kata Sarwono, berarti permintaan terhadap produk dan jasa layanan keuangan akan meningkat."Jika sudah seperti ini, maka akan timbul demand (permintaan). Berarti nanti perbankan akan memiliki debitur-debitur baru," kata dia.

Kota Sukabumi sendiri merupakan wilayah ketiga di Jawa Barat yang membentuk TPAKD. Sebelumnya, OJK mengukuhkan TPAKD di Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya."Di tingkat provinsi juga sudah dikukuhkan TPAKD-nya," ujarnya.

Walikota Sukabumi M. Muraz mengatakan, sesuai arahan presiden yang mengharuskan  setiap daerah membentuk tim percepatan akses keuangan. Oleh karenanya sebagai pemerintah daerah dirinya dirasa berkewajiban dan tak mau ketinggalan."Jadi, seluruh proses pelayanan keuangan di daerah. Baik melalui perbankan maupun industri jasa keuangan dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat. Seperti informasi bagaimana cara mengakses keuangan perbankan serta cara investasi yang benar," ungkapnya.

Karena kata Muraz, pada realitanya saat ini masih banyak masyarakat Sukabumi yang mengikuti investasi investasi bodong, sehingga pada  akhirnya merugikan diri sendiri."Ini merupkan tugas kita semua untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang butuh pendanaan dari bank supaya diberi cara mengakses yang benar dan baik," terangnya.

Muraz berharap dengan adanya TPAKD tersebut, mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi perbankan serta mempermudah akses pelayanan perbankan di daerah."Ya, misalnya, tidak semua masyarakat tahu bagaimana cara mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang benar dan bagaimana cara berinvestasi yang benar. Karena sasarannya UMKM dan pedagang pasar," pungkasnya.

TPAKD lahir dari kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. Oleh karena itu, TPAKD sebagai forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah. Arya