Kuningan – Meskipun Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) telah mendesak DPRD Kuningan untuk mendukung dan mengkaji pembentukan Provinsi Cirebon, namun sebagian besar masyarakat di wilayah tiga Cirebon banyak yang menolaknya.

Seperti yang dihimpun oleh para facebooker se-wilayah Cirebon, mereka secara terang-terangan membuat status penolakan dengan nama “Say No To Provinsi Cirebon”. Fesbuker yang terhimpun sebanyak 200 itu semua menolaknya.

Para fesbooker yang menolak tersebut kemarin, melakukan kopi darat di Perumahan Pesona Alam Kuningan (PAK) Resort, Cigugur Kuningan.  Pertemuan itu merupakan bentuk sikap perlawanan masyarakat terhadap masif-nya gerakan P3C terhadap DPRD di Kabupaten Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon.

Salah seorang fesbuker yang berprofesi sebagai pengacara, Agus Prayoga menjelaskan, tindakan P3C dalam menggiring Kota Cirebon dan daerah lainnya termasuk desakan kepada Ketua DPRD Kuningan adalah kebohongan publik.

Menurut dia, oknum pengurus P3C bertindak arogan dengan melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Agus Prayoga. Dikarenakan pernyataannya , baik di televisi dan media cetak lokal sangat kritis atas tindakan P3C yang kerap dianggap sudah membohongi publik di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayuamajakuning).

Pertemuan itu pun menghasilkan manifesto yang nantinya akan disampaikan kepada bupati/walikota dan DPRD di wilayah Ciayumajakuning. “Kami mengkritisi data dukungan pembentukan provinsi Cirebon dari masyarakat Ciayumajakuning yang dimiliki P3C. Setelah dicrosscek, ternyata mereka mengambil data dari hasil pemilu bukan berdasarkan survey. Begitupun kajian yang sudah dilakukannya. Ternyata tidak ada satupun perguruan tinggi (PT) di Jawa Barat yang melakukannya,” terang Agus.

Kebohongan lainnya, sekarang ada selebaran dari P3C yang sudah menyantumkan surat dari Mendagri tentang persetujuan Provinsi Cirebon bahwa Provinsi Cirebon dilaksanakan 1 April mendatang. “Ini tidak masuk akal, sebab Mendagri akan lebih percaya kepada bawahannya dalam hal ini gubernur, bupati atau walikota bukan Ormas yang legalitasnya masih dipertanyakan,” ucapnya.

Ada beberapa pointer dalam manifesto itu, di antaranya, hentikan wacana pembentukan Provinsi Cirebon karena tidak sesuai dengan alam kebatinan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning. Sebab pembentukan provinsi baru, dipandang hanya untuk perebutan kekuasaan, dan kemungkinan korupsi makin merajalela.

“Kemiskinan belum tentu tertuntaskan bahkan dimungkinkan semakin bertambah. Terjadi pemborosan anggaran bahkan menjadi beban APBN. Karena provinsi baru belum bisa membiayai dirinya sendiri, baik anggaran rutin untuk gaji PNS maupun anggaran pembangunan. Kajian potensi wilayah harus dilakukan dan diimplementasikan secara baik sebagai daya dukung peningkatan ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan politik Ciayumajakuning,” papar Agus.

(nung)