Ekonom : BUMN Harus Dijauhkan dari Prinsip Birokasi

NERACA

Yogyakarta - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Hal itu seperti dikatakan Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony A Prasetyantono. "Karena terbelit birokrasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sulit bergerak secepat swasta," kata Tony dalam acara seminar nasional bertajuk "Melepas BUMN Dari Birokratisasi" yang diselenggarakan Majalah Infobank di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Tony, hingga saat ini perusahaan-perusahaan BUMN sulit terlepas dari prinisip birokasi karena dari aspek pengelolaannya melibatkan multi-"stakeholder" dan pemiliknya adalah negara. Berbeda dengan perusahaan swasta yang hanya dimiliki oleh perorangan. "Kalau perusahaan swasta pemiliknya seseorang, sedangkan BUMN kan pemiliknya negara yang berarti seluruh rakyat Indonesia yang akhirnya diwakilkan parlemen," kata dia.

Prinsip-prinsip birokrasi, menurut dia, mempersulit perusahaan untuk melakukan lompatan atau inovasi karena terkendala regulasi. "Namun, untuk regulasi saya melihat sudah ada perkembangan yang signifikan, banyak regulasi yang dipangkas oleh pemerintah," ucapnya. Untuk mengurangi unsur birokratisasi dalam pengelolaannya, menurut Tony, BUMN harus mengedepankan prinsip independensi serta mengurangi tekanan-tekanan dari pemerintah. BUMN juga dituntut mengedepankan transparansi, akuntabel, serta tidak boleh terpengaruh kepentingan politik.

Sementara itu, Senior Executive Vice President Bank BRI Gunawan Sulistyo menyadari dominasi prinsip-prinsip birokrasi tidak akan mampu mengejar tuntutan pasar yang lebih menginginkan pelayanan yang serba cepat dan dinamis.

Oleh sebab itu, kata Gunawan, saat ini BRI telah berkomitmen mengurangi prinsip birokrasi dengan memasukkan berbagai sentuhan teknologi yang praktis dalam berbagai aspek pelayanan. "Untuk era generasi milenial saat ini tuntutan pelayanan yang praktis dan aman sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan yang birokratis dan berbelit-belit akan ditinggalkan," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Cara Tepat Melindungi Diri dari Polusi Udara

Polusi udara adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk kesehatan manusia. Sederet penyakit diakibatkan oleh udara yang tercemar. Sebut saja…

Berharap Indonesia Belajar Dari "Eleven-Eleven"

Pendiri dan pemimpin Alibaba, pasar daring terbesar di China, Jack Ma berharap agar Indonesia dapat belajar dari keikutsertaan dalam pesta…

KOTA SUKABUMI - Tahun Ini, Kemungkinan Besar 10 Perda Tuntas dari 15 Raperda

KOTA SUKABUMI  Tahun Ini, Kemungkinan Besar 10 Perda Tuntas dari 15 Raperda NERACA Sukabumi - Dari target 15 Rancangan Peraturan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tuai Polemik, Dana Kelurahan Terganjal Aturan

      NERACA   Jakarta – Dana kelurahan yang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam RAPBN 2019 menganggarkan Rp3…

Pemerintah Diminta Perhatikan Daya Beli

      NERACA   Jakarta - Pemerintah harus memperhatikan permasalahan daya beli masyarakat di samping terus melakukan pembangunan infrastruktur.…

Transcend Beri Perlindungan Data Berlapis

  NERACA   Jakarta - Fenomena data corrupt (data rusak) adalah masalah yang sering dialami pengguna hard-disk eksternal. Ketika hard-disk…