Ekonom : BUMN Harus Dijauhkan dari Prinsip Birokasi

NERACA

Yogyakarta - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Hal itu seperti dikatakan Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony A Prasetyantono. "Karena terbelit birokrasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sulit bergerak secepat swasta," kata Tony dalam acara seminar nasional bertajuk "Melepas BUMN Dari Birokratisasi" yang diselenggarakan Majalah Infobank di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Tony, hingga saat ini perusahaan-perusahaan BUMN sulit terlepas dari prinisip birokasi karena dari aspek pengelolaannya melibatkan multi-"stakeholder" dan pemiliknya adalah negara. Berbeda dengan perusahaan swasta yang hanya dimiliki oleh perorangan. "Kalau perusahaan swasta pemiliknya seseorang, sedangkan BUMN kan pemiliknya negara yang berarti seluruh rakyat Indonesia yang akhirnya diwakilkan parlemen," kata dia.

Prinsip-prinsip birokrasi, menurut dia, mempersulit perusahaan untuk melakukan lompatan atau inovasi karena terkendala regulasi. "Namun, untuk regulasi saya melihat sudah ada perkembangan yang signifikan, banyak regulasi yang dipangkas oleh pemerintah," ucapnya. Untuk mengurangi unsur birokratisasi dalam pengelolaannya, menurut Tony, BUMN harus mengedepankan prinsip independensi serta mengurangi tekanan-tekanan dari pemerintah. BUMN juga dituntut mengedepankan transparansi, akuntabel, serta tidak boleh terpengaruh kepentingan politik.

Sementara itu, Senior Executive Vice President Bank BRI Gunawan Sulistyo menyadari dominasi prinsip-prinsip birokrasi tidak akan mampu mengejar tuntutan pasar yang lebih menginginkan pelayanan yang serba cepat dan dinamis.

Oleh sebab itu, kata Gunawan, saat ini BRI telah berkomitmen mengurangi prinsip birokrasi dengan memasukkan berbagai sentuhan teknologi yang praktis dalam berbagai aspek pelayanan. "Untuk era generasi milenial saat ini tuntutan pelayanan yang praktis dan aman sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan yang birokratis dan berbelit-belit akan ditinggalkan," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Sinergi BUMN untuk Konektivitas Papua

  NERACA Jakarta -  Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) bersinergi dengan BUMN lainnya melakukan modernisasi layanan…

WSBP Bukukan Kontrak Rp 11,03 Triliun - Meleset Dari Target

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2017 kemarin, pencapaian kontrak baru PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) meleset dari target. Dimana…

2018, Indonesia Harus Menjaga Momentum

Pengamat Ekonomi dan anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Drajat H Wibowo mengatakan Indonesia pada 2018 ini harus bisa menjaga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Konsumen FMCG Mulai Perhatikan Media Digital

      NERACA   Jakarta – Perusahan riset Kantar Worldpanel menyatakan bahwa lanskap media di Indonesia telah mengalami perubahan.…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…