NERACA

Jakarta – Penggunaan bauran energi perlu dilakukan untuk alternatif bahan bakar. Bioetanol bisa dijadikan salah satunya, sayangnya harga bioetanol masih terbilang mahal dibandingkan dengan harga BBM jenis pertamax. “Kalau biodiesel kan ada BP Sawit yang cost produksi dan cost jual oleh Pertamina bisa ditutup. Nah kalau ethanol ini, jadi HEP bioetanol lebih tinggi daripada harga jual pertamax sekarang. Jadi kalau misalnya Pertamina jual bio pertamax dia harus nambahin cost, selisih dengan pertamax bisa Rp1.000-Rp2.000," ujar Sekertaris Jenderal DEN Saleh Abdurrahman di Jakarta, Kamis (12/10).

Dalam sidang DEN ke-23, Saleh mengatakan, bahwa Ketua Harian DEN sudah meminta Kementerian Keuangan membantu memberikan insentif supaya penerapan bioetanol bisa dilakukan. "Insentif apa kita belum tahu. Tapi tadi diminta untuk implementasi E2,E5 dan seterusnya itu perlu ada kajian integrasi tidak hanya pemerintah, tapi ada Hiswana, Gaikindo, sehingga dari sisi engine selesai," ujarnya.

Disamping itu, DEN juga mengajak PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji penerapan biopertamax agar dapat dijalankan. "Untuk biopertamax, jadi nanti bisa ada nozzle-nya dan sebagainya di SPBU. Jadi itu khusus untuk biopertamax. Biopertamax itu menggunakan ethanol. Jadi termasuk dalam program yg entah E5, E10, dan seterusnya," kata Anggota DEN Syamsir Abduh.

Syamsir menjelaskan bahwa pengembangan biopertamax sudah didiskusikan dengan PT Pertamina yang mennyatakan siap mendukung program dari pemerintah. Namun untuk penerapan teknis perlu melibatkan lembaga, swasta dan kemnterian terkait lainnya khususnya dengan Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan insentif. Perlunya pemberian insentif karena setelah melakukan proses kajian awal, biopertamax harganya diproyeksikan bisa lebih tinggi dari Pertamax. Untuk itu agar margin harga tidak terlalu tinggi dibutuhkan insentif supaya tetap tidak memberatkan konsumen.

Secara teknis, yang dapat dicampur dengan etanol adalah BBM yang memiliki RON 92 ke atas. Sehingga yang memungkinkan diaplikasikan pada jenis Pertamax. Persentase porsi campuran dengan bahan bakar nabati nantinya masih akan didiskusikan lagi dengan pihak Pertamina. Ia menyampaikan jika margin harga antara Rp50 atau sampai tidak jauh dari Rp100 masih logis serta tidak memberatkan masyarakat, namun jika jauh dari proyeksi tersebut berarti tetap membutuhkan insentif dari Kemenkeu.

Saleh Abdurrahman menjelaskan hal yang sama bahwa kemungkinan margin harga antara Rp1.000 sampai Rp2.000 maka perlu kajian untuk memberikan insentif. Oleh karena melibatkan banyak kepentingan maka Sekjen DEN akan mengajak semua yang terlibat dalam implementasi biopertamax untuk berdiskusi dalam mengkaji pengembangannya, dari mulai Pertamina, Kemenkeu hingga Gaikindo. Alur penerapannya direncanakan seperti biodiesel, di mana akan ada skema PSO melalui Pertamina dan distributornya, lama-lama akan ada biopertamax yang non-PSO.