Pemprov Banten Akan Naikkan Retribusi Tingkatkan PAD

NERACA

Serang - Pemprov Banten akan menaikkan tarif sejumlah item retribusi di delapan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita evaluasi pencapaiannya. Retribusi itu pendapatan (daerah) yang sedikit sebetulnya, tetapi paling tidak itu harus dimaksimalkan," kata Sekda Banten Ranta Soeharta, seusai rapat dengan Bapenda dan 8 OPD penghasil, di Kantor Bapenda Banten, di Serang, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Delapan OPD penghasil tersebut yaitu Dinas Perhubungan, Kantor Penghubung, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), dan Dinas Kesehatan."Contoh di Dinas PU, itu untuk retribusi pasang baliho hanya Rp15 ribu per meter, setahun sekali lagi. Itu masangnya doang, karena pajaknya masuk ke kabupaten/kota. Padahal kalau itu jatuh kemudian ada yang meninggal yang tanggungjawab itu pemprov," ujar Ranta Soeharta. 

Ia mengatakan, secara keseluruhan untuk retribusi dari Dinas PUPR hanya Rp300 juta setiap tahunnya."Oleh karena itu tadi kita rapat, coba lah itu di-up bagaimana kalau Rp50 ribu. Ini cuman Rp15 ribu, rokok saja Rp20 ribu. Kan hanya setahun sekali lagi. Jadi Rp300 juta doang itu dari PU, padahal banyak yang perlu dipikirkan," kata Ranta.

Menurut dia, jenis-jenis retribusi daerah perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Apalagi Perda retribusi di Pemprov Banten sudah terlalu lama."Perdanya (No. 9 Tahun 2011) kan sudah lama enggak direvisi. Beberapa item memang perlu disesuaikan. Ini makanya lagi dibahas untuk target retribusi di 2018, kan revisi perdanya belum selesai," ungkap dia.

Menurut dia, potensi retribusi di Banten sebenarnya bisa digali untuk memberikan sumbangsih terhadap PAD. Ia mencontohkan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang potensi retribusinya bisa dioptimalkan. Namun, kata dia, penghasilan yang didapat kepala UPT-nya saja sangat jauh dengan retribusi yang didapat.

"Kita punya 12 mil laut loh, tinggal kreatif enggak anak-anak (pegawai) kita. Di UPT Labuan, itu Rp250 juta anggarannya. Kontribusi (retribusi) setahun hanya Rp50 juta. Kalau perusahaan, tekor itu," kata Ranta.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, hingga saat ini realisasi retribusi daerah mencapai 60 persen dari target Rp20 miliar pada 2017. Ia mengatakan, revisi perda tentang retribusi sebagai upaya agar retribusi daerah bisa lebih ditingkatkan.

"Perda itu kan sudah lama, tahun 2011. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini," kata Opar Sohari. Ant