Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu, antara lain, TokoCash milik Tokopedia, ShoopePay milik Shoope, dan BukaDompet milik BukaLapak.

NERACA

Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan bahwa BI saat ini sudah memiliki aturan terkait uang elektronik yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan juga Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP pada Juli 2014.

Sesuai Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbit uang elektronik wajib mendapatkan izin dari bank sentral jika "floating fund" atau dana mengendap di uang elektronik tersebut mencapai Rp1 miliar.

Ketentuan tersebut, wajib diikuti semua perusahaan yang menerbit uang elektronik, dan uang elektronik tersebut digunakan untuk transaksi terhadap pihak selain penerbit.

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu, antara lain, TokoCash milik Tokopedia, ShoopePay milik Shoope, dan BukaDompet milik BukaLapak.

Namun, yang dihentikan hanya layanan tambah saldo. Pengguna uang elektronik masih dapat menggunakan saldonnya maupun mencairkan saldonya. Jika syarat prinsip terpenuhi, izin yang diberikan Bank Indonesia kepada "e-commerce" sebagai penerbit uang elektronik berjangka waktu lima tahun.

Agus tidak menyebutkan secara spesifik terhadap Paytren. Namun dia menegaskan seluruh penerbit uang elektronik harus patuh dan mengajukan izin, agar risiko keuangan bagi pengguna Paytren bisa diminimalkan. "Sebetulnya, ini kan kegiatan e-commerce dan pada saat e-commerce, mereka menyediakan platform terjadinya jual beli. Kalau institusi itu akan melakukan bisnis uang elektronik ya harus tertib meminta izin dulu kepada BI. Kalau bicara waktu mungkin 90 hari sudah direspons," kata Agus.

Agus mengatakan melalui dana kelolaan yang besar, semua penerbit uang elektronik harus memiliki manjaemen risiko dan fasilitas teknologi yang baik guna melindungi konsumen.

Jika tidak ada tata kelola yang baik, dana yang terkumpul milik pengguna rentan dengan sejumlah risiko. "Jumlah yang dihimpun sudah cukup besar, artinya manajemen risiko dan teknologinya harus sudah baik," tambahnya.

Saat proses pengajuan izin tersebut, kata Agus, penerbit uang elektronik dapat mengoptimalkan layanan transaksi lain seperti menggunakan kartu kredit, kartu debit dan lainnya. "Masing-masing institusi ini sudah bisa melakukan bisnisnya, karena selain bisnis uang elektronik, mereka bisa transaksi perniagaan daring, bisa menggunakan kartu ktedit dan debit. Kalau uang elektronik ya harus ikut aturan BI dulu, jangan sampai membahayakan konsumen," katanya.

Yang pasti, Bank Indonesia (BI) menyebutkan saat ini terdapat sekitar 10 layanan tambah saldo (top up) uang elektronik (e-money) yang dibekukan sementara, karena sedang menyelesaikan persyaratan izin dari pihaknya.

Direktur Elektronifikasi Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo menuturkan bahwa beberapa layanan uang elektronik tersebut harus memiliki izin dari BI karena sudah mengelola dana mencapai Rp1 milar. Izin diperlukan, kata Pungky, untuk memastikan penerbit uang elektronik tersebut sudah mematuhi unsur perlindungan konsumen. "Jumlahnya sekitar dari yang disebutkan tadi (sekitar 10). Kita terus proses dan monitoring (awasi)," ujar dia.

Pungky enggan merinci jumlah pasti, maupun entitas penerbit uang elektronik yang dibekukan sementara. Sekitar 10 entitas tersebut juga tidak semuanya merupakan penerbit uang elektronik dari perusahaan perniagaan daring (e-commerce). "Saya tidak pernah menyebutkan namanya ya, intinya adalah ya ada beberapa yang masuk," ujar dia.

Namun, kata dia, penghentian hanya dikenakan kepada layanan tambah saldo (top up), sedangkan untuk transaksi dan pencairan saldo masih bisa dilakukan nasabah atau pengguna uang elektronik.

Pungky menjelaskan, sejak terbitnya PBI dan SE uang elektronik, BI terus memantau layanan penerbit uang elektronik. Ketika dana yang dikelola sudah mencapai Rp1 miliar atau pihak penerbit memang merencanakan untuk mengelola dana hingga Rp1 miliar, BI langsung menghubungi perusahaan penerbit agar segera mengajukan izin. "Kita monitor 'closely' terus. Wah ini 'floating fund' nya sudah Rp1 miliar, kita kasih tau untuk izin," ujar dia.

Namun yang dihentikan hanya layanan tambah saldo. Pengguna uang elektronik masih dapat menggunakan saldonnya maupun mencairkan saldonya. Jika syarat prinsip terpenuhi, izin yang diberikan Bank Indonesia kepada "e-commerce" sebagai penerbit uang elektronik berjangka waktu lima tahun.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta setiap perusahaan perniagaan daring (e-commerce) untuk mematuhi kewajiban perizinan dari Bank Indonesia sehingga memperoleh legalitas untuk menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

Pernyataan Rudiantara tersebut menanggapi dihentikannya secara sementara fasilitas tambah saldo (top up) uang elektronik beberapa "e-commerce" hingga mendapat izin dari BI selaku otoritas pembayaran. "Kalau belum ada izin, harus memiliki izin dan harus dipatuhi," kata Rudiantara.

Rudiantara menegaskan diversifikasi layanan pembayaran harus diikuti dengan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk melindungi konsumen. "Karena regulator sistem pembayaran itu ada di Bank Indonesia, bukan di kami," tutur Rudiantara.

Aturan Pajak

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan pajak yang akan diterapkan pada pelaku bisnis elektronik atau e-commerce yang rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan bahwa aturan pajak mengenai e-commerce itu akan mengatur cara pembayaran hingga objek yang akan dipungut.

Ia memaparkan bahwa salah satu mekanisme pemungutan pajak itu diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan ini bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik. "Ingat ya, transaksi online bukan berarti objek pajak baru, objek pajak lama yang belum terpajaki karena online," katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas e-commerce agar tidak berpengaruh negatif baik bagi industri e-commerce itu sendiri maupun para pelakunya. "Mengingat e commerce adalah sektor yang baru tumbuh, maka akan lebih baik Pemerintah lebih hati-hati agar kebijakan yang diambil tidak men-discourage para pelaku," ujarnya.

Menurut Yustinus, perlu identifikasi dan klasifikasi yang jelas terkait model bisnis dan skala bisnis yang ada. Pelaku bisnis rintisan (start up) seyogianya mendapat perlakuan berbeda alias insentif, agar dapat tumbuh kembang dengan baik, difasilitasi dan terus dijaga agar kelak dapat berkontribusi maksimal bagi negara. (rin, iwan, agus)

BERITA TERKAIT

RATAS 10 BALI BARU

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri belakang) dan Menkopolhukam Wiranto (kiri depan) usai rapat terbatas…

Pajak e-Commerce, Asas Equity, dan Kisah Graham Bell

Oleh: Andi Zulfikar, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak *) Siapa yang tidak mengenal Alexander Graham Bell? Lelaki yang lahir di Edinburgh, Skotlandia,…

Geliat Bisnis Bank Mayora di Pasar UMKM - Manfaatkan Jaringan Distributor

NERACA Jakarta – Kuatnya brand Mayora sebagai salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia, menjadikan Bank Mayora begitu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia, World’s Best Destination 2017

Majalah pariwisata dunia, Dive Magazine, menobatkan Indonesia sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Gelar prestisius itu diraih Indonesia selama dua…

Geliat Daerah Kembangkan Destinasi Wisata

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet mengaku kagum dengan keindahan danau vulkanik, Danau Toba, yang berada di Sumatera…

Pariwisata Indonesia Perlu Diversifikasi Destinasi

Pariwisata Indonesia dinilai perlu melakukan penganekaragaman atau diversifikasi tujuan wisata atau destinasi untuk menekan kemungkinan tingginya jumlah wisatawan dari dalam…