Facebooker Wilayah Cirebon Tolak Provinsi Cirebon

Kuningan – Meskipun Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) telah mendesak DPRD Kuningan untuk mendukung dan mengkaji pembentukan Provinsi Cirebon, namun sebagian besar masyarakat di wilayah tiga Cirebon banyak yang menolaknya.

Seperti yang dihimpun oleh para facebooker se-wilayah Cirebon, mereka secara terang-terangan membuat status penolakan dengan nama “Say No To Provinsi Cirebon”. Fesbuker yang terhimpun sebanyak 200 itu semua menolaknya.

Para fesbooker yang menolak tersebut kemarin, melakukan kopi darat di Perumahan Pesona Alam Kuningan (PAK) Resort, Cigugur Kuningan. Pertemuan itu merupakan bentuk sikap perlawanan masyarakat terhadap masif-nya gerakan P3C terhadap DPRD di Kabupaten Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon.

Salah seorang fesbuker yang berprofesi sebagai pengacara, Agus Prayoga menjelaskan, tindakan P3C dalam menggiring Kota Cirebon dan daerah lainnya termasuk desakan kepada Ketua DPRD Kuningan adalah kebohongan publik.

Menurut dia, oknum pengurus P3C bertindak arogan dengan melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Agus Prayoga. Dikarenakan pernyataannya , baik di televisi dan media cetak lokal sangat kritis atas tindakan P3C yang kerap dianggap sudah membohongi publik di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayuamajakuning).

Pertemuan itu pun menghasilkan manifesto yang nantinya akan disampaikan kepada bupati/walikota dan DPRD di wilayah Ciayumajakuning. “Kami mengkritisi data dukungan pembentukan provinsi Cirebon dari masyarakat Ciayumajakuning yang dimiliki P3C. Setelah dicrosscek, ternyata mereka mengambil data dari hasil pemilu bukan berdasarkan survey. Begitupun kajian yang sudah dilakukannya. Ternyata tidak ada satupun perguruan tinggi (PT) di Jawa Barat yang melakukannya,” terang Agus.

Kebohongan lainnya, sekarang ada selebaran dari P3C yang sudah menyantumkan surat dari Mendagri tentang persetujuan Provinsi Cirebon bahwa Provinsi Cirebon dilaksanakan 1 April mendatang. “Ini tidak masuk akal, sebab Mendagri akan lebih percaya kepada bawahannya dalam hal ini gubernur, bupati atau walikota bukan Ormas yang legalitasnya masih dipertanyakan,” ucapnya.

Ada beberapa pointer dalam manifesto itu, di antaranya, hentikan wacana pembentukan Provinsi Cirebon karena tidak sesuai dengan alam kebatinan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning. Sebab pembentukan provinsi baru, dipandang hanya untuk perebutan kekuasaan, dan kemungkinan korupsi makin merajalela.

“Kemiskinan belum tentu tertuntaskan bahkan dimungkinkan semakin bertambah. Terjadi pemborosan anggaran bahkan menjadi beban APBN. Karena provinsi baru belum bisa membiayai dirinya sendiri, baik anggaran rutin untuk gaji PNS maupun anggaran pembangunan. Kajian potensi wilayah harus dilakukan dan diimplementasikan secara baik sebagai daya dukung peningkatan ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan politik Ciayumajakuning,” papar Agus.

(nung)

BERITA TERKAIT

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian - Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan NERACA Sukabumi…

Polsek Kalideres Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Provinsi

Jakarta-Jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan narkoba antar provinsi, dua orang…

KPK Miliki Koordinator Wilayah di Sumatera Selatan

KPK Miliki Koordinator Wilayah di Sumatera Selatan NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki koordinator wilayah di Sumatera Selatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pertemuan Menteri LH G-20 Positif untuk Penanganan Sampah Plastik - Menteri LHK

Pertemuan Menteri LH G-20 Positif untuk Penanganan Sampah Plastik Menteri LHK NERACA Karuizawa, Jepang - Penanganan sampah plastik laut akan…

Pajak dan Retribusi Kuningan 2018 Sangat Memprihatinkan - PDAU Penyumbang Terkecil

Pajak dan Retribusi Kuningan 2018 Sangat Memprihatinkan PDAU Penyumbang Terkecil NERACA Kuningan – Pada putaran realisasi APBD 2018, ternyata masih…

Gubernur Jabar Nilai Manajemen Mudik 2019 Terbaik

Gubernur Jabar Nilai Manajemen Mudik 2019 Terbaik NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai manajemen arus mudik…