Dikaji Pembatasan Utang Luar Negeri

NERACA

Jakarta--- Pemerintah segera mengkaji pembatasan utang luar negeri terkait pembiayai an proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Pembatasan ini semata-mata demi pembiayaan ke depan yang dapat lebih terarah. Selain itu juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam mengembalikan utang tersebut. “Oh BMP itu kita terapkan untuk 2013 sampai 2015 itu range-nya atau jumlahnya kira-kira antara USD6 miliar-USD6,1 miliar equivalent, kan ada yang yen tapi kan equivalentnya sekitar segitu,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta,24/1

Menurut Rahmat, Batas Maksimum Pinjaman (BMP) tersebut akan mulai diterapkan tahun depan. BMP ini, akan dikisaran USD6 miliar-USD6,1 miliar. “ Nah untuk 2012 kan sudah ada di APBN sudah disahkan, disitu berapa sekira Rp50 trilun sekian ya, Rp54 triliun berapa gitu," tambahnya.

Rahmat menambahkan lagi, adanya BMP ini akan membuat pemerintah prudent, maksud Rahmat adalah agar kementerian lembaga yang mengajukan proyek-proyek yang masuk bluebook harus melihat bahwa kemampuan pemerintah ada batasnya untuk berutang. Itu menandakan kemampuan utang kita harus disesuaikan dengan dept capacity.

Selain itu, kata Rahmat, dengan telah ditetapkannya BMP tersebut, akan memacu kedisiplinan pemerintah khususnya kementerian dan lembaga dalam mengefisienkan pembiayaan proyeknya ke depan. "BMP itu mendisiplinkan kita semua, selama ini kan ada kesan yang masuk bluebook kan usulan dari K/L dan BUMN masuk semua, padahal kan sudah ditentukan berdasarkan UU. Menteri keuangan itu kan adalah otoritas pembiayaan jadi semua proyek itu otoritasnya menkeu," tuturnya

Yang jelas Rahmat menilai, BMP ini adalah salah satu implementasi dari instruksi presiden yang menargetkan penurunan ratio utang terhadap PDB sebesar 22 persen pada 2014. "Defisit kita semakin lama kan semakin kecil, penyerapan semakin baik penggunaan utang juga harus semakin baik, jangan terus berutang tapi kita gunakan utang yang sedikit tapi lebih efisien dan efektif betul-betul untuk kegiatan produktif," tandasnya.

Oleh karena itu, ungkap Rahmat, Kemenkeu menetapkan berapa batas maksimum pinjaman yang bisa diukur oleh kemampuan kita kemudian juga dept ratio RI dan defisit yang managable Sehingga dapat dikelola dengan baik.

Namun disisi lain, kata Rahmat, pihaknya juga sedang melakukan penajajakan guna menerbitkan samurai bond yang direncanakan akan diterbitkan pada April atau setelah Mei 2012. Alasanya, penerbitan samurai bond ini memang perlu untuk eksposure utang Indonesia dalam mata uang Yen. Menurut Rahmat, jika dibayar dalam bentuk yen akan lebih bagus dan menguntungkan untuk Indonesia. "Jumlah kita belum kita tetapkan, lead manager-nya siapa kita belum lakukan seleksi, tapi samurai bond itu perlu kita terbitkan," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Lunasi Utang US$ 200 Juta - XL Axiata Rencanakan Refinancing di 2019

NERACA Jakarta – Mengurangi porsi beban utang, PT XL Axiata Tbk (EXCL) bakal bayar utang senilai US$ 200 juta hingga…

Utang Negara Masih Aman

Menyimak ancaman krisis global belakangan ini, ada baiknya kita melihat kondisi sejumlah negara lain yang kondisinya tidak lebih baik dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…