Dikaji Pembatasan Utang Luar Negeri

NERACA

Jakarta--- Pemerintah segera mengkaji pembatasan utang luar negeri terkait pembiayai an proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Pembatasan ini semata-mata demi pembiayaan ke depan yang dapat lebih terarah. Selain itu juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam mengembalikan utang tersebut. “Oh BMP itu kita terapkan untuk 2013 sampai 2015 itu range-nya atau jumlahnya kira-kira antara USD6 miliar-USD6,1 miliar equivalent, kan ada yang yen tapi kan equivalentnya sekitar segitu,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta,24/1

Menurut Rahmat, Batas Maksimum Pinjaman (BMP) tersebut akan mulai diterapkan tahun depan. BMP ini, akan dikisaran USD6 miliar-USD6,1 miliar. “ Nah untuk 2012 kan sudah ada di APBN sudah disahkan, disitu berapa sekira Rp50 trilun sekian ya, Rp54 triliun berapa gitu," tambahnya.

Rahmat menambahkan lagi, adanya BMP ini akan membuat pemerintah prudent, maksud Rahmat adalah agar kementerian lembaga yang mengajukan proyek-proyek yang masuk bluebook harus melihat bahwa kemampuan pemerintah ada batasnya untuk berutang. Itu menandakan kemampuan utang kita harus disesuaikan dengan dept capacity.

Selain itu, kata Rahmat, dengan telah ditetapkannya BMP tersebut, akan memacu kedisiplinan pemerintah khususnya kementerian dan lembaga dalam mengefisienkan pembiayaan proyeknya ke depan. "BMP itu mendisiplinkan kita semua, selama ini kan ada kesan yang masuk bluebook kan usulan dari K/L dan BUMN masuk semua, padahal kan sudah ditentukan berdasarkan UU. Menteri keuangan itu kan adalah otoritas pembiayaan jadi semua proyek itu otoritasnya menkeu," tuturnya

Yang jelas Rahmat menilai, BMP ini adalah salah satu implementasi dari instruksi presiden yang menargetkan penurunan ratio utang terhadap PDB sebesar 22 persen pada 2014. "Defisit kita semakin lama kan semakin kecil, penyerapan semakin baik penggunaan utang juga harus semakin baik, jangan terus berutang tapi kita gunakan utang yang sedikit tapi lebih efisien dan efektif betul-betul untuk kegiatan produktif," tandasnya.

Oleh karena itu, ungkap Rahmat, Kemenkeu menetapkan berapa batas maksimum pinjaman yang bisa diukur oleh kemampuan kita kemudian juga dept ratio RI dan defisit yang managable Sehingga dapat dikelola dengan baik.

Namun disisi lain, kata Rahmat, pihaknya juga sedang melakukan penajajakan guna menerbitkan samurai bond yang direncanakan akan diterbitkan pada April atau setelah Mei 2012. Alasanya, penerbitan samurai bond ini memang perlu untuk eksposure utang Indonesia dalam mata uang Yen. Menurut Rahmat, jika dibayar dalam bentuk yen akan lebih bagus dan menguntungkan untuk Indonesia. "Jumlah kita belum kita tetapkan, lead manager-nya siapa kita belum lakukan seleksi, tapi samurai bond itu perlu kita terbitkan," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemkab Tangerang Tetap Berlakukan Pembatasan Operasi Truk

Pemkab Tangerang Tetap Berlakukan Pembatasan Operasi Truk NERACA Tangerang - Aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, tetap pada pendirian untuk…

Bayar Utang, TAXI Jual 1.200 Unit Armada

Setelah menjual aset tanah di Bekasi untuk melunasi utang, kali ini PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) akan menjual 1.200…

Membangun Tanpa Utang - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Membangun infrastruktur tanpa utang menjadi sangat penting karena akan menyehatkan APBN. Indikator APBN yang sehat, dan utang  semakin mengecil. Mengingat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Konsumen Bisa Jual Listrik Panel Surya ke PLN

    NERACA   Jakarta – Kelebihan daya dari pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau panel surya dapat…

Perkuat Industri E-Commerce, Lazada dan Bhinneka Berkolaborasi

      NERACA   Jakarta – Dua pemain e-commerce di Indonesia, Lazada dan Bhinneka menyatakan berkolaborasi dengan cara meluncurkan…

Mayora Group Telah Ekspor Produk Sebanyak 250 Ribu Kontainer

      NERACA   Jakarta – Mayora Group melakukan pelepasan kontainer ekspor ke-250.000 yang digelar Senin (18/2), hal ini…