NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menunggu izin dari Bank Indonesia (BI) terkait layanan digital perbankan berupa sistem pembayaran berbasis Quick Response (QR) Code untuk diterapkan di bank-bank milik negara. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, sejumlah bank BUMN sudah mengajukan izin ke BI untuk layanan digital bank berupa sistem pembayaran berbasis QR Code.

"Kan ini prosesnya ada di BI. Jadi ini masih dalam proses," ujar Gatot saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/10). Sistem pembayaran berbasis QR Code tersebut diklaim bisa menggantikan mesin EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan sebagai sarana alat pembayaran. QR Code merupakan sistem pembayaran yang dilakukan melalui ponsel pintar dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi mobile banking pada bank yang dimaksud.

Saat ini bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara seperti Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) sedang mengembangkan sistem QR Code untuk menggantikan mesin EDC. "Untuk Bank BNI sudah, tinggal nunggu dari BI-nya," ujar Gatot.

Selain BNI, Bank BTN sebelumnya juga siap meluncurkan sistem pembayaran QR Pay yang akan dilakukan pada Triwulan IV 2017. Saat ini BTN sedang menjajaki kerja sama dengan berbagai merchant untuk menyukseskan peluncuran QR Pay yang diklaim dapat menggantikan mesin EDC ke depannya. Pengembangan sistem QR Code memang diharapkan akan membuat akses bank terhadap dana retail akan semakin meningkat.

Dengan adanya sistem QR Code dalam aplikasi mobile banking, dapat memudahkan merchant dan para nasabah dalam melakukan pembayaran saat bertransaksi langsung karena produk tabungan maupun kartu kredit nantinya juga terkoneksi langsung dengan aplikasi tersebut.

Bakal Tren

Pembayaran melalui ponsel akan menurut laporan GfK menjadi salah satu tren teknologi pada 2017 ini. Laporan Trend Tech lembaga riset tersebut, menjelaskan pembayaran melaui ponsel tengah membuat terobosan besar di ASEAN dengan populernya aplikasi belanja. Sebuah studi GfK, bertajuk The Connected Asian Consumer, melaporkan bahwa konsumen di Singapura dan Indonesia cukup sering menggunakan aplikasi-aplikasi belanja online (masing-masing mencapai 37 dan 35 persen).

Faktor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ini termasuk harga smartphone yang terjangkau, besarnya populasi kaum muda yang mengerti teknologi serta upaya pemerintah dan para operator telekomunikasi untuk memperluas dan meningkatkan jaringan high-speed wireless mereka. Laporan Frost & Sullivan, sistem pembayaran dengan menggunakan ponsel di Asia Pasifik saat ini dipimpin negara Jepang, Korea Selatan, Australia, Singapura dan China.

Kebijakan untuk penciptaan masyarakat nir -kas di seluruh Asia Pacific akan membantu membentuk pasar sebesar 71.9 miliar dolar dan mencapai 271.5 miliar dolar AS pada tahun 2021 di luar China dan India. “Metode nir-kas (cashless ) dianggap sebagai katalis untuk pasar pembayaran bergerak. Hal ini dirorong dari pertumbuhan penetrasi penggunaan ponsel pintar di wilayah ini,” ujar Digital Transformation Practice, Frost & Sullivan, Mei Lee Quah.

Mei menguraikan, pembayaran dengan ponsel didorong juga oleh standardisasi arus pembayaran, tingkat keamanan, privasi data, dan kepraktisan. “Tantangannya adalah memberikan solusi non tunai kepada warga miskin, para lansia, warga dengan keterbatasan, dan warga yang tinggal di daerah pedesaan,” ujar Mei.