RUU Perkoperasian Akan Akomodir Kepentingan Generasi Milenial

RUU Perkoperasian Akan Akomodir Kepentingan Generasi Milenial

NERACA

Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian akan mengakomodir upaya rebranding koperasi agar saat ditetapkan menjadi UU nantinya mampu memberikan ruang kepada para generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia perkoperasian.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan RUU Perkoperasian dirancang agar memberikan ruang bagi generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia perkoperasian. Oleh karena itu pihaknya bersama tim ahli Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) menggelar diskusi publik sebagai upaya menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan RUU Perkoperasian yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

"Diskusi publik ini juga digelar untuk mendapatkan gambaran utuh serta penjelasan yang komprehensif terkait kondisi permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh koperasi saat ini," kata dia di Jakarta, Kamis (12/10).

Meliadi mengungkapkan diskusi publik sekaligus dibutuhkan untuk mendapatkan masukan yang substantif dalam rangka penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perkoperasian."Hal ini juga dalam rangka menambah pemahaman serta menyerap aspirasi publik untuk bersama-sama mencari strategi dan jalan keluar untuk mendorong dan menghidupkan kembali gerakan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi di Indonesia," kata Meliadi.

Diskusi Publik ini menghadirkan beberapa nara sumber, yaitu Siti Mukaromah, S.Ag (anggota Komisi VI FPKB DPR RI/Kapoksi FPKB Komisi VI DPR RI) yang membahas tentang "Substansi dan Perkembangan Pembahasan RUU Perkoperasian".

Sementara Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Kelembagaan menyampaikan paparan terkait "Peluang dan Tantangan Meningkatkan Daya Saing Koperasi melalui RUU Perkoperasian".

Tiga narasumber lain yakni Dr. H. Irnanda Laksanawan (Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU) menyampaikan tentang "Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Umat" dan Dr. Dianta Sebayang, Dosen UNJ dan Generasi Muda Ansor NU, menyampaikan topik "Gagasan RUU Perkoperasian yang Sesuai dengan Mandat Konstitusi".

Sedangkan Suroto (pengamat koperasi/Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis) menyampaikan topik "Desain RUU Perkoperasian yang Mampu Menjawab Permasalahan dan Menghidupkan Koperasi di Era Kekinian".

"Dalam diskusi publik tersebut banyak masukan dari para narasumber yang perlu di serap dan diolah sebagai bahan penyusunan dan perumusan DIM yang saelanjutnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM," kata Meliadi.

Ia menambahkan di antara masukan yang disampaikan oleh para nara sumber, ada hal yang sangat penting dan menarik di dalam diskusi publik tersebut yaitu bahwa RUU Perkoperasian ke depan harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang ada."Intinya bahwa RUU tersebut harus memberikan ruang bagi generasi milenial dengan melakukan rebranding koperasi," ujar dia.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa UU No 17/2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal itu disebabkan UU tersebut dianggap telah mencabut ruh koperasi yakni prinsip asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan diperintahkan kembali kepada UU nomor 25 tahun 1992 untuk sementara sampai dengan ada UU pengganati yang baru.

Dalam proses penyusunan RUU itu mendapat perlakukan khusus tidak melalui Prolegnas tetapi melalui jalur Komulatif Terbuka. Saat ini proses RUU tersebut sudah ada pada DPR yang selanjutnya untuk disusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh DPR. Untuk itulah Fraksi PKB menyelenggarakan Diskusi Publik terkait dengan RUU perkoperasian tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan, UU Perkoperasian yang baru ini mendesak untuk segera dibahas mengingat UU yang berlaku saat ini yaitu UU no 25 tahun 1992 sifatnya hanya mengisi kekosongan hukum setelah UU 17/2012 dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ant

BERITA TERKAIT

Untuk Kepentingan Rakyat atau Menghitung Investasi?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, mahalnya mahar politik menjadi anggota legislatif…

Menerka Suara Pemilih Milenial di Pilpres 2019

    Oleh : Toni Ervianto, Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia   Kedua kubu yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 baik…

KLHK Akan Pastikan PLTA Batangtoru Tak Ganggu Orangutan

KLHK Akan Pastikan PLTA Batangtoru Tak Ganggu Orangutan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memastikan pembangunan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah  Jakarta - Krisis ekonomi global kini tengah melanda hampir seluruh negara di dunia. Meski…

Sidang Kasus SKL BLBI - Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi

Sidang Kasus SKL BLBI Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi NERACA Jakarta - Selain bertumpu pada fakta-fakta…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…