Ekonom : BUMN Harus Dijauhkan dari Prinsip Birokasi

NERACA

Yogyakarta - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Hal itu seperti dikatakan Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony A Prasetyantono. "Karena terbelit birokrasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sulit bergerak secepat swasta," kata Tony dalam acara seminar nasional bertajuk "Melepas BUMN Dari Birokratisasi" yang diselenggarakan Majalah Infobank di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Tony, hingga saat ini perusahaan-perusahaan BUMN sulit terlepas dari prinisip birokasi karena dari aspek pengelolaannya melibatkan multi-"stakeholder" dan pemiliknya adalah negara. Berbeda dengan perusahaan swasta yang hanya dimiliki oleh perorangan. "Kalau perusahaan swasta pemiliknya seseorang, sedangkan BUMN kan pemiliknya negara yang berarti seluruh rakyat Indonesia yang akhirnya diwakilkan parlemen," kata dia.

Prinsip-prinsip birokrasi, menurut dia, mempersulit perusahaan untuk melakukan lompatan atau inovasi karena terkendala regulasi. "Namun, untuk regulasi saya melihat sudah ada perkembangan yang signifikan, banyak regulasi yang dipangkas oleh pemerintah," ucapnya. Untuk mengurangi unsur birokratisasi dalam pengelolaannya, menurut Tony, BUMN harus mengedepankan prinsip independensi serta mengurangi tekanan-tekanan dari pemerintah. BUMN juga dituntut mengedepankan transparansi, akuntabel, serta tidak boleh terpengaruh kepentingan politik.

Sementara itu, Senior Executive Vice President Bank BRI Gunawan Sulistyo menyadari dominasi prinsip-prinsip birokrasi tidak akan mampu mengejar tuntutan pasar yang lebih menginginkan pelayanan yang serba cepat dan dinamis.

Oleh sebab itu, kata Gunawan, saat ini BRI telah berkomitmen mengurangi prinsip birokrasi dengan memasukkan berbagai sentuhan teknologi yang praktis dalam berbagai aspek pelayanan. "Untuk era generasi milenial saat ini tuntutan pelayanan yang praktis dan aman sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan yang birokratis dan berbelit-belit akan ditinggalkan," ujarnya.

BERITA TERKAIT

PLN Beli Gas dari Proyek Jambaran Tiung Biru

    NERACA   Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi membeli gas dari proyek Jambaran Tiung Biru di…

IPO Anak Usaha BUMN Diminta Diskon Harga - Perkuat Basis Investor Lokal

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharapkan anak usaha BUMN yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial…

PROVINSI SUMATERA SELATAN - Wagub: UMKM Harus Miliki Inovasi Kembangkan Produk

PROVINSI SUMATERA SELATAN Wagub: UMKM Harus Miliki Inovasi Kembangkan Produk NERACA Palembang - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan Ishak Mekki…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Shinta Bubu : 6 Juta UMKM akan Go Digital di 2020

NERACA Jakarta - Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan berpotensi menjadi ekonomi digital…

Menhub Sangkal Jual Aset Infrastruktur Negara

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta…

Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman…