UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang salah satunya untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen. "Memperbaiki UU bukan hanya terkait dengan penguatan kelembagaan, tetapi memang banyak yang harus diperbaiki," kata Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan pada 2012 pihaknya sudah menyampaikan usulan untuk revisi undang-undang tersebut. Namun, hingga saat ini usulan tersebut masih dalam pembahasan, termasuk menyiapkan naskah akademis dari perubahan undang-undang itu. "Program Legislasi Nasional diharapkan pada 2018," kata Ardiansyah.

Selain itu, lanjut Ardiansyah, perkembangan teknologi dan transaksi perdagangan menuntut adanya penataan ulang khususnya terkait dengan masalah perlindungan konsumen yang saat ini tersebar di berbagai sektor.

Transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen terus berkembang dan melibatkan banyak aspek pengatura. Diharapkan ke depannya harus mampu mewadahi perkembangan aplikasi internet seperti e-commerce, logistik barang dan jasa, isu keamanan dan kedaulatan jaringan serta data informasi dan lainnya.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Thomas Darmawan juga mengatakan hal senada bahwa perlu ada revisi UU tersebut karena selama ini penegakan UU Perlindungan Konsumen itu masih mengalami kendala.

Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah seperti aspek gramatika, sistematika undang-undang, pegaturan tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen dan masalah kelembagaan. "Pelaksanaan dan penegakan UU Perlindungan Konsumen masih menghadapi berbagai kendala," kata Thomas.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bank Indonesia bersama seluruh Kementerian/Lembaga terkait terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran elektronifikasi jalan tol di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selain target implementasi sistem pembayaran elektronifikasi jalan tol, target berikutnya adalah menyediakan layanan nontunai untuk seluruh ruas tol baru yang akan dioperasikan.

Selanjutnya, akan dilakukan pula integrasi antara seluruh ruas tol serta transaksi nontunai di jalan tol menggunakan teknologi berbasis nirsentuh (transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol) yang rencananya akan diimplementasikan di akhir 2018. "Beberapa ruas jalan tol sudah memberlakukan elektronifikasi sebelum 31 Oktober 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol yang mewajibkan pada akhir September sudah ada 60 persen gerbang tol yang menerapkan transaksi elektronik," ujar Darmin.

Hadir pada rapat tersebut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hery Trisaputra Zuna serta pejabat terkait.

Penerapan elektronifikasi jalan tol 100 persen pada Oktober 2017 dilaksanakan sesuai amanat Presiden RI dan telah dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Sejak 2017, kementerian dan lembaga terkait telah melakukan langkah-langkah penyiapan implementasi.

Darmin mengatakan agenda elektronifikasi jalan tol di Indonesia menjadi begitu penting mengingat sasaran akhir pengembangan jalan tol yang berupa penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), yaitu proses pembayaran tol tanpa henti (pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol) sehingga transaksi pembayaran menjadi lebih efisien dan lancar. "Tahapan menuju pengembangan MLFF harus didahului dengan terwujudnya perilaku pengguna jalan tol yang sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai, antara lain dengan penggunaan uang elektronik dan melalui sosialisasi bersama secara intensif di tingkat nasional," ujar Darmin.

Selain itu, diperlukan pula infrastruktur pembayaran nontunai yang sudah terintegrasi antarruas jalan tol dan saling interkoneksi (saling terhubung) dan interoperable (saling dapat beroperasi) antar penerbit uang elektronik.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian PUPR telah menyusun strategi bersama untuk mengembangkan elektronifikasi jalan tol melalui 4 tahapan. Pertama, tahap elektronifikasi seluruh jalan tol pada Oktober 2017. Kedua, tahap integrasi sistem ruas jalan tol. Ketiga, tahap integrasi ruas jalan tol serta pembentukan Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC). Keempat, penerapan MLFF di seluruh gerbang tol. Strategi ini telah diturunkan dalam bentuk action plan.

Butuh Harmonisasi

Agus menambahkan 'interface' infrastruktur pembayaran berupa reader uang elektronik yang saat ini sudah terimplementasi membutuhkan harmonisasi antara bank dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta berbagai pihak dalam pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya, upaya koordinasi harus dilakukan untuk menyukseskan transisi perilaku transaksi non tunai dari pengguna jalan tol.

Pemerintah mencanangkan elektronifikasi jalan tol atau 100 persen pembayaran non tunai pada 31 Oktober 2017 dan hal tersebut membutuhkan komitmen perbankan dalam menjaga ketersediaan kartu uang elektronik serta komitmen BUJT dan perbankan dalam percepatan integrasi penerbit baru uang elektronik.

Sampai dengan 4 Oktober 2017 penetrasi penggunaan uang elektronik di jalan tol mencapai 72 persen. Dengan elektronifikasi jalan tol, layanan pembayaran di jalan tol menjadi lebih cepat, praktis dan nyaman sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran di jalan tol. (iwan, agus)

BERITA TERKAIT

Tumbuh Pesat, Perlu Strategi Hadapi Ekonomi Digital

Oleh: Lutfiana Nadzroh, Staf Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu *) Melalui diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah menargetkan Indonesia…

Basaria: Tipikor Tak Perlu Masuk UU KUHP

Basaria: Tipikor Tak Perlu Masuk UU KUHP NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan masalah…

Asuransi Generali Beri Perlindungan Peserta Borobudur Marathon

  NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) memberikan perlindungan penuh untuk seluruh peserta Borobudur Marathon…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ini Dia, Layanan Mudik Gratis 2018

Dalam rangka menyukseskan mudik lebaran 2018, Jasa Raharja selaku BUMN ikut terlibat dengan menyediakan angkutan mudik lebaran gratis bersama 62…

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati: - Setelah Menanti 15 Tahun

Presiden Jokowi berharap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang akan…