BPPT Targetkan Retribusi

Perizinan Rp 4,8 Miliar

Target retribusi dari sektor perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT) Kabupaten Sukabumi  pada tahun 2012 ini, dinyatakan masih tetap senilai Rp. 4, 8 Miliar seperti tahun 2011 silam.

Kendati tidak ada kenaikan target, namun pada sektor perizinan pelayanan ekonomi, terjadi kenaikan 10% dari Rp 2,1 Miliar menjadi Rp 2,4 Miliar, “ Pengurangan taregt terjadi pada sektor perizinan pelayanan pembangunan. Tetapi nilai targetnya tetap sama seoperti tahun 2011 lalu” ungkap Kepal BPPT Harry Mukharam Hasan, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi (PPE), Asep Saful Ramdan kepada NERACA Selasa (24/1), di ruang kerjanya.

Sementara menanggapi tidak adanya pelayanan perizinan baru selama tiga bulan, Asep menyatakan pihaknya dipastikan akan kehilangan retribusi sebesar Rp 1,5 miliar. “ Asumsi pendapatan retribusi per bulannya sebesar Rp 500 juta. Apabila dikalikan selama tiga bulan, maka kita kehilangan Rp 1,5 miliar,” tuturnya.

Menurut dia, selama tiga bulan ini, izin yang tidak diterbitkan adalah permohonan izin pada sektor perizinan pertambangan dan  pertokoan besar. “ Padahal tahun ini, banyak pengajuan investasi di sektor pertambangan dan pertokoan besar. Dari kedua sektor ini sangat besar peluang retribusi. Tetapi karena sudah keputusan dan telah di-SK-kan tidak melayani izin pertambangan dan pertokoan besar, kita harus manut” katanya. (ron)

Sukabumi Impor Bahan

Baku Pindang300 Ton/Bulan

Sukabumi- Pemerintah daerah harus mengimpor ikan laut sebanyak 300 ton per bulan guna memenuhi kebutuhan bahan baku ikan pindang di sentral pembuatan ikan pindang di Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan ikan pindang, tiap harinya kami impor ikan sebanyak 10 ton, atau 300 ton/bulannya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi, Dedah Herlina kepada Antara, Selasa.

Ikan laut impor tersebut berasal dari China dan Vietnam, menurutnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut, hasil tangkapan ikan di laut Sukabumi seperti Ujung Genteng dan Palabuhanratu tidak bisa memenuhi permintaan sehingga harus impor.

Kerang Hijau Potensial

Dikembangkan di Pandeglang

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Bedjo menjelaskan, daerah itu memiliki potensi untuk pengembangan kerang hijau.

"Kita memiliki potensi cukup bagus untuk pengembangan kerang hijau, terutama di wilayah pesisir pantai, namun memang penggarapannya belum optimal," katanya di Pandeglang, Minggu.

Ia juga menjelaskan, pengembangan kerang hijau merupakan salah satu program prioritas Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pandeglang.

"Kita memiliki dua program prioritas yang akan dilaksanakan mulai 2011 ini, yakni pengembangan rumput laut dan budidaya kerang hijau," katanya.

Budi daya kerang hijau, sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2004 dan pada 2007 produksinya mencapai 270 ton.
Pemkot Akan Bangun Kawasan Pedestrian di Margonda

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk membangun kawasan pedestrian untuk para pejalan kaki di Jalan Margonda sepanjang satu kilometer.

"Keberadaan kawasan pedestrian penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta keselamatan bagi pejalan kaki," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Yayan Ariyanto di Depok, Selasa.

Menurut dia, kawasan pedestrian dimulai dari Jalan Margonda atau tepatnya dekat lampu merah Ramanda Depok hingga pertigaan Jalan Siliwangi Depok.

"Tahun ini akan mulai dibangun, kawasan pedestrian tersebut dibangun di dua arah baik ke arah Jakarta maupun ke arah Bogor. Lebarnya mencapai 2 meter dan juga menyiapkan utilitasnya," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kawasan pedestrian tersebut akan difungsikan untuk jalur sepeda. "Lahannya memang sempit untuk itu kami menyatukan untuk juga jalur sepeda," jelasnya.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengakui bahwa kawasan pedestrian bagi pejalan kaki penting untuk menciptakan rasa aman dan juga keselamatan warga yang melintas di jalan raya.

Bupati Cianjur Buka RUPS BPR

Cianjur, 24/1 (ANTARA)- Bupati Cianjur, Jabar, Tjetjep Muchtar Soleh, Selasa, membuka kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham RKAT Tahun 2012 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan PD PK di Cianjur.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Sekretaris Daerah Cianjur, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jabar, Direktur Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, Direktur PD BPR dan PD PK se-Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya, mengatakan sebagai perusahaan bidang keuangan, dalam menjalankan usahanya PD BPR dan PD PK (Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan) telah memiliki pasar yang jelas dengan karakteristik khusus, memiliki kedekatan dengan nasabah.

Keberadaan PD BPR dan PD PK yang tersebar di kecamatan, merupakan keunggulan kompetitif yang harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

"Perlu kiranya dipikirkan mengenai terobosan-terobosan baru, dalam rangka pengembangan usaha, sekaligus sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat. terobosan ini harus bersifat merangsang dan menumbuhkan kreativitas warga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki," katanya.

Warga Miskin Kecewa

Bantuan Rumah Dipotong

Garut - Sejumlah warga mendatangi kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa, karena kecewa bantuan dana perbaikan rumah tidak layak huni dipotong pihak desa setempat.

Kedatangan warga mayoritas kaum ibu tersebut ingin menanyakan langsung kepada Kepala Desa terkait pemotongan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang seharusnya Rp10 juta namun hanya diberikan Rp5 juta.

Bahkan dua orang warga mengaku tidak menerima uang bantuan tersebut, padahal sebelumnya sudah terdata sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

"Alasan saya datang kesini ingin menanyakan kenapa uang bantuan dari pemerintah hanya diberikan Rp5 juta yang seharusnya Rp10 juta," kata Aisah (56) warga Kampung Cisancang di sela-sela aksi di kantor Desa Mekarwangi.

Ia mengetahui besaran dana yang seharusnya diterima dari pemerintah sebesar Rp10 juta setelah didatangi oleh petugas yang mengaku dari Dinas Sosial menanyakan masalah bantuan perbaikan rumah.

Petugas yang datang ke rumah Aisah tersebut, menjelaskan dana bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut sebesar Rp10 juta.